Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah ditandatangani Jokowi pada tanggal 16 Oktober 2018. Regulasi ini terbit untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan now atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk.

        LPA NTB bersama KOMPAK mendorong pemerintah daerah untuk dapat melakukan sistem pelayanan Adminduk yang inklusif (melayani dan mencatat siapapun tanpa diskriminasi) dan akuntabel (universal, berkualitas, dan mudah diakses). Hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

      Salah satu isu penting pemenuhan adminduk adalah sebagai salah satu prasyarat untuk pemanfaatan data statistik dalam pemenuhan hak warga dan perbaikan tata kelola perencanaan dan penganggaran. Berbagai model inovasi untuk percepatan, pencegahan dan penjangkauan untuk CRVS diharapkan dapat terlembaga secara baik dan menunjukkan bukti dampaknya bagi masyarakat.

KILAS BALIK

     Sebelum intervensi LPA NTB dan KOMPAK, (Juni 2016 – Desember 2018), regulasi dan kebijakan pemerintah nasional tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga permintaan layanan oleh masyarakat sangat rendah. Namun saat ini, masyarakat khususnya di wilayah sasaran program mulai memahami pentingnya memiliki dokumen identitas hukum dan cara pengurusannya. Unsur-unsur masyarakat juga sudah mengorganisir diri dalam bentuk Pokja Adminduk sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa.

      Gambaran kontribusi program Pemenuhan Identitas Hukum Masyarakat Miskin melalui Revitalisasi Kearifan Lokal yang dilaksanakan oleh LPA NTB – KOMPAK sejak  Juni 2016 – Desember 2018 di NTB menunjukkan adanya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun dan dokumen kependudukan lainnya di Kabupaten KLU, Lombok Timur, Sumbawa dan Kabupaten Bima.  Pada awal program kepemilikan akta kelahiran (0-18 tahun) bertengger diangka 54,59%, pada November 2018 sudah mencapai angka 87,36%.

    Meskipun KOMPAK hanya mendampingi 4 kabupaten, inovasi dan praktik baik yang dilakukan kabupaten dampingan menjadi motivasi tersendiri bagi kabupaten lain. Knowlidge sharing antar kabupaten/kota se NTB dilakukan secara formal maupun secara informal melalui Forum Dinas Dukcapil se NTB yang pembentukannya diinisiasi oleh  KOMPAK. Peningkatan cakupan tersebut tentu bukan hasil kerja intervensi LPA NTB – KOMPAK semata, namun dukungan berbagai stakeholders dan kinerja Dinas Dukcapil meningkat walaupun masih diperlukan tambal sulam perbaikan dari kapasitas staf maupun kebijakan yang diterapkan. NGO lain pun ikut berkontribusi dalam meningkatkan permintaan masyarakat terhadap layanan adminduk seperti Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai), LPASDM, Pekka NTB, Somasi NTB, Samanta, Gagas Mataram, Perkumpulan Panca Karsa Mataram dan LPA kabupaten/kota se NTB.

     Oleh karena itu, periode 2019 dan selanjutnya LPA NTB – KOMPAK mengurangi pencapaian secara kuantitas, namun lebih mendorong ketercapaian kepada kwalitas pelayanan dan kebijakan yang efektif. Namun demikian, pada gilirannya pendekatan itu berorientasi pada hasil capaian yang maksimal.

PERIODE MARET-DESEMBER 2019

     Salah satu persoalan yang masih menjadi kendala yaitu belum tersusunnya pengorganisasian secara sistematis terkait pelayanan adminduk di desa. Kondisi ini berdampak pada masih dijumpainya warga masyarakat yang awam terkait dengan kelengkapan persyaratan terhadap dokumen yang diinginkan. Terlebih, warga masyarakat memiliki latarbelakang keluarga yang cukup beragam.

    Makin didalami, nampak jelas semakin kompleks kasus-kasus yang menimpa warga sehingga mereka enggan mengurus dokumen adminduknya. Ketika dijumpai warga jompo maupun disabilitas disatu sisi yang memerlukan pelayanan langsung, disisi lain fakta menunjukkan adanya warga yang terbelit persoalan ketiadaan dokumen identitas hukum sama sekali. Pun mereka yang terjerat masalah lantaran kedua orangtuanya menjadi buruh migran, korban perceraian, pernikahan diusia dini, dan lain-lain.

    Ketika muncul kesadaran untuk berupaya menemukan hak dasarnya, terdapat sesuatu yang dinilai sebagai kerumitan-kerumitan. Sebutlah salah satunya warga yang melakukan pernikahan tidak tercatat, anak-anaknya hanya menerima dokumen akta kelahiran anak dari ibu. Bagi sebagian warga, hal ini dianggap sebuah “aib”.

    Terhadap mereka yang menyadari dan hendak melakukan perkawinan tercatat lewat isbat nikah, terdapat kendala dana jika ingin melakukannya secara mandiri. Dana yang diperlukan meliputi biaya selama proses serta transportasi yang tidak kecil untuk menuju instansi terkait. Sedangkan jika menggunakan prodeo. kuotanya sangat terbatas.

     Gambaran lain, ketika ada yang sudah melakukan isbat nikah, tidak serta-merta mereka mendapatkan buku nikah karena keterbatasan dokumen tersebut dari Pusat. Artinya, kesadaran dari warga yang terbelit nikah tak tercatat, tidak secara langsung membuat terjadinya pemenuhan akta kelahiran yang diinginkan maupun buku nikah dalam waktu yang cepat.

     Kasus anak melahirkan anak dan menjanda dalam keadaan sebagai anak-anak, menjadi warna tersendiri dalam mencapai keberhasilan program ini. Karena itu, para aktifis tidak semata berhadapan pada bagaimana pelayanan adminduk itu melainkan berupaya berinovasi dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendewasaan usia perkawinan.

     Masalah-masalah yang terutama terjadi di pedesaan itu hanya bisa dituntaskan di tingkat desa dengan pelibatan segenap unsur masyarakat terutama aparatur desa. Bagaimana tanggung jawab pemerintahan desa selama ini berkenaan dengan hak dasar warganya? Bagaimana pelibatan kelompok masyarakat dalam merancang bangun APBDes yang pro rakyat?

    Pertanyaan-pertanyaan itu wajib ditemukan jawabannya ketika menginginkan sebuah perubahan pelayanan yang komperehensif. Karena itu, jawaban yang ingin dicapai pada masa pendampingan periode Maret-Desember 2019 adalah tersedianya tools dan strategi pelibatan kelompok masyarakat dan BPD bisa secara aktif dalam pengambilan keputusan desa yang mendukung perbaikan layanan adminduk.

     Keterlibatan BPD tidak sepenuhnya bisa menjaring aspirasi sehingga dibutuhkan keterlibatan kelompok masyarakat agar keinginan warga dalam pemenuhan hak dasarnya terealisasi dengan segera.

     Peran BPD sangat penting dalam pengusulan hak dasar warga agar termaktub dalam APBDes. Pasalnya, pihak yang menyelenggarakan Musdes adalah BPD melibatkan semua kelompok terkait sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

     Staretegi pelibatan kelompok masyarakat dan BPD dalam pengambilan keputusan sudah tertuang dalam aspek perencanaan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Pada tahapan perencanaan, Musdes penyusunan RKP Desa melibatkant BPD, pemerintah desa, LPM, LKD, Pokja Adminduk. Masing-masing mengambil peran sesuai dengan keterwakilannya. Output dari perencanaan kegiatan adalah adanya rencana program pelayanan  admnistrasi kependudukan masuk ke dalam APBDes.

Fungsi Pokja Adminduj

    Pokja Adminduk berperan penting dalam tahap pelaksanaan mengingat tugas dan fungsinya untuk melakukan pendataan penduduk yang belum memiliki dokumen identitas hukum. Output dari tahapan ini yaitu tersedianya basis data kependudukan yang sudah  lengkap dan belum lengkap serta  pelayanan dapat dilakukan. Dalam pengisian formulir terhadap pengajuan adminduk warga didampingi oleh Pokja Adminduk.

     Keterlibatan berbagai komponen masyarakat tersebut menjadi modal dasar pemerintahan desa dalam menguatkan kapasitasnya terkait peran pelayanan adminduk di tingkat desa. Sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap dokumen identitas hukum warganya, desa merasa terbantu dengan kehadiran Pokja Adminduk. Setidaknya, di desa-desa dampingan pada empat kabupaten di NTB masing-masing Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Utara, ada tekad agar dokumen adminduk warganya bisa tuntas.

     Banyak hal positif yang bisa diraih dari kelengkapan data dokumen adminduk warga masyarakat. Sebutlah hak warga miskin dalam menerima pelayanan sosial, kesehatan dan pendidikan. Selama ini, muncul berbagai kasus bantuan yang tidak tepat sasaran. Pihak Pemdes dalam hal ini bukan tidak mengetahui fakta-fakta tersebut, melainkan hal itu disebabkan transfer data kemiskinan dari Pusat di satu sisi serta kelengkapan dokumen identitas hukum warga disisi lain yang belum terpenuhi.

     Terdapat pula fakta warga tidak terdata sebagai pemilih dalam pemilu, pun warga yang sudah meninggal yang justru masih tercantum namanya. Melihat gambaran itu, perencanaan pembangunan bisa tidak tepat sasaran jika berbagai dokumen warga tidak lengkap. Lantas siapa yang harus bergerak cepat jika bukan pemerintah? Karena, pemerintah memerlukan data-data itu. Tanpa data yang jelas, pembangunan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan.

     Itulah sebabnya, LPA-Kompak menyiasati keadaan tersebut dengan membentuk Pokja Adminduk di tingkat desa guna mengurai permasalahan data penduduk yang tidak punya identitas hukum. Mereka adalah para relawan yang mencoba berkontribusi mulai dari tingkat desa untuk daerah dan bangsa ini. Bak benang kusut, dari desa semuanya seakan terurai satu demi satu.