Niftiawati Laili alias Eli hanya seorang ibu rumah tangga. Setelah menjadi relawan LPA-Kompak, ia mulai memiliki peran lebih luas untuk peduli dengan masyarakat sekitarnya. Ternyata, baru terbuka matanya bahwa masih banyak persoalan warga di desa yang harus segera diatasi.

Pada tahun 2014 Eli merupakan relawan Kompak ketika digulirkan program percepatan administrasi kependudukan. Saat itulah, sebagai wakil perempuan ia mulai dilibatkan mendata warga yang tidak memiliki dokumen identitas hukum khususnya yang berada di Dusun Aik Lomak, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

Setelah ditelusuri, ternyata warga masyarakat kurang peduli pada adminduk. Walau mereka dicari dari rumah ke rumah, responnya kadang sangat kurang. Hal itu disebabkan masyarakat belum merasakan manfaatnya.  Eli pun mencoba memberi penjelasan terkait pentingnya memiliki identitas hukum warga.

Bagi yang menyadarinya, alasan jarak yang mencapai 10 km dari desa menuju Dukcapil menjadi persoalan kala itu.  Namun kemudian Bupati Lombok Timur memberi wewenang kepada camat dalam pengurusan administrasi kependudukan di kantor camat masing-masing.

Berkat perjuangan Eli, sedikit demi sedikit warga menyadari pentingnya identitas dirinya. Terlebih ketika mulai muncul berbagai bantuan sosial dari pemerintah yang menyaratkan hal itu. Jika ada warga miskin tidak memiliki KTP misalnya, otomatis tidak bisa terlayani. Hal yang paling penting sebagai syarat untuk anak-anak masuk sekolah adalah akta kelahiran.

Sejak menjadi relawan LPA-Kompak, Eli mengaku mendapat ilmu yang banyak. “Ada pembelajaran luar biasa yang saya dapatkan, dari tidak tahu menjadi tahu,” ujar ibu kelahiran 1988 ini. Setidaknya, ratusan warga sudah dibantu lewat pelayanan terpadu administrasi kependudukan. Eli pun diberi mandat di bagian kesra Pemdes Toya.

Beberapa persoalan di masyarakat terkait adminduk, kata Eli, diantaranya dijumpai data ganda, buku nikah yang hilang, KTP yang tidak ada, dan kartu keluarga yang belum diperbarui. Padahal, beberapa syarat sering kali mengait dengan syarat lain. Satu saja identitas hukum tidak ada maka sering kali membuat yang lain tidak bisa diurus.

Ada gambaran warga masyarakat desa yang kurang disiplin menyimpan dokumen identitas hukumnya. Sekira 40 warga yang sempat dihubungi untuk adminduk ini beralasan dokumennya hilang. Padahal, alasan dokumen  hilang itu perlu proses panjang, yaitu ada keterangan dari desa dan kepolisian. Berbeda bagi yang belum memilikinya sama sekali.

“Inilah penyebab pelayanan kadang menjadi lebih lambat. Karena itu saya katakan kepada warga bahwa dokumen ini lebih penting dari emas perhiasan, karena kalau hilang pengurusannya agak rumit,” cetusnya. Akibat ketidakdisiplinan ini, satu satu orang bisa mengurus berbagai identitas hukum.

Pengurusan yang relatif sulit, menurut Eli, adalah buku nikah. Pasalnya, banyak yang dilibatkan dalam urusan yang satu ini. Persiapannya pun relatif panjang. Ada foto copy KTP wali nikah yang belum tentu ada, KK dan KTP yang bersangkutan, saksi pada pernikahannya, ada pulang sidang oleh Pengadilan Agama.Akibat persyaratan itu tidak semua pendaftar bisa lolos verifikasi.

Pemahaman Eli pada adminduk ini membuatnya terus berjuang tidak hanya di lingkungan masyarakat, melainkan juga di tingkat kebijakan. Ketika berlangsung Musrenbangdes, Eli menggelontorkan ide perlunya anggaran APBDes untuk membantu warga miskin yang memerlukan pemenuhan identitas hukum tersebut. Hal itu dilakukan pada tahun 2014/2015 yang menghasilkan anggaran untuk adminduk walau kecil. Pada tahun 2016/2017 dilakukan lagi dengan usulan Rp 12.500.000 namun yang terealisir hanya Rp 6.000.000. Tahun 2018 dianggarkan Rp 11.000.000.

Perlunya penganggaran lewat APBDes tidak lepas dari kondisi masyarakat miskin yang masih banyak belum punya identitas hukum. Jika mereka tidak dilayani secara gratis, kecil kemungkinan terjadi percepatan pemenuhan kebutuhan dasar itu. Sebutlah untuk mengurus buku nikah diperlukan biaya tinggi. Itu jika diurus secara reguler.

Dengan melihat kondisi masyarakat Desa Toya, Eli mengatakan perlunya masyarakat kurang mampu difasilitasi mengingat itu semua menjadi hak mereka. Untuk di Desa Toya saja yang terlayani baru 85 persen untuk akta kelahiran 0-18 tahun, kartu keluarga pun berkisar 85 persen saja. Ini belum termasuk buku nikah mengingat banyaknya kasus nikah tak tercatat.

Khusus akta kematian, masyarakat desa masih enggan mengurusnya. Satu persyaratan penting, yaitu ada KTP asli pemiliknya, sering kali  tidak mau diserahkan dengan alasan sebagai kenang-kenangan.

“Dari 60 yang hendak kita uruskan akta kematinnya, sebanyak 30 orang tidak mau menyerahkan dokumen KTP orang yang sudah meninggal dengan alasan sebagai kenang-kenangan,” katanya. “Bahkan mereka yang sudah menyerahkan KTP itu saja, mengambil kembali. Padahal itu harus dimusnahkan.”

Sebagai sosok ibu yang hanya tamat SMA, Eli mengaku menerima pembelajaran yang luar biasa setelah bergabung dalam Pokja Identitas Hukum yang diinisiasi LPA-Kompak. Dalam kebersamaan di rembug desa,ia pun mulai menganalisa bahwa masih dibutuhkan waktu yang lebih panjang agar keperluan adminduk ini bisa tuntas 100 persen.

“Hal yang penting sekarang itu perempuan kini sudah mulai bisa ngomong. Dulu sulit ngomong,” ujar Eli seraya menambahkan sebagian besar pengurus Pokja adalah perempuan. Dulu bertanya pun perempuan enggan, namun setelah menjadi relawan dengan berbagai tanggung jawabnya, kini Eli justru menjadi tempat konsultasi masalah adminduk – termasuk dari kalangan laki-laki.