LOTENG-Tidak boleh satu pun anak di Loteng tanpa akta kelahiran ditahun 2021. Karena itu, target yang berkaitan dengan mimpi besar menjadikan Loteng Ramah Anak harus dikeroyok segenap OPD secara beramai-ramai.

Hal itu mengemuka pada Pembahasan Kebijakan Identitas hukum Dalam Rangka HAN Kabupaten Loteng, di Pemkab setempat, Selasa (9/7). Hadir Asisten I dan sejumlah OPD seperti Bappeda, BPMPD, Dikes, Dinas Pendidikan, BP3AP2KB, Disdukcapil, Disos, termasuk diantaranya RSUD, Kabag Hukum, Kabag Kesra, Humas dan Protokol, Kabag Umum, dan LPA NTB.

Asisten I Setda Loteng, HL.M.Amin, menuturkan tahun lalu mengemuka banyak kasus stunting yang menimpa anak-anak. Dalam mengatasinya, kata Amin, dilakukan secara kroyokan. Berkenaan dengan identitas hukum, hal itu pun mesti direspon secara bergotong royong.

Ia menuturkan persoalan identitas hukum sering disebabkan miskomunikasi. Amin mencontohkan cucunya sendiri sempat belum punya akta kelahiran karena ada ketersumbatan. Bahkan untuk mengurusnya diperlukan waktu hingga sepekan. Masalah ini sering berkenaan dengan pesyaratan yang tidak diketahui.

Problem krusial lain disebabkan latarbelakang keluarga seperti anak yang terpaksa lahir, terpaksa bawa anak, anak lahir karena pernikahan yang tidak tercatat. Anak yang dipaksa bawa anak yaitu yang hamil di luar nikah, terpaksa lahir sering disebut “anak oleh-oleh” dari negeri seberang, sedangkan lahir di luar pernikahan tercatat disebabkan perkawinan siri yang masih banyak terjadi. Mereka dengan latarbelakang seperti itu enggan mengurus akta kelahiran.

Hal lain yaitu sering kali mereka yang melakukan Isbat nikah dengan biaya cukup besar namun surat nikahnya tidak keluar. Sumbatannya terletak pada kuota buku nikah yang terbatas. Padahal dari surat nikah itu diperlukan karena mereka ingin memenuhi syarat formil pembuatan akta kelahiran. “Dukcapil pun tidak bisa berbuat karena kurang syaratnya,” cetus Amin.

Akibatnya, sementara ini capaian akta kelahiran di Loteng baru mencapai 79 persen. Ia pun mengapresiasi langkah-langkah LPA yang membantu upaya percepatan kepemilikan akta kelahiran di Loteng.

Sekretaris LPA NTB, Sukran Hasan, mengemukakan percepatan kepemilikan akta kelahiran bisa dilakukan lewat regulasi seperti Perbup maupun aturan lain. Aturan lain berupa regulasi yang bisa menggiring Pemdes melakukan hal serupa seperti penganggaran pada APBDes-nya.

Berkenaan dengan masih banyaknya warga yang tidak mengetahui syarat pembuatan akta kelahiran, terutama bagi mereka yang memiliki latarbelakang keluarga “bermasalah”, pihaknya bersama Disdukcapil Loteng yang didukung Unicef, membuat Buku Pintar Adminduk. Dalam buku tersebut, ada Tanya jawab seputar adminduk. Dengan cara ini warga bisa mengetahui syarat formil yang harus dipenuhi.

Dalam kesempatan tersebut Amin menegaskan pada ahun 2021 tidak ada satu pun anak di Loteng yang tak punya akta kelahiran. “Semua bergerak bersama menuju penuntasan hak dasar. Wajib hukumnya dituntaskan. Dengan cara ini akan nampak sinergi SKPD dalam mengatasinya,” urainya seraya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)  membicarakan dengan Kadus dan Kades jika ada warga yang belum beridentitas hukum.