Bupati Lombok Barat, H.Fauzan Khalid, S.Ag. M.Si.  menandatangani MOU (Perjanjian Kerjasama)  antara Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Barat, Lembaga Perlindungan Anak NTB dan Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai), Senin (4/2) 2019. MOU ini dihajatkan untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, anak buruh migran serta anak rentan lainnya di Kabupaten Lombok Barat. Kerjasama terkait  dengan penuntasan Adminduk lainnya seperti KK, KTP-el,  akta kematian dan buku nikah/penetapan nikah.

Dalam pengantarnya, Bupati Lombok Barat mengapresiasi kinerja  LPA NTB dan Yayasan Santai yang sudah menunjukkan perannya  mendukung program pemerintah daerah  dan program nasional  untuk menyejahterakan masyarakat  miskin terutama pemenuhan hak-hak anak di Lombok Barat. Penandatangan  kerjasama ini dilakukan  agar bisa secara massif menuntaskan kepemilikan Adminduk khususnya akta kelahiran anak di desa.

Bupati Fauzan mengakui salah satu contoh faktor penghambat percepatan kepemilikan akta kelahiran seperti  adanya tradisi pedak api,  di mana seorang anak yang baru lahir tidak langsung  diberi nama sebelum tali pusarnya gugur/putus. Pedak api merupakan upacara perayaan putus tali pusar sekaligus pemberian nama seorang bayi. Oleh karena itu  anak yang baru lahir belum bisa secara langsung mendapatkan akta kelahirannya. 

Dalam rangka menekan berbagai hambatan yang timbul karena jarak tempuh, akses yang minim dan lain-lain, Pemerintah Daerah Lombok Barat bermaksud membangun UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dukcapil di beberapa kecamatan terjauh dari pusat pelayanan ibu kota kabupaten. Kecamatan terjauh yang dimaksud adalah Kecamatan Sekotong, Kecamatan Lembar, Kecamatan Batulayar, Gunung Sari, Lingsar, dan Kecamatan Narmada.

Terkait sistem  perlindungan anak secara umum  di Lombok Barat,  H.Fauzan Khalid, S.Ag. M.Si. memberikan perhatian khusus untuk isu pernikahan anak. Dalam hal program penundaan usia pernikahan anak, Bupati Lombok Barat akan membuat Surat Edaran ke seluruh sekolah di Kabupaten Lombok Barat untuk bekerjasama dengan Dinas Kesehatan melaksanakan sosialisasi penundaan usia pernikahan,  kesehatan reproduksi serta kesehatan gizi.  

Kadis Dukcapil Lobar, H Muridun HH., SE. MM., menambahkan, program kerjasama ini adalah program yang paling bagus  dengan waktu yang tepat untuk  percepatan pemenuhan akta kelahiran. 

Berdasarkan data SIAK masih sekira 5 % saja anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran dan  tersebar di desa desa. Kadis Dukcapil mengharapkan kepada LPA NTB melalui Unicef dan Yayasan Santai melalui Oxfam dapat melebarkan sayapnya ke wilayah kecamatan lain selain Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunung Sari dan Kecamatan Sekotong.

MOU tersebut menerangkan bentuk kerjasama  antara pemerintah daerah (Dinas Dukcapil) Lombok Barat dengan LPA NTB  berupa program percepatan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun di wilayah sasaran (Kecamatan Batulayar dan Kecamatan Gunungsari). Di mana, LPA NTB melaksanakan kerja-kerja advokasi  partisipasi  masyarakat  untuk meningkatakan permintaan pelayanan. LPA NTB  juga melaksanakan advokasi kebijakan lokal seperti Surat Edaran, Perbup dan Perda yang berkaitan dengan kepemilikan akta kelahiran anak di Lombok Barat.

Ketua LPA NTB, H. Sahan, SH., menjelaskan tentang program kegiatan  yang didukung Unicef diawali dengan Lokakarya Pemetaan Masalah Pencatatan Kelahiran dan Pengembangan Teori Perubahan, kegiatan soaialisasi tingkat desa, fasilitasi pelayanan keliling di desa, pembentukan pokja (kelompok kerja) adminduk tingkat desa dan kabupaten serta advokasi   anggaran dana desa untuk adminduk masyarakat miskin.

Sedngkan Yayasan Santai melalui Suharti (Direktur Santai) menyampaikan terima kasih terhadap pemerintah daerah kabupaten Lombok Barat yang sudah bekerjasama dengan Santai sejak beberapa tahun silam untuk program perlindungan anak dan perempuan.

“Kali ini kami bekerjasama dengan Dinas Dukcapil terkait dengan pemenuhan akta kelahiran anak di Kecamatan Sekotong Lombok Barat.  Namun Santai memulai dari pemenuhan/kepemilikan buku nikah bagi masyarakat miskin yang belum tercatat pernikahannya.  Karena buku nikah merupakan salah satu syarat terbitnya akta kelahiran anak dengan nama kedua orang tuanya,” paparnya.

Penandatanganan MOU ini merupakan tindaklanjut dari Kegiatan Lokakarya  Pemetaan Masalah Pencatatan Kelahiran dan Pengembangan Teoi Perubahan yang dilaksanakan pada tanggal 21 -22 di Lombok Raya Mataram.  Di mana salah satu point rekomendasi adalah komitmen kerjasama dengan Dinas Dukcapil kabupaten.