Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Timur per 1 Januari 2019, jumlah anak usia 0-18 tahun adalah 1.717 orang. Sebanyak 1.180 orang diantaranya telah memiliki akte kelahiran (68,72% ). Sedang 537 orang (31,28 % ) anak usia 0-18 tahun belum memilikinya.

Menyadari jumlah anak yang belum memiiki akte kelahiran yang cukup besar, Kepala Desa Belanting, Hamdan, menyerukan pada seluruh perangkat desa terutama kepala dusun dan kader-kader Posyandu untuk menyisir mereka dengan harapan saat pelayanan berlangsung anak-anak tersebut sudah bisa memperoleh akte kelahiran.

    Seruan Kepala Desa Belanting kemudian ingi dibuktikan apakah direspons positif ataukah sebaliknya oleh aparat desa dan para kader. Seruan para tokoh agama dan tokoh masyarakat saat sosialisasi juga menjadi tantangan tersendiri karena harapan agar anak-anak yang belum memperoleh akte kelahiran bisa terlayani saat pelayanan keliling berlangsung.

    Selama ini nampak  gambaran bahwa jarak Desa Belanting ke kota Selong sekira 45 kilometer dan jarak Desa Belanting menuju Kota Kecamatan sambelia adalah lebih dari 7 kilometer.

    Jarak yang cukup jauh ini menjadi salah satu penyebab banyaknya anak-anak yang belum memiliki akte kelahiran disamping sebab-sebab lainnya. Program Pencatatan Akte Kelahiran yang dimotori Unicef dan Lembaga Perlndungan Anak (LPA) NTB/Lotim menjadi satu solusi guna mendekatkan pelayanan pada masyarakat.

     Berbagai strategi dilakukan, diantaranya penyebarluasan informasi yang dikirim via WA. Ternyata, hal ini menggugah masyarakat di desa lokasi program karena ada janji masyarakat dapat mengakses pelayanan dengan mudah dan cepat. Pasalnya, akte klahiran dan perubahan Kartu Keluarga bisa diperoleh saat pelayanan berlangsung.

     Hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 adalah jadwal pelayanan di Desa Belanting. Ternyata, hari itu pemandangan begitu berbeda jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang telah mendapat pelayanan serupa. Kehadiran masyarakat membludak, namun kader telah sigap dengan dukumen-dokumen pendukungnya.Pada hari itu aparata desa terutama para kepala dusun sibuk mendampingi warga masing-masing. Tidak kurang kepala desa dan sekretaris Desa Belanting terus memonitor dokumen-dokumen warga.

     Alhasil 120 % anak-anak usia 0-18 tahun terlayani. Jika data Dukcapil Lotim per januari 2019 ada 537 anak-anak usia 0-18 tahun yang belum memiliki akte kelahiran maka faktanya lebih dari 659 yang terlayani. Artinya, di Desa Belanting banyak anak-anak yang baru lahir yang belum dilaporkan kelahirannya.

     Demikian pula halnya dengan perekaman KTP-El yang tidak kalah seru. Tidak sedikit warga yang tidak bisa terlayani karena terbentur waktu serta terbatasnya alat perekeman yang disediakan oleh Dukcapil. Sehingga hanya sekitar 79 warga yang terekam dan panitia memperioritaskan warga yang telah memasuki usia diatas 60 tahun.

    Melihat fakta-fakta di atas, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dengan gerak bersama berbagai komponen masyarakat dibawah kepeminpinan seorang kepala desa bukanlah hal yang sulit untuk bisa menuntaskan berbagai persoalan yang dialami oleh warga masyarakat.

    “Kuncinya adalah kemauan disertai langkah yang sama menuju cita-cita dan harapan yang sama yakni pelayanan masyarakat,” kata Kepala Desa Belanting, Sukardi, saat dimintai tanggapannya terkait pelayanan di Desa Belanting. “Kami bersyukur LPA NTB-Lotim menyadarkan kami bahwa kesulitan yang kami alamai selama ini mulai terjawab. Kami akan reflikasi strategi LPA dalam memberikan pelayanan, kami akan monitoring setiap 4 bulan untuk memonitor pergerakan kependudukan dan meminta laporan dari Kepala Dusun setiap kelahiran maupun kematian dalam masyarakat,” lanjutnya.

    Ia mengemukakan, jika memungkinkan akan terus berkomunikasi dengan LPA agar bisa dihubungkan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Timur untuk diadakan pelayanan di Desa Belanting dihari-hari berikutnya.

     Melihat begitu strategisnya peran kader sebagai ujung tombak dalam mendampingi masyarakat untuk melengkapi berbagai syarat administrasi yang diperlukan dalam mengurus Adminduk maka diperlukan adanya political will dari pemerintah desa guna melembagakan komponen-komponen warga dalam bentuk Kelompok Kerja (Pokja) akte kelahiran sesuai Perbub nomor 07 tahun 2018. judan