Adanya nama ayah dan ibu dalam sebuah akta kelahiran menjadi harapan. Sebaliknya, akta kelahiran anak hanya dengan nama ibu, seakan menjadi “bencana”. Namun, itulah resiko kelahiran anak yang diawali dari nikah siri.

Setidaknya, fakta tersebut nampak pada Pelayanan Keliling Adminduk LPA NTB-Unicef bekerjasama dengan Dinas Dukcapil KLU di Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, KLU. Sebanyak 4 anak kesulitan identitas berupa akta kelahiran termasuk KK. Mereka diantaranya bernama Saskia Putri (1 tahun), Aldi  (4 tahun) dan Talinta Idris (2 tahun).     

“Masalahnya, anak-anak ini gak punya akta kelahiran (diantaranya) karena ibunya berusia kurang. Karena waktu nikah usianya 16 tahun,” kata Citra Yuliadewi, kader pendamping LPA NTB di desa setempat. Sang ibu, ingin membuat akta kelahiran anak sekaligus memasukkan nama anaknya ke dalam KK. “Padahal, untuk membuat KK harus punya akta nikah,” katanya seraya menyebut akta nikah itulah yang tidak dimiliki.

     Akibatnya, tutur Citra, sang ibu menangis di lokasi pelayanan keliling. Mengapa bisa menangis? “Ibunya sampai menangis karena nama anaknya tak masuk KK,” ujarnya.

     Khusus untuk pembuatan akta kelahiran, pihak Dukcapil beraqrap agar dibuatkan STPJM sehingga anaknya bisa memeroleh akta kelahiran. Sayangnya, si ibu justru takut karena dalam akta tersebut hanya tertera nama ibu.

     Para kader mencoba meyakinkan bahwa akta kelahiran yang hanya menerakan nama ibu bukan berarti status si anak tidak sah. “Setelah diberi penjelasan barulah si ibu mengerti dan bersedia anaknya memiliki akta kelahiran dengan nama ibu. Yang penting punya akta dahulu,” kata Citra. 

Terkait dengan KK, kata dia, harus  tetap ada buku nikah sebagai legalitas sehingga harus dilakukan isbat nikah. “Persoalan ini tetap akan diurus namun waktunya relatif lama,” lanjutnya

    Pelayanan keliling di Desa Jenggala, Senin (4/3), berhasil mengakomodir warga yang mengurus identitas hukum seperti sebanyak 30 akta kelahiran. Sedangkan KTP dan KK mencapai 100. “Kartu identitas anak (KIA) banyak,” cetusnya.

    Tidak semua warga bisa mengurus dokumen yang diinginkan karena keterbatasan waktu. Hanya saja, mereka yang belum sempat terlayani akan diurus Pokja Identita Hukum secara kolektif. ian