KLU, Ketua Bapem Perda DPRD klu, Raden Nyekradi, mengemukakan Perda Pencegahan Perkawinan Anak  akan masuk dalam draf Perda tahun 2020. ”Kami akan mengawal proses ini Propem Perda tahun 2020,” katanya pada Pembahasan Lanjutan Draf Perda Perlindungan Anak bersama Tokoh Adat, Tokoh Agama serta NGO yang membidangi isu yang sama, Kamis (4/6). Pertemuan berlangsung secara virtual.

Kajian Raperda dilandasi oleh 3 landasan hukum, masing-masing hukum formal, hukum adat, hukum agama. Propem Perda melibatkan banyak pihak baik  dari masyarakat maupun NGO yang memberikan masukan-masukan melalui diskusi. Rancangan Perda Pencegahan Perkawinan Anak ini sudah dikaji dan naskah akademiknya sudah sesuai dengan undang-undang.

Ia mengakui banyak hal yang menjadi kajian termasuk perspektif budaya dan agama. “Hal ini sering kali kita lihat dilapangan berbeda dengan yang menjadi hal yang seharusnya,” ujarnya. ”Kita tidak perlu membuat yang baru tapi kita hanya perlu membuat “revitilasasi” dalam setiap kebijakan.”tambahnya

DPRD KLU sendiri mengikuti segala proses yang sudah dilakukan selama ini dan mendukung penuh Perda Perlindungan Anak untuk masuk dalam Propem Perda  tahun 2021 dan disahkan pada tahun 2020 ini.

Dalam diskusi yang dipandu  Residep, mengemuka bahwa adat istidat yang berlangsung selama ini  tidak menjelaskan perkawinan dari aspek umur. Dalam awiq-awiq gubuk bahkan ditemukan tradisi jika anak terlambat pulang maka harus dinikahkan.

Dalam beberapa bulan terakhir ini di KLU ada 10 kasus, 4 kasus diantaranya yang berhasil dibelas. ”Sisanya terpaksa dinikahkan dikarenakan anak perempuan tersebut dalam kondisi hamil,”ujar Kabid PPA Dinas P3AKB KLU, Wadoyo.

Padahal, pernikhan anak cenderung melahirkan anak-anak yang stunting, angka kematian ibu dan anak yang meningkat serta berbagai dampak kemiskinan lain. Oleh sebab itu ia mengajak agar sama-sama berpikir menekan masalah tersebut.

Sementara itu, anggota DPRD KLU, Bagiarti berharap dalam situasi kondisi covid ini tidak terjadi pernikahan anak. Sayangnya, kejadian di lapangan ternyata kebalikannya. “Bahkan sampai saat ini  di 1 sekolah ada sampai 40 anak yng melakukan pernikahan anak di SMA Kayangan,” ungkapnya.

Pandangan Adat dan Agama

Rianom, tokoh adat KLU memaparkan beberapa ketentuan ketika  kawin. Pertama, mencari hari baik dan bulan. “Jadi anak itu tidak sembarangan kawin. Waktu yang ditentukan ketika perempuan haid, laki-laki sudah menjadi dewasa atau mimpi basah. Akan tetapi dalam masyarakat adat juga memikirkan (kedua), cakap dalam beberapa hal baik dalam mencari nafkah maupun urusan rumah tangga.

“Ketentuan ini belum mengatur bagaimana jika hal tersebut mengatur jika yang menikah adalah anak. Oleh sebab itu keterlibatan MKD juga sangat dibutuhkan dalam setiap masalah yang betentangan dengan ketentuan secara adat yang sudah disepakati,” paparnya.

Namun,dalan konteks aturan memulang, kata dia, agak sedikit berbeda dalam implementasinya dalam masyarakat sehingga kadang ditemui fakta orangtuanya sendiri mengetahui tapi tidak pernah diberitahukan

Tooh agama KLU, TGH Rusdi, Lc menguraikan bahwa dalam  Islam yang harus dipelihara yakni memiliki keturunan. Bahwa dalam agama boleh memulang jika sudah haid atau mimpi basah.Namun, lagi-lagi jika terjadi sesuatu yang  disalahkan  agama.

“Dalam hadis menyebutkan, siapa saja yang mampu atau bisa menikah disarankan menikah. Dan kata bisa/mampu kadangkala disalahartikan jika sudah ada rumah, isi dan lain sebagainya baru bisa memulang. Nabi saja maharnya sangat banyak jika merasa tidak mampu tidak dianjurkan untuk menikah,” katanya.

Dalam kitab fikih, kata dia, jika secara materi tidak terpenuhi minimal hafalan al Quran yang juga harus diperhitungkan. Lebih-lebih orangtua yang masih  tidak meyadari budaya memulang itu tidak sembarangan untuk dilakukan sehingga pemahaman memulang anak yang masih SMP kadang mereka menyalahkan ketetapan yang sudah disepakati.Hanya saja dengan alasan malu mereka nikahkan anaknya. ian