Pendampingan LPA NTB-Kompak dalam percepatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) selama 2017-2018 membuahkan hasil yang cukup signifikan berupa lahirnya Peraturan Bupati (Perbup). Perbup tersebut menjadi dasar bagi desa membuat Perdes yang berpihak kepada rakyat miskin terutama dalam pelayanan dasar kependudukan.

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten yang semula memberlakukan sanksi denda keterlambatan dalam pengurusan akta kelahiran dengan besaran yang ditentukan dari aspek usia keterlambatan. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sanksi Denda Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran itu ditengarai menjadi penghambat kepemilikan akta kelahiran karena membebani warga masyarakat.

LPA dan Kompak menyadari akan hal itu sehingga dilakukan upaya pendekatan dengan meminta dispensasi kepada Bupati Lombok Timur agar sanksi denda keterlambatan tidak diberlakukan, khususnya di desa dampingan di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Terara.

Bupati Lombok Timur, Dr. H. Moch. Ali bin Dachlan, dengan cepat merekomendasikan permohonan LPA dan Kompak. Rekomendasi bupati tersebut menjadi cikal bakal  keluarnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 40 Tahun 2017 tentang pencabutan berlakunya Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sanksi Denda Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran. Hal itu disusul munculnya Instruksi Bupati Lombok Timur Nomor 474/83/KPS/2017 tentang Pelayanan Akta Kelahiran Gratis dalam rangka BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat).

Lewat Perbup ini diharapkan terjadi percepatan pencapaian sebesar 5 persen atau sekitar 20.000 warga terlayani adminduknya. Sayangnya, dalam BBGRM tahun 2017 yang berlangsung selama sepekan tersebut hasilnya justru di bawah 1 persen. Bupati sempat bereaksi kepada Kadis Dukcapil dengan mengatakan, “Anda bilang dengan pelayanan gratis akan mempercepat pengurusan adminduk?”

Persoalan yang mengemuka, selain waktu yang hanya seminggu, banyak warga yang tidak mengetahui persyaratan pengurusan adminduk. Mereka hanya mengetahui adanya pelayanan gratis tanpa tahu berkas-berkas syarat yang dibutuhkan. Selain itu, jumlah tenaga pelayanan di kecamatan hanya 2 orang menyusul pelimpahan wewenang pelayanan adminduk ke kecamatan.

Bupati pun kemudian mengeluarkan Perbup Nomor 07 Tahun 2018 tentang Percepatan Pencapaian Adminduk Lewat Jalur Pendidikan dan Desa. Disebutkan dalam Perbup itu adanya Pokja. Inilah yang kemudian menjadi dasar hukum kepala desa membuat Perdes untuk menganggarkan adminduk dalam Dana Desa yang jumlahnya bervariasi hingga mencapai Rp 10 juta.

Asumsi dasar pelayanan adminduk menggunakan rasio warga yang belum memiliki dokumen penting itu. Dalam satu kali pelayanan setidaknya dibutuhkan anggaran sebesar Rp 1,6 juta melibatkan sebanyak 300 warga. Jika setiap desa menganggarkan Rp 10 juta, diperkirakan masyarakat di satu desa yang terlayani mencapai di atas 1000 warga.

“Setiap desa di Lombok Timur  rata-rata ada 20 persen warganya yang belum mengurus adminduk,” kata Ketua LPA Lombok Timur, Judan Putrabaya. Karena itu, jika seluruh desa sudah menganggarkannya, sebagian penduduk desa yang belum memiliki adminduk akan teratasi, demikian pungkasnya.

Pendekatan LPA NTB-Kompak di Lombok Timur membuahkan hasil lewat Perbup Percepatan yang dikeluarkan Bupati Lombok Timur. Bahkan kemudian muncul berbagai inovasi.

Berbagai Inovasi

Diperoleh gambaran setelah Perbup dibuat, Pemdes beramai-ramai mengurus percepatan adminduk warga. Bahkan jadwal Dukcapil dalam pelayanan sudah menyentuh hingga sekolah dan madrasah-madrasah. Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur meluncurkan aplikasi Bakso (Bikin Administrasi Kependudukan Secara Online) terkait upaya memberikan pelayanan dengan cepat, terbaik, dan memuaskan.

Hal itu mengemuka  dalam Lokakarya Adminduk yang berlangsung di Rupatama 1 Kantor Bupati setempat yang dibuka Pjs Bupati Lombok Timur, H. Ahsanul Khalik. Lokakarya dihadiri perwakilan Kades, operator desa, camat, Kapus, dinas, dan perwakilan NGO serta stakeholder lainnya.

Dalam kesempatan tersebut,  Kadis Dukcapil Lombok Timur (Lotim), Ir. Sateriadi, M.T.,  memaparkan sebuah aplikasi  SOP Bakso. Dalam aplikasi tersebut ada sinergi antara desa dan Dukcapil serta dinas terkait lainnya dalam mempercepat layanan adminduk bagi masyarakat ketika Aplikasi  Bakso diterapkan.

Adanya SID (Sistem Informasi Desa) yang telah diterapkan oleh para operator desa terutama dalam binaan Kompak yang diperkuat dengan Pokja, diapresiasi sebagai sebuah inovasi yang mempercepat layanan dalam adminduk.

Lewat operator desa layanan  adminduk dapat lebih dipercepat tanpa antrean karena langsung diaplikasikan dengan sinergi antara aplikasi SID dan Bakso. “Dengan demikian, Aplikasi Bakso merupakan suatu teknologi inovatif untuk  mempercepat pelayanan adminduk kepada masyarakat secara online dalam waktu yang relatif cepat,” tandas Sateriadi.

SID dengan Pokja di tingkat Pemdes akan menjadi penguat dalam aplikasi Bakso guna percepatan pelayanan adminduk di Lotim.

Sedangkan di Kabupaten Bima, Pokja melakukan komunikasi dengan BPMDes Kabupaten Bima untuk layanan adminduk sebagai bagian terpenting dalam layanan dasar masyarakat desa sesuai dengan Amanat Perbup Nomor 23 Tahun 2017 tentang Percepatan Kepemilikan Identitas Hukum “Kabua Ncore” dengan bentuk layanan “Mesra”.

Hal ini  kemudian ditindaklanjuti dengan Perbup Nomor 05 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi APBDes tahun Anggaran 2018 pada Kegiatan Layanan Dasar Bidang Sosial Kemasyarakatan yang meliputi; Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; Kegiatan pemberdayaan masyarakat marjinal dan penyandang disabilitas; Kegiatan pengembangan administrasi pelayanan informasi pembangunan desa; Kegiatan Dukungan Pelayanan Identitas Hukum Warga; dan Kegiatan Dukungan Pelayanan Isbat Nikah.

“Itu lahir dari musyawarah Pokja di tingkat desa,” kata Ahmad Fansuri, relawan Pokja Identitas Hukum. Perbup tersebut dijadikan dasar hukum untuk membuat Perdes yang mengalokasikan anggaran untuk adminduk berkisar antara Rp 3 juta hingga Rp 5 juta per desa. Malahan di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, APBDes mengalokasikan sebesar Rp 36 juta untuk BPJS bagi 100 masyarakat miskin.

Di Kabupaten Lombok Utara, muncul Perbup Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Percepatan  Kepemilikan Akta Kelahiran melalui Jaring PEKAT. Lahirnya Peraturan Bupati ini merupakan salah satu bentuk kebijakan yang diharapkan mampu membantu peningkatan serta memudahkan masyarakat dalam memiliki identitas hukum di masyarakat. Adapun metodenya antara lain (PE) melalui jalur pendidikan, (K) melalui Jalur Kesehatan dan (AT) melalui Jalur Masyarakat.

Selain melalui jaring pekat ada beberapa terobosan yang menjadi inovasi pelaksanaan pelayanan adminduk, antara lain JEMPOLAN ( Jemput Berkas, Proses dan Hasil Langsung diantarkan, Input-proses-pengantaran hasil membutuhkan waktu 3 hari, PENALTI (Penerbitan Akta Kelahiran Online 30 Menit jadi), Layanan PATEN (Pelayanan Adminduk Terpadu Melalui Kecamatan), dan Duta Adminduk (PKK, masyarakat adat, unsur pendidikan, tokoh agama).

Sementara itu di Kabupaten Sumbawa sudah ada Perbup Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa. Pun ada Instruksi Bupati  Sumbawa Nomor 474.1/473/DISDUKCAPIL/2016  tentang Penyelesaian Perekaman KTP-el  dan penerbitan Akta Kelahiran anak usia 0–18 tahun tanggal 21 Oktober 2016.

Surat Tindak lanjut Instruksi Bupati  Nomor 147.i/150/DPMPD/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang penyelesaian rekaman KTP-el  dan penerbitan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun  dari Dinas Pemberdayaan Pemerintah Desa Sumbawa yang ditujukan kepada seluruh camat se Kabupaten Sumbawa.

Khusus di Kabupaten Sumbawa terdapat Pokja tingkat kabupaten yang dibentuk berdasarkan Perbup. “Sedangkan Pokja Identitas Hukum yang kami bentuk hanya membantu dalam teknis pelayanan seperti sosialisasi dan mengumpulkan berkas-berkas persyaratan adminduk warga,” kata relawan Pokja Identitas Hukum Kabupaten Sumbawa, Fitriatul Amanda.