SUMBAWA-Adalah Muhur, perempuan penyandang disabilitas yang bertahun-tahun lamanya belum bisa memeroleh KTP. Hal itu disebabkan keterbatasan dirinya yang membuatnya tidak sanggup mengakses pelayanan ke Dinas Dukcapil. Padahal, Muhur menjadi salah satu warga yang berhak mendapatkan bantuan PKH.

Warga asal Dusun Jorok Timur ini akan mendapat bantuan PKH untuk lansia. Sayangnya, syarat administrasi berupa KTP tidak bisa dipenuhi. Beruntung, sejak beberapa waktu lalu di Desa Jorok sudah dibentuk Pokja Adminduk yang bertugas mendata warga masyarakat yang tidak memiliki dokumen adminduk.

Lewat pelayanan door to door pihak Pokja akhirnya berhasil mengumpulkan berkas untuk kebutuhan persyaratan pembuatan KTP bagi Muhur. Kesulitan mendapatkan KTP akhirnya terpenuhi dibulan Agustus sekaligus Muhur bisa memenuhi persyaratan tersebut. “Ini berkat bantuan pelayanan Pokja, kesulitan yang dihadapi akhirnya terurai,” kata relawan LPA Kompak, Fitriatul.

Selain Muhur, terdapat juga warga yang terbantu dengan pelayanan baru yang diterapkan di desa, diantaranya Pekka (Perempuan kepala keluarga) dan lansia. “Pada saat pelayanan Agustus ini ada 150 orang mengurus pelayanan KTP dan salah satunya ada disabilitas atas nama Muhur.

Khusus akta kelahiran, terhitung sejak April hingga Agustus 2019, sebanyak 1.000 an warga Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sudah memerolehnya. Hal itu disebabkan mekanisme pengurusan adminduk dari desa dengan melibatkan Pokja setempat sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Fitriatul, Selasa (20/8), mekanisme dengan melibatkan Pokja Adminduk sebagai tenaga pendata sudah berjalan baik dan akan diberlakukan menyeluruh di seluruh desa dampingan. Dalam kaitan ini, Pokja Adminduk menjadi harapan tempat pengumpulan berkas persyaratan. Selanjutnya oleh pihak desa berkas itu dibawa ke Kantor Dukcapil Kabupaten. Sepanjang tidak hanya satu berkas, pihak desa akan langsung menguruskannya ke Dukcapil setempat.

“Lewat pelayanan itulah sudah seribuan warga memiliki dokumen akta kelahiran dan dokumen adminduk pada umumnya hanya dalam waktu 5 bulan,” cetus Fitriatul seraya menambahkan sepeser pun warga tidak mengeluarkan biaya. Demikian halnya pihak desa tidak mengeluarkan dana untuk pengurusan ke Dukcail. Data oenerima akta kelahiran di desa itu usia 18 tahun kebawah sudah mencapai 90 % dan untuk dewasa sudah 70 %.

Desa Jorok sendiri memiliki jumlah penduduk sekira 7000 jiwa dengan warga yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Hingga saat ini, kepemilikan identitas hukum warga di sana sudah mencapai sekira 85 %.

“Sejak  Pokja Adminduk dan PPKD di  SK kan oleh kepala desa dan Pokja Adminduk  mulai melakukan pendataan dengan mengumpul KK, semua warga masyarakat didata seberapa banyak yang belum memunyai identitas hukum baik KTP, KK, akta kelahiran dan akta kematian,” kata Fitriatul. ian