Baru sekira 60 persen penduduk Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, memiliki identitas hukum berupa akta kelahiran. Fakta itu tidak lepas dari tingginya pernikahan di bawah tangan dan merariq kodeq.

Hal itu dikemukakan Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Batulayar, Madi, disela-sela sosialisasi akta kelahiran di Kantor Desa Batulayar yang digelar LPA NTB, Senin (7/1). LPA hingga tiga bulan kedepan akan menggelar program pelayanan keliling administrasi kependudukan sehingga dilakukan langkah awal berupa sosialisasi yang melibatkan 12 kader desa setempat. Hadir dalam kesempatan itu selain utusan dari kecamatan, juga pihak Dukcapil Lobar dan LPA NTB.

     Madi mengemukakan terjadinya merariq kodeq dan pernikahan siri sekitar 5 kasus sebulan. Jumlah ini tergolong tinggi dan sulit dibendung. Pasalnya, belum ada aturan dari pihak desa berupa Perdes yang bisa menahan hasrat merariq kodeq. Disisi lain kadang perkawinan usia dini dilakukan secara diam-diam oleh sebab kasus yang menimpanya.

     “Ini hampir merata di seluruh desa di Kecamatan Batulayar,” cetus Madi. Karena itu, pemerintah gencar melakukan program gerakan masyarakat anti merariq kodeq (Gamak). Hal ini guna mengurangi kasus-kasus yang mengait dengan persoalan identitas hukum.

      Selama ini, diakui Madi, administrasi kependudukan menjadi amburadul akibat kasus pernikahan yang “dilanggar”. Disebut amburadul, “Karena banyak warga yang tak punya akta nikah disebabkan waktu perkawinan yang bersangkutan kawin muda dan siri. Sehingga proses pembuatan akta tak memenuhi syarat. Jika menikah di bawah umur tak bisa terbit akta nikah,” katanya. Ketika memiliki anak, anak-anak mereka pun tidak memiliki akta kelahiran.

    Dalam pertemuan itu mengemuka berbagai persoalan menyangkut identitas hukum warga. Selain merariq kodeq dan nikah siri, belum terpenuhinya identitas hukum juga disebabkan jarak pemukiman warga dengan ibukota kabupaten di Gerung yang cukup jauh. Disamping itu, warga mengeluhkan birokrasi pelayanan yang berbelit. Dalam kaitan ini, pihak Dukcapil berkelit bahwa lambatnya pelayanan disebabkan pihak Pusat yang tidak sesuai dalam mengirimkan jumlah blangko sesuai kebutuhan.

     “Kadang kita memesan blangko 40.000 hanya terpenuhi 6.000. Itulah masalahnya sehingga sering kali pemenuhan identitas hukum dipilih agar merata,” kata pihkak Dukcapil Lobar yang diwakili I Nyoman Yodiana menjawab keluhan warga.

Gerakan Masyarakat Anti Merariq kodeq

     Terkait pemenuhan identitas hukum warga, Pemkab Lombok Barat sendiri telah melakukan Gamak untuk menekan pernikahan dini. Ada asumsi di lingkungan masyarakat perkawinan dini usia dilakukan karena takut menjadi perawan tua.

     “Jangan takut dibilang tak laku,” ujar Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Batulayar, Madi, seraya berharap agar segala sesuatu yang menyangkut  administrasi kependudukan dipermudah menyusul keterlibatan LPA NTB. “Kita jaga ana-anak agar jadi generasi pengganti kita,” lanjutnya.

     Sementara itu, Sekretaris LPA NTB, Sukran Hasan, S.Pd., mengemukakan program yang menggandeng Unicef itu sebenarnya berkenaan pula dengan musibah gempa yang terjadi di Lombok yang diprediksi membuat banyak identitas hukum warga hilang akibat tertimbun. Di luar itu, mereka yang tidak mengalami korban gempa memang belum memiliki identitas hukum.

     Pihaknya ingin memastikan anak-anak di Desa Batulayar 100 persen punya akta kelahiran. “Semua harus punya walau hanya dengan nama ibu. Orangtua pun harus punya karena akta kelahiran merupakan kebutuhan warga, terutama bagi warga miskin dalam mengakses bantuan sosial,” ujarnya.

    Setelah sosialisasi dan pendataan, nantinya pihaknya akan memasilitasi Dukcapil Lobar melakukan pelayanan keliling. Di sana ada perekaman KTP elektronik, KK maupun  perubahan KK. Keterlibatan Dikcapil dilakukan pada bidang-bidang pelayanan yang akan turun ke desa menemui warga.

     Menurut Sukran, LPA akan menunjuk dua kader yang membantu pendataan di satu desa. Sedangkan di masing-masing dusun pun ada dua kader posyandu. Mereka juga akan mendata warga penyandang disabilitas guna memasilitasinya memiliki identitas hukum agar bisa mengakses bantuan soaial.

      “Kedepan akan dibentuk Pokja Identitas Hukum Desa yang membantu pelayanan identitas warga,” ujarnya seraya menambahkan pihaknya akan advokasi pemerintah daerah dalam mengeluarkan aturan hukum berkaitan dengan pelayanan identitas hukum warga.ian