Walau sudah bekerja keras, pola kerja parsial dalam menangani masalah anak  masih saja menyisakan persoalan. Paradigma kerja masing-masing itu akan diubah melalui formulasi integratif agar bisa saling memahami persoalan yang terjadi.

Ketua Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) yang juga Asisten I Pemkot Mataram, Lalu Martawang, menegaskan hal itu dalam zoom meeting yang dibuka Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, H. Sahan, SH, Senin (21/9). Acara menghadirkan PKSAI  dan Bappeda Tulungagung yang menjadi contoh praktik baik PKSAI di Indonesia.

Menurut Martawang, kerja integratif memiliki kelebihan, diantaranya kekurangan pihak satu bisa dipenuhi pihak lain. Demikian halnya kelebihan pihak satu menutupi kekurangan pihak lain. Hal yang diperlukan dalam penerapan kerja integratif adalah  forum untuk duduk bersama. Hal lain adalah adanya forum koordinasi yang melibatkan seluruh OPD. Sementara itu, Perwal sudah menjadi satu kesatuan dengan provinsi dan nasional.

Berkat kerja integratif tersebut, terhitung 19 September 2020, PKSAI Kota Mataram memperoleh data anak rentan yang mencapai 4 ribuan mengingat sejak Januari sudah menskenariokan berbagai bantuan seperti adminduk dan bantuan sosial lain.

Lanjut dia, jumlah  anak berdasarkan data Dukcapil setempat mencapai 70 ribuan laki-laki dan perempuan 63 ribu. Dari data tersebut, yang masuk rentan sekira 31,02 persen. Aak rentan yang sudah diintervensi baru 4.600 orang. Kendati data dan intervensi sudah dilakukan, Martawang menilai masalah anak seperti fenomena gunung es.

Ia mengatakan sedang menskenariokan keterlibatan BUMN dan BUMD supaya mereka punya kepedulian mengingat kompleknya persoalan anak. Dalam tubuh PKSAI sendiri harus ada regulasi yang harus sinkron. Karena, dijumpai persoalan anak yang bersifat lintas daerah yang memerlukan keterpaduan sistem penanganan.

Ia menuturkan perlunya keterlibatan berbagai pihak disebabkan masing-masing pihak memiliki kelebihan. Martawang mencontohkan pengalaman ketika bertemu anak putus sekolah. Ketika Dinas Pendidikan melakukan intervensi anak tersebut kabur entah ke mana, namun disaat bertemu LPA,  mereka akrab.

PKSAI diakuinya tidak bisa bekerja tanpa anggaran sehingga penganggaran harus direncanakan mulai dari Musrenbang. Karena mekanisme kedepan tak bisa dilakukan penganggaran jika tanpa melalui Musrenbang, kata dia, momen itu harus dikawal. Selain anggaran yang terposting langsung, (anggaran) juga ada di SKPD yang bisa dipadukan secara keseluruhan.

Ketua LPA Tulungagung, Winny Isnaeni, menuturkan praktik baik yang dilakukan pihaknya sejak beberapa tahun lalu yakni dengan menempatkan semua kegiatan layanan dalam perangkat daerah untuk melakukan pekerjaan yang disepakati.

“Tulungagung ego sektoral relatif tipis. Kalau sharing data tidak ada konflik. Ini potensi yang  memudahkan sehingga dalam perlindungan anak semua lakukan kegiatan bersama temasuk melibatkan PKK,” urainya seraya mencontohkan Kongres Anak membangun sikap peduli semua pihak walau tidak ada penganggaran.

Menurut Winny, intervensi tidak sebatas dilakukan pada diri anak melainkan juga pengasuhnya. Ia mengakui anggaran yang diperlukan akan sangat banyak. Namun kelebihannya, sangat efektif mengingat masalah dikemudian hari tidak sebesar setelah kejadian.

“Kalau sudah kejadian banyak kepanikan yang terjadi. Kondisi Covid banyak yang tidak rentan menjadi rentan,” katanya. Khususnya di Tulungagung, anak buruh migran di Tulungagung terkatagori paling rentan.

Sementara itu, informasi yang dihimpun menyebutkan, Asisten I Pemkot Mataram seusai zoom meeting memerintah Bappeda untuk mengawal dan memprioritaskan anggaran untuk program-program PKSAI di tahun 2021. Dalam waktu dekat, Bappeda akan mengundang seluruh OPD di PKSAI Kota Mataram untuk memaparkan program di tahun 2021 yang bersifat integratif.