SUMBAWA-Laseh (52 tahun) begitu bangga memegang sertifikat rumahnya. Ia duduk di ruang tamu dengan rasa bahagia sambil memandang ke langit dan tembok rumah yang sudah direhabilitasi.

Pemerintah melalui PUPR dan Desa telah melakukan rehab rumah dan menerbitkan sertifikat rumah itu. Walau hidup sendiri, Laseh merasa terlindungi setelah mendapatkan dokumen tersebut.

Semula, kediaman Laseh di Dusun Jerongko, Desa Pukat, Kecamatan Utan, tergolong tak layak huni. Berada persis di lahan padak Pantai Jerongkoh, kadang areal rumahnya diterjang air saat laut pasang.

Sebagai buruh tani dengan pendapatan yang tidak tetap, ditambah umurnya yang sudah cukup lanjut, ia tak sanggup merehabilitasi jika rumahnya rusak. Pendapatannya hanya 50 ribu rupiah perhari yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menutupi kekurangan, kadang Laseh pergi ke pinggir laut mencari kerang untuk dijual dan dimakan.

Laseh sebenarnya kelahiran Lombok Timur dan sudah lama bermukim di Sumbawa. Ia hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa daerah Sasak (Lombok), alias tidak bisa berbahasa Indonesia. Hal yang sangat menganggunya dalam berkomunikasi adalah masalah pendengaran sejak 3 tahun yang lalu. Akibatnya, ketika Pokja Adminduk Desa Pukat mendatanginya, beberapa informasi yang perlu didapatkan dari Laseh sering terhambat. Untungnya, terdapat ketua Pokja Adminduk yang berkomunikasi dalam bahasa Sasak.

Menurut Ketua Pokja Adminduk Desa Pukat, Tunru, pada tahun 2018 sebenarnya Laseh akan mendaptakan bantuan bedah rumah dan PKH. Tetapi rencana itu dipending karena dokumen adminduknya bermasalah.

Dalam Kartu Keluarga yang dipegang Laseh tertera umur 22 tahun atau kelahiran tahun 1998. Karena itu ia tidak bisa memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial. Melihat kondisi fisiknya, ada kecurigaan berkenaan dengan usia Laseh.

Tunru sebagai ketua Pokja Adminduk kemudian melakukan penelusuran sejarah hidup Laseh sebagai pembanding data pribadi di dalam KK. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa pada dokumen adminduk (KK) pria itu tertera kelahirannya tahun 1998. Padahal dia lahir tahun 1968. Ternyata persoalan inilah yang menghambatnya mendapatkan intervensi bantuan sosial.

Pokja akhirnya mengumpulkan semua berkas administrasi kependudukan Laseh untuk diajukan ke Dinas Dukcapil terutama untuk perubahan KK dan penerbitan KTP. Pada tahun 2018 Dukcapil mengeluarkan semua dokumen adminduk Laseh yang disesuaikan dengan data penulusuran sejarah hidupnya. Untuk pemenuhan hak dasar tersebut, tidak ada yang dibayar oleh Lesah. Semua dilakukan oleh Pokja Adminduk. Malahan pelayanan adminduk berlangsung di rumahnya.

Bahagia tergambar dari raut muka Lesah memegang dokumen adiminduk berupa KK dan KTP yang sah dan benar sesuai dengan sejarah lahir. Dia merasa apa yang menjadi hambatannya selama ini untuk mengakses program sosial dari pemerintah telah berakhir.

Pokja adminduk sendiri tidak hanya melayani penerbitan dokumen identitas hukum, melainkan juga membantu masyarakat untuk mengakses program pemerintah bekerjasama dengan pemerintah desa, fasilitator PKH dan pendamping rehabilitasi perumahan.

Berkat intervensi itulah persyaratan adminduk yang lengkap membuatnya mendapatkan bantuan Bedah Rumah dari pemerintah desa dan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa sebesar Rp 7 juta . Di samping itu, dia juga dimasukkan dalam program Pengukuran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) sehingga bisa memeroleh sertifikat tanah dan rumah secara gratis.

Saat memegang sertifikat rumah, Laseh merasa bahagia. Ia menjadi warga negara yang sah secara hukum, tidak ada yang mengganggu dan tidak ada yang menggugat.

Dengan wajah tertunduk dia mengucapkan terima kasih kepada Pokja Adminduk karena sudah melakukan pelayanan adminduk di desa. Dia mengatakan banyak masyarakat yang menerima manfaat dari program ini, bahkan bagi dirinya yang tidak mampu; tidak bisa membaca, tidak bisa bahasa Indonesia dan tergolong prasejahtera.

Door to Door
Pelayanan yang dilakukan oleh Pokja Adminduk dan PPKD dilakukan terus menerus dan berkelanjutan. Apabila ada permasalahan dan keluhan warga mereka langsung mendatangi rumah warga door to door.

“Untuk permasalahan atau keluhan yang tidak bisa didelesaikan atau tidak tahu solusinya ada kontak person orang Dukcapil yang bisa dihubungi,” kata Tunru.

Khusus jika masalahnya menyangkut pengurusan dokumen, setelah berkas lengkp PPKD langsung memverifikasi semua berkas hasil pendataan kemudian oleh PPKD diantar ke Dukcapil secara kolektif. Selain cara ini, kadang masyarakat langsung datang ke posko pelayanan adminduk di kantor desa.

Upaya menunjang kegiatan Pokja Admiduk Desa Pukat sudah disuppor lewat penganggaran walau masih sangat minim. Sebutlah untuk honor petugas pendata adminduk dan petugas pengumpulan data dianggarkan sebesar Rp 4.700,000.

Peran pemerintah desa dalam pengganggaran khusus adminduk perlu dimaksimalkan karena masyarakat Desa Pukat terdiri dari beberapa suku pendatang yang banyak diantaranya tidak mempunyai identitas hukum. Diperlukan pula sosialisasi yang lebih luas akan pentingnya identitas hukum. Ada harapan agar segala permasalahan menyangkut dokumen admindk bisa terselesaikan tingkat desa saja.

Pola pelayanan dokumen adminduk berbasis kewenangan desa selama 2019 berhasil melayani berbagai kebutuhan identitas hukum warga desa setempat. Selama 2019 berhasil diselesaikan 56 KK, 81 akta kelahiran termasuk 4 diantaranya lansia, 10 KTP dan 14 akta kematian.

Sedangkan total jumlah Desa Pukat mencapai 5.325 penduduk (2.510 laki-laki dan 2.815 perempuan). Dari jumlah penduduk tersebu, diperkirakan masih tersisa 10 persen yang belum memiliki identitas hukum. ik

artikel ini sudah tayang di www.dutaselaparang.com tanggal 12 Maret 2020