Sekdes Malaka, Kecamatan Tanjung, KLU, Marwan, mengemukakan berkat pelayanan keliling (yanling) untuk pembuatan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) yang digelar LPA-Kompak bekerjasama dengan Dinas Dukcapil KLU beberapa waktu lalu, sejumlah bantuan sosial dari pemerintah sudah mulai bisa diakses.

Disela-sela Bimtek Penguatan Peran BPD dan Pokja Adminduk untuk Kwalitas Pelayanan Adminduk Desa, di desa setempat, Kamis (9/5), Marwan mengatakan dampak dari pelayanan keliling berpengaruh pada warga miskin, karena beberapa bantuan sosial sudah bisa diakses seperti jadup (jaminan hidup).

“Warga yang mengurus dokumen adminduk beberapa waktu lalu sudah bisa memenuhi syarat menerima jadup. Mereka yang dulu enggan mengurus KTP mulai juga mengurusnya,” katanya.  Ia mengakui masyarakat masih sering bersikap dadakan, ketika akan memerlukan sesuatu baru mengurusi syarat yang diperlukan. “Salah satu syarat menerima jadup adalah KTP,” katanya.

Akan Anggarkan di APBDes

Marwan mengemukakan Pemdes dalam sektor pelayanan dasar ini  hanya berjalan sebatas melayani dan bersifat menunggu kebutuhan masyarakat. Karena itulah, terkait berapa jumlah warga yang belum memliki  dokumen identitas hukum, Marwan mengaku belum menghitungnya.

“Namun hal ini sangat penting. Desa Malaka harus punya target agar tidak ngambang. Harus tahu mana warga yang belum memiliki dokumen kependudukan,” ujarnya seraya berjanji akan menganggarkan dalam APBDes. Selama ini untuk sektor pelayanan dasar sudah dianggarkan mencapai satu miliar akan tetapi sebagian besar untuk pembangunan fisik. “Tidak ada yang secara detil menyebut untuk pelayanan adminduk,” akunya.

Jika pun ada warga yang memerlukan bantuan untuk mengurus dokumen adminduk, selama ini dikerjakan oleh kepala dusun masing-masing. Peran kepala dusun dinilainya cukup membantu warga masyarakat disatu sisi namun disisi lain diakuinya hal itu kadang bisa memberatkan.

Karena itulah ia mengaku penting  membantu masyarakat miskin lewat APBDes, jangan sampai masyarakat keluar uang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.  “Kadus juga tak pernah mengeluh tidak dikasih transport. Namun kedepan akan dianggarkan biaya perjalanan dinas ini untuk pelayanan masyarakat,” kata Marwan seraya menambahkan pada Perbup KLU memberikan ruang untuk penganggaran pelayanan adminduk.

Sekretaris DP2KBPMD KLU, Suhardi, mengemukakan pada UU No 6 tahun 2014 dituangkan hal yang berkaitan dengan desa. Mayarakat desa memiliki hak dan kewajiban. Karena itu, mengatur kepentingan masyarakat adalah salah satu hak desa. Disisi lain masyarakat memiliki banyak hak yang harus diketahui.

“Masyarakat desa  juga punya kewajiban membangun diri dan lingkungan. Tahun 2018 dana desa lebih banyak digunakan untuk infrastruktur seperti pada padat karya,” kata Suhardi.

Berkenaan dengan peran BPD, Suhardi mengemukakan menjadi salah satu penanggung jawab di desa. BPD harus menyetujui anggaran di desa sehingga peran BPD sangat vital. Kalau tidak ada BPD seluruh anggaran tak bisa dieksekusi.  “Semua  Perdes kalau tidak disetujui BPD tak akan bisa. BPD melakukan pengawasan kinerja kepala desa,” ujarnya.

Ia memaparkan APBD bersumber dari pusat (DD) , (ADD) dari APBD dan pajak retribusi.  APBDes Malaka sendiri mencapai Rp 2,9 miliar. Namun desa tidak bisa sembarang menggunakan karena sudah diatur. Baik dalam DD maupun ADD. ADD berkaitan dngan sintap dan pemberdayaan.

DP2KBPMD KLU juga sudah memasukkan anggaran (pelayanan dasar)  itu didalam Perbup DD dan ADD sehingga BPD harus menganggarkannya. Selama ini , kata dia, image yang terbangun dalam mengurus dokumen adminduk  masyarakat menggunakan calo. “Sebenarnya bukan calo karena masyarakat sering cuek mengurusnya sehingga saat butuh minta diuruskan orang lain. Karena itu penganggaran di APBDes mesti diberikan,” urainya.

Khusus di Desa Malaka, selama ini banyak anak di bawah umur menikah sehingga menambah kemiskinan. Itulah sebabnya perlu pemberian santunan untuk anak putus sekolah dan terlantar.

Sejumlah Kendala

Dalam pertemuan itu mengemuka berbagai persoalan. Sebutlah   pengurus BPD Malaka menyebutkan, tahun 2019 banyak BPD yang berakhir masa jabatan. Setidaknya ada 25 BPD habis masa jabatan sehingga sempat membuat surat edaran perpanjangan. Hal ini ditengarai menjadi kendala dalam mengambil keputusan di desa.

Selain itu, problem teknis pengurusan adminduk berupa berbagai persyaratan. Misalnya perubahan KK ketika ada seorang warga pindah dari desa tersebut akibat pernikahan. Pun masalah perubahan nama anak yang ditengarai harus lewat pengadilan. Dalam soal ini, warga melalui kadus mengaku kesulitan.

Kabid Kependudukan Dukcapil KLU, Suparlan, mengatakan Dukcapil sudah melakukan inovasi. Saat ini pihaknya siap melakukan pelayanan langsung karena akses saat ini langsung masuk ke sistem. Jika desa membutuhkan, pihaknya akan datang bersama tim lengkap dengan blangko cetak. “Di Desa Malaka yang belum merekam (KTP) 250 orang usia 17 tahun dibulan Desember,” ujarnya.

Ia mengatakan peran SID saat ini sangat dominan dalam pemutakhiran data adminduk. Setiap 6 bulan akan ada injek data baru. Hal ini disebabkan berbagai perubahan seperti status warga dari belum menikah menjadi menikah. Hal itu berpengaruh pada perubahan data masyarakat.  “Karena itu ada program pemutakhiran data tiap tahun berkenaan dengan status sehingga KK dan KTP bisa ganti baru,” ujarnya. ian