Pendampingan yang dilakukan LPA-Kompak di 4 kabupaten pada 8 kecamatan membuahkan hasil yang cukup signifikan. Walau masih dijumpai berbagai kendala, pelan-pelan pemenuhan hak adminduk warga terpenuhi menyusul terjadinya kenaikan yang cukup signifikan di 4 kabupaten dampingan.

Memang masih dijumpai berbagai kendala dalam mempercepat kepemilikan adminduk warga. Di tingkat warga  masyarakat dijumpai persoalan waktu mengingat kesibukan mereka di lahan pertanian. Ada asumsi jika meninggalkan pekerjaan mereka kehilangan penghasilan, sedangkan pengurusan adminduk dianggap bisa dilakukan dilain waktu bahkan jika harus menggunakan jasa calo. Sedangkan di tingkat aparat dijumpai keterbatasan tenaga pelayanan sebagaimana dijumpai di Lombok Timur yang hanya menempatkan dua orang tenaga di sektor pelayanan akta kelahiran. Terdapat pula kendala di desa berkenaan dengan penyusunan Perdes akibat peralihan kekuasaan di tingkat lokal tersebut.

    Data Dinas BPMPD dan Dukcapil NTB 2017 menunjukkan posisi cakupan akta kelahiran 0-18 tahun pada Juni 2016 sekira 54.59 % (925.631 anak) dan meningkat pada bulan Mei 2017 menjadi 66.81 % (dari 1.702.467 anak). Data capaian ini masih jauh di bawah target nasional, yaitu cakupan 80% pada akhir tahun 2017. Karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target nasional. Pada bulan April 2018 capaian akta kelahiran meningkat menjadi 83,67 % (1.451.056 anak) dari 1.734.269 anak.

      Dari empat kabupaten dampingan terjadi kenaikan yang cukup signifikan menyusul munculnya kesadaran masyarakat yang cukup tinggi. Pada Program Percepatan Kepemilikan Administrasi Kependudukan Pokja Identitas Hukum Desa Lewat Kearifan Lokal yang berlangsung mulai bulan September 2017-April 2018, misalnya, antusiasme warga dalam mengurus adminduk membuahkan hasil. Selain pengurusan kartu keluarga dan KTP, hal yang mencolok adalah pengurusan akta kematian yang pada tahap I  tahhun 2016/2017 hanya 4 menjadi 1.468 pada dampingan tahap II tahun 2017/2018. Lonjakan pengurusan akta kematian ini cukup luar biasa mengingat akta kematian sangat jarang dibicarakan. Hal ini tidak lepas dari gencarnya sosialisasi yang dilaksanakan Pokja Identitas Hukum.

     Pelayanan adminduk tertinggi dilakukan Kabupaten Lombok Timur yang mencapai 6.861, disusul Kabupaten Bima mencapai 6.579, Kabupaten Lombok Utara 2.590 dokumen  dan Kabupaten Sumbawa yang mencapai 2.387 dokumen. Total dokumen yang terdiri dari kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, buku nikah dan KTP-el yang  berhasil dibuat mencapai 18.417.

Prosentase Kenaikan Masing-masing Kabupaten

    Dalam program percepatan kepemilikan identitas hukum, pelayanan akta kelahiran tidak hanya dibatasi kepada warga yang berusia 0-18 tahun, melainkan juga warga yang berusia lebih dari umur tersebut. Sedangkan dalam prosentase ini dilakukan pembatasan usia 0-18 tahun.

    Walaupun demikian, dibandingkan dengan bulan Mei 2017, terjadi prosentase kenaikan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun di empat kabupaten dampingan pada bulan April 2018 antara 4,07 % hingga 13,52 persen.

    KLU mencapai progres kepemilikan akta kelahiran sebesar 87,84 % dibanding sebelumnya yang hanya 83,77 %. Kabupaten Bima mencapai 93,49 % dibanding sebelumnya yang hanya 79,97 %. Kabupaten Lombok Timur yang semula 70,66 persen menggenjot kepemilikan akta kelahiran menjadi 76,98 %. Sedangkan Kabupaten Sumbawa 79,55 % dari semula yang hanya 71,65 %. yan