SUMBAWA-Tidak ada satu pihak yang dapat menetapkan APBDes tanpa melibatkan semua unsur masyarakat. Pemerintah Desa menyusun Rancangan APBDes harus berdasarkan Musdes RKP Desa yang di sepakati oleh kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok pendidik dan kelompok lain yang ada dalam masyarakat. Jka tiga komponen masyarakat belum bertanda tangan maka Musdes tidak sah.

Hal itu dikemukakan Kabis Pemdes Dinas DPMD Sumbawa, Ulumuddin, pada Advokasi APBDes untuk Pelayanan Adminduk tingkat Desa yang berlangsung Selasa (14/5). Menurutnya, masyarakat harus menyuarakan dan memperjuangkan aspirasinya pada rancangan APBDes. “Struktur yang sudah dibangun yaitu Pokja pemenuhan kartu induk dapat didanai melalui alokasi dana desa di dalam struktur belanja APBDes,” paparnya.

Menurut Ulumuddin, peran dan tugas BPD sangat strategis. BPD harus mengawal serta memastikan program yang sudah disepakati dalam Musdes agar tidak hilang ditengah jalan. Pun hrus banyak belajar terkait pemahaman terhadap mekanisme serta regulasi-regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan pemerintah desa. “Bagaimana mungkin BPD dapat mengontrol pelaksanaan pemerintah desa jika BPD tidak memahami mekanisme dan tidak mempelajari dengan baik,” katanya.

BPD harus memahami betul proses Musdes dan apa subsatasi pelaksanaan Musdes dalam konteks aturan. Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah musyawarah dusun yang dilakukan dalam rangka untuk menggali permasalahan-permasalah dalam masyarakat.

Kepala Desa Plampang dalam kesempatan itu mengaku sangat mendukung  program adminduk. Karena itu pihaknya sudah menganggarkan dalam APBDes sebesar Rp 2.800.000.  “Saya berharap program ini dapat terlaksana dengan baik, karena masih ada warga yang tidak memiliki kartu induk, berharap supaya Pokja dapat bekerja dengan baik,” cetusnya.

Tahun 2018 masyarakat Desa Plampang yang memiliki kartu induk sudah mencapai  80 %. Ditargetkan tahun 2019 mencapai  90 % masyarakat Desa Plampang sudah memiliki kartu induk. Karena itu Pemdes menganggarkan Rp 2.800.000.