Pertemuan reflikasi dengan desa dampingan adminduk di Lombok Barat

LOBAR-Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas menjadi problem pelik dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) di Kabupaten Lombok Barat. Ditambah peristiwa kependudukan warga dan pandemi Covid 19, Dukcapil Lombok Barat mengakui belum bisa memberikan pelayanan yang membahagiakan bagi warga masyarakat.

“Pelayanan dimana Covid 19 bahkan hanya dibatasi untuk 100 dokumen kependudukan,” kata Sekretaris Dinas Sukcapil Lombok Barat, Drs.Fathurrahman, pada  pertemuan reflikasi bersama desa dampingan program Adminduk di Kabupaten Lombok  Barat, Senin (16/11). Hadir pula Kabid Pemdes DPMD, Suparka dan 25 unsur dari desa.

Pelayanan Dukcapil ditahun 2019 jauh lebih baik. Karena terganjal Covid 19, hingga November pelayanan dokumen adminduk pada 2020 belum berjalan normal.

Fathurrahman mengatakan pihak desa sebetulnya diberi kemudahan dalam pengurusan adminduk warga melalui Pokja. Pun bagi desa yang hanya mengandalkan Petugas Registrasi Kependudukan Desa (PRKD). Sayangnya, semangat warga mengurus dokumen justru rada terhalang problematika tersebut.

Sedangkan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB yang bekerjasama dengan Unicef sendiri menginisiasi agar  beberapa desa yang sudah menerapkan Pokja Adminduk direflikasi. Sementara ini hanya 6 dari 25 desa dampingan di Lombok Barat yang menerapkan pembentukan Pokja Adminduk. Alasan sebagian besar desa tidak membentuk pokja karena ketiadaan anggaran operasional.

Menurut Fathurrahman, ada loket khusus pelayanan bagi desa yang memiliki Pokja Adminduk maupun PRKD. Hanya saja, pandemi Covid 19 membuat pelayanan dibatasi, baik yang secara kolektif maupun perorangan. Sebetulnya pun pihaknya membuka jalur pelayanan tidak hanya melalui desa, melainkan juga melalui jalur pendidikan, kesehatan dan sosial yang akhirnya tersendat karena penarikan dana pemerintah.

“Antrian sering habis karena tidak berani layani banyak orang. Maksimal 100 antrian. Hal ini disebabkan faktor covid,” kata Fathurrahman seraya menambahkan bahwa pendirian  Pokja Adminduk di desa juga diharapkan untuk menghindari percaloan. “Apakah ada yang pernah bayar? Jika ada, mungkin oknum. Sebab pelayanan Dukcapil semua gratis,” tegasnya.

Fathurrahman juga menyinggung pembentukan UPTD di kecamatan yang terpaksa ditarik kembali dengan alasan kurang persiapan dan justru membebani warga. Ia mengibaratkan UPTD tersebut lahir tanpa persiapan popok, susu dan mainan sehingga semua proses pelayanan adminduk dikembalikan lagi ke Dukcapil Lobar.

Problem Peristiwa Kependudukan

Fathurrahman mengakui belum bisa memberikan pelayanan yang membahagiakan bagi warga masyarakat dikarenakan banyaknya persoalan. Selain SDM dan fasilitas, problem pelik juga terjadi di tingkat masyarakat berupa peristiwa kependudukan warga yang cukup pelik. Sebut misalnya ada perbedaan nama antara satu dokumen dengan dokumen lain, beda tanggal lahir serta perbedaan lain yang menelan waktu penyelesaian relatif lama.

Kasus-kasus yang menimpa warga berkenaan dengan kependudukan pun cukup kompleks seperti warga yang menikah beberapa kali dan punya anak tanpa dokumen lengkap, orangtua yang menjadi buruh migran dan perpindahan penduduk tanpa melakukan pemberitahuan. Silang sengkarut masalah itu membuat pelayanan yang membahagiakan belum tercapai.

“Hampir kita terhambat oleh data yang rumit karena datanya saling mengunci seperti antara ijazah dan identitas kependudukan lain yang berbeda. Walau tidak mengghitung waktu, banyak tersita (waktu) untuk melayani itu, “ katanya sambil menyebut perbandingannya bisa 1 : 20 dengan dokumen yang tidak memiliki latarbelakang pelik.

Pelayanan membahagiakan yang belum bisa dirasakan masyarakat juga disebabkan  tingginya kelahiran tiap hari, warga yang meninggal  dan penduduk usia 17 tahun yang terus bertambah dibalik kapasitas pelayanan Dukcapil yang sangat terbatas. Namun demikian, ia menegaskan 1-2 minggu dokumen warga yang diajukan segera rampung. Jika dalam tahap emergency bisa dipercepat.

Program Terganggu

Menurut Fathurrahman, Dukcapil Lobar sudah memprogramkan ditahun 2020 pelayanan satu desa selama dua hari. Akibat anggaran yang dialihkan menyusul bencana non alam Covid 19 langkah itu tidak berjalan. “Baru berjalan 2-3 putaran berhenti karena covid,”  cetusnya. “Akhirnya program 1 desa dua hari pelayanan diubah dengan dialihkan pada kegiatan yang lain,” katanya.

Hal serupa terjadi ketika pelayanan dibuka via WA. Dalam jangka waktu dua minggu pengajuan warga begitu padat dengan masa konsultasi yang tidak putus hingga tengah malam. “Diakhir tahun kalau ada 1-2 desa yang reques akan dilayani walau tanpa anggaran,” papar Fathurrahman.

Dampak dari persoalan itu adalah pemenuhan identitas hukum warga masih sangat minim. Sementara ini warga Lobar yang  memiliki akta kelahiran baru capai 40 pesen, sedangkan warga usia 0-18 tahun diatas 65 persen. Perekaman KTP masih menyisakan 6 persen dari wajib KTP.

Ia berharap solusi penambahan staf dan alat — mengingat faktor  SDM dan alat — segera terealisasi. Sementara ini hanya ada dua mesin cetak KTP dan beberapa fasilitas printer yang digunakan bergantian.

“Kita usul pemda agar tambah alat dan SDM. Alat sekarang baru dua untuk cetak KTP, printer cetak akta juga terbatas,” ujarnya seraya berharap kedepan antrian hanya berlangsung 2-3 jam.