Istilah “anak dari ibu” dalam sebuah akta kelahiran sering menimbulkan kesan negatif. Sebutlah ada sinisme yang menyebut anak yang dilahirkan itu statusnya “haram”. Namun, opini itu mulai ditepis. Warga pun tidak lagi menunjukkan kesan negatif, termasuk di Desa Bentek, Kecamatan Gangga, KLU.

Akta kelahiran yang tidak menyebutkan nama ayah memang bisa terjadi jika status perkawinannya dibawah tangan atau siri. Tidak dilakukannya hukum formal dalam perkawinan membuat anak-anaknya kelak tidak mendapatkan nama orangtua secara lengkap dalam akta kelahirannya.

Kasi Perkawinan dan Perceraian pada Dinas Dukcapil KLU, Nengah Ardita, Rabu (20/2), mengatakan seiring dilakukannya sosialisasi, akta kelahiran jenis itu tidak lagi dipersoalkan warga. “Hal yang dilindungi dari kepemilikan akta itu adalah anaknya. Baik anak yang lahir dari hasil perkawinan menggunakan hukum Negara maupun hukum agama itu sama,” kata Ardita. “Mereka sah sebagai anak.”

 Menurut Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapl KLU, Suparlan, dibanding akta kelahiran dari ibu, lebih banyak jumlah akta kelahiran yang lengkap dengan nama kedua orangtua si anak. Itu artinya, kesadaran untuk menikah secara hukum formal sudah mulai tumbuh di lingkungan masyarakat KLU.

Namun demikian, walau prosentasenya lebih kecil, secara kuantitas akta kelahiran dari ibu jumlahnya cukup banyak.

Untuk menanggulang resiko dikemudian hari, pihaknya mencoba melakukan berbagai pendekatan yaitu dengan melakukan program isbat nikah yang menghadirkan istitusi Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama. Hanya saja, jumlah yang mengikuti isbat nikah kadang tidak sebanding dengan bermunculannya pernikahan siri dan pernikahan usia dini.

Akta kelahiran dari ibu itu sendiri masih memiliki resiko salah satunya berupa hak waris anak jika dikemudian hari mengemuka persoalan di lingkungan keluarga tersebut. Suparlan pun mengapresiasi langkah berbagai pihak, termasuk LPA NTB dalam soal ini, jika program isbat nikah dijalankan. ian