Hampir tidak ada yang menghiraukan pentingnya akta kematian. Namun, di sebuah dusun di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, upaya membangkitkan kesadaran pentingnya akta kematian itu dimulai.

Dia adalah Budi Hartawan, Kepala Dusun Mandala, Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Sebelum dilantik sebagai kepala dusun, Budi kerap melihat terjadinya data kependudukan di wilayah tempat tinggalnya yang kacau. Ada warga yang sudah meninggal masih bercokol sebagai warga yang masih hidup. Berawal dari kondisi itulah Budi merasa perlu melaporkan kematian warganya.

Setidaknya ia mulai mencermati terjadinya data penduduk yang tidak betul itu sejak bulan Januari 2015 setelah dilantik sebagai kepada Dusun Mandala. Terdapat data penduduk yang sangat kacau. Hal itu biasanya terungkap ketika terjadi penyaluran bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan raskin. Namun, sering kali nama-nama warga yang sudah meninggal dunia itu didiamkan.

“Ada yang sudah meninggal tapi masih ada datanya (hidup),” ujar Budi. “Kadang yang meninggal setahun lalu kok masih saja ada numpang namanya,” lanjutnya. Bagi Budi, fenomena itu menjadi sebuah probel karena akan berkaitan dengan berbagai persoalan dikemudian hari menyangkut data kependudukan

Menyaksikan kondisi itu, Budi berinisiatif melakukan perbaikan data dari bawah. Tepatnya terjadi tahun 2015, Budi merasa memiliki tanggung jawab untuk melakukannya ketika ada warganya yang meninggal dunia. Siapa pun yang meninggal dunia di wilayah dusunnya untuk selajutnya langsung didata.

“Saya buatkan yang sudah meninggal akta kematian,” katanya. Jika sudah selesai, akta kematian yang dibuat tanpa menelan waktu panjang itu langsung diserahkan kepada pihak keluarga diatas kuburan yang meninggal dunia.

Sebetulnya tidak terlalu rumit mengurus akta kematian warga. Hal yang diperlukan adalah kemauan untuk memenuhi beberapa persyaratan. Pertama adalah mengisi Form F-2.28 yang ditandatangani pelapor dan dua orang saksi kematian serta diketahui pihak kelurahan. Kemudian ada surat keterangan dari dokter/rumah sakit, surat pernyataan kematian dari ahli waris apabila meninggal di rumah yang diketahui RT, RW dan kelurahan/desa. Ada pula fotocopy KK almarhum dan KTP asli, fotocopy kutipan akta perkawinan jika sudah menikah dan kutipan akta kelahiran, KTP dua saksi yang masih berlaku fotocopy akta kelahiran anak kandung atau yang melapor, KTP dan KK pelapor dan beberapa syarat lain.

Kadang dijumpai persoalan pengurusan akta kematian dari pihak keluarga. Mereka misalnya enggan menyerahkan KTP asli almarhum dengan alasan sebagai kenang-kenangan. Padahal KTP itu harus dikembalikan alias dimusnahkan.

Secara umum manfaat Akta Kematian meliputi :

1.Mencegah Data Almarhum Disalahgunakan

Dengan mengurus akta kematian bisa membantu orang yang meninggal dunia agar datanya tidak dapat disalah gunakan.

  1. Memastikan Keakuratan Data Penduduk

Mengetahui siapa-siapa saja penduduk yang masih hidup atau sudah meninggal bukan digunakan sekadar untuk menghitung jumlah warga. Data ini nantinya juga akan digunakan untuk mengetahui siapa saja penduduk yang masih memiliki hak suara saat momen seperti pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah termasuk dalam pembagian bantuan sosoal jika yang bersangkutan berhak menerimanya.

  1. Mengurus Penetapan Ahli Waris

Agar harta kerabat bisa diserahkan kepada ahli waris secara sah, maka dibutuhkan akta kematian kerabat tersebut agar jelas bahwa pemilik harta tersebut sudah meninggal dan hartanya bisa diwariskan.

  1. Mengurus Pensiunan Janda atau Duda

Jika salah satu pasangan  meninggal setelah memasuki masa pensiun, dana pensiun yang dimiliki oleh pasangan masih bisa didapatkan. Hal ini hanya bisa diperoleh jika memiliki akta kematian pasangan sebagai syarat mengurus pensiunan.

  1. Mengurus Klaim Asuransi

Dana klaim dari asuransi tidak akan bisa turun jika tidak melampirkan persyaratan akta kematian orang yang telah meninggal tersebut.

  1. Persyaratan untuk Melaksanakan Perkawinan Kembali

Jika pasangan meninggal, istri atau istri yang ditinggalkan bisa melakukan pernikahan kembali. Akan tetapi, untuk bisa melakukan pernikahan yang sah secara hukum, pasangan yang ditinggalkan perlu melampirkan akta kematian dari pasangan  lamanya dalam proses perkawinan kembali.

Budi mengakui banyak orang yang tidak memahami manfaat mengurus akta kematian. Karena itu,  sering kali mereka mengabaikan proses ini dan menganggap semuanya sudah rampung setelah proses pemakaman selesai.

Berdasarkan data Dinas Dukcapil KLU per Juni tahun 2017, terdapat 2.377 penduduk yang meninggal dunia namun yang memiliki akta kematian hanya 204 orang. Sisanya 2.173 atau 91,42 persen belum memiliki akta kematian.

Bagi Budi, ada proses lanjutan setelah seseorang meninggal dunia, yaitu tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi agar tidak terjadi kekacauan data penduduk. Inlah salah satu tugasnya sebagai kepala dusun. Karena itu, ia yakin di dusunnya 100 persen akta kematian bisa diurus.

Setidaknya, itulah yang dilakukan Budi. Pada tahun 2015 ia mencatat warga di dusunnya yang meninggal dunia bernama Fatimah, disusul Sugawasta dan Mansur tahun 2016. Tahun 2017 Busana, Sahrum dan Duraksa pun meninggal dunia. Terakhir tahun 2018 warga bernama Sirna.

Baginya, walau jumlah kematian relatif sedikit, jika peristiwa itu tidak diuruskan akta kematiannya selama bertahun-tahun jumlahnya akan sangat banyak. Masalah lain menyangkut persyaratan pengurusan yang mungkin menjadi rumit kerana tidak hanya melibatkan satu orang.

“Alhamdulillah semua yang meninggal dunia di dusun saya sudah dibuatkan akta kematian,” ujarnya seraya menambahkan, selain akta kematian,  ia tidak berat membuat akta kelahiran bagi mereka yang baru lahir atau mereka yang kehilangan akta kelahirannya.

Pemahaman Budi Hartawan tentang akta kematian cukup sederhana, yaitu agar yang sudah meninggal dunia namanya tidak muncul lagi sebagai penduduk yang masih hidup. Hasilnya, walau tidak setiap hari hal itu dilakukan mengingat kematian biasanya berjarak yang cukup lama, lewat penanganan yang cepat akan bisa membantu tertib data kependudukan. Setidaknya, Budi bisa mendata sejak ia menjabat sebagai Kepala Dusun Mandala hingga tahun 2018, yang memiliki akta kematian sudah 100 persen.

Khusus akta kelahiran jika dihitung sejak 2015 di dusunnya sudah mencapai 85 persen. Sisa yang belum disebabkan warga  yang sudah uzur disamping mereka yang hanya tamat SD/SMP. Selebihnya, sejak dirinya menjadi kadus semua sudah dibuatkan akta kelahiran. Jadi, kebutuhan adminduk bagi warga masyarakat Dusun Mandala pelan-pelan diatasi bekat kepedulian Budi.