Identitas hukum umat kristiani di Kecamatan Donggo menjadi masalah yang menahun. Kelompok minoritas dan masyarakat adat di Kabupaten Bima tersebut akhirnya menemukan jawaban ketika digelar Layanan Terpadu (Yandu) Program CVRS Kabupaten Bima periode Agustus – November 2018. Dari sebanyak 949 warga, 300 orang diantaranya suami istri yang mengurus akta nikah, menerima dokumen identitas hukum yang sangat diharapkan.

Momentum acara  yang sangat penting adalah digelarnya Pembaharuan Janji Perkawinan terhadap 150 pasangan suami istri umat Kristiani untuk mendapatkan 150 pasang dokumen Akta Pernikahan di hadapan Pastor Taroki Donggo dan pendeta geraja. Pasalnya, momen ini membuka jalan bagi terbukanya pembuatan dokumen lain terutama bagi anak keturunannya. Kegiatan Layanan Terpadu itu sendiri dilaksanakan atas komunikasi dan kerjasama  LPA NTB – KOMPAK dengan Disdukcapil Bima, Pemerintah Kecamatan Donggo dan pihak gereja sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Secara keseluruhan, pelayanan Terpadu untuk Ummat Kristiani di 3 Desa Wilayah Kecamatan Donggo dan Kecamatan Madapangga berhasil memenuhi masing-masing  Akta Perkawinan  300 lembar, KK   30 lembar,  Akta Kelahiran  575 lembar, Akta Kematian  2 lembar, E-KTP sebanyak 42 lembar. Sehingga total pelayanan yang diberikan mencapai  949  lembar.

Kendala yang Teratasi

Desa Mbawa dan Desa Palama Kecamatan Donggo serta Desa Monggo di Kecamatan Madapangga adalah Desa yang memiliki warga ummat kristiani yang kehidupan mereka sangat rukun dengan ummat Islam yang ada di sekitarnya.

Dari hasil Komunikasi Tim LPA NTB Kabupaten Bima dengan Pemerintah Desa Mbawa, Palama, Monggo, pendeta, Dewan Gereja dan Pemerintah Kecamatan Donggo, umat Kristiani yang berada pada wilayah tersebut sejak lama mengalami kendala terkait pemenuhan identitas hukum. Terutama kendala yang paling menonjol adalah masih banyak yang belum mendapatkan legalitas perkawinan dari pemerintah berupa akta perkawinan.

Kondisi ini memperpanjang  persoalan identitas hukum bagi anak-anak yang ada di sana dikarenakan anak-anak belum bisa mendapatkan Akta Kelahiran karena orang tua mereka belum mendapatkan legalitas Akta Perkawinan.

Atas dasar kepentingan/hak dasar warga negara dan kepentingan anak-anak usia 0 – 18 tahun  untuk mendapatkan perlindungan dari negara terhadap identitas dirinya dan keluarganya,  LPA NTB merespon dengan melakukan pendekatan dan kajian terhadap persoalan kepemilikan identitas hukum mereka.

Kegiatan CVRS di Wilayah Kecamatan Donggo dan Kecamatan Madapangga itu sendiri adalah bagian dari daerah Replikasi Kecamatan pada pemenuhan identitas hukum.

Pendekatan yang dilakukan Pokja Identitas Hukum menemukan masalah yang paling krusial dan memprihatinkan yaitu anak-anak yang tidak mendapatkan Akta Kelahiran terhambat pendidikannya dan tidak bisa melanjutkannya karena pendaftaran sekolah harus memiliki akta kelahiran dan Kartu Keluarga orang tuanya.

Beberapa faktor  yang turut memperlambat kepemilikan Akta Perkawinan, Akta Kelahiran dan dokumen identitas hukum lainnya selain masalah kesadaran, juga faktor demografi, sosial dan minimnya dukungan Pemerintah Desa.

Dari sisi demografi, wilayah pemukiman masyarakat Desa Mbawa, Palama, Monggo dan cukup terisolir dan jauh dari pemerintahan kecamatan lebih-lebih Pemerintah Kabupaten Bima dan atau Kantor Dinas Dukcapil Bima.

Dari faktor sosial, umat Kristiani di Kabupaten Bima adalah kaum minoritas yang hanya ada di beberapa desa di Kecamatan Donggo dan Madapangga. Dalam kesehariannya mereka berkutat dengan lingkungan di sekitarnya sehingga untuk melakukan hal-hal yang sifatnya pengurusan identitas hukum pada wilayah pemerintahan kecamatan dan kabupaten menjadi agak terhambat.

Disamping itu, pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepemilikan identitas hukum masih rendah. Disisi lain dukungan pemerintah desa dalam konteks pemenuhan identitas hukum bagi masyarakat, malah belum terekam dalam RKPDesa maupun APBDesa. Sehingga, masalah identitas hukum warga ini lama terabaikan.

Dari hasil identifikasi awal dalam rapat koordinasi tekhnis Layanan Terpadu di Kantor Camat Donggo dengan melibatkan LPA NTB, KOMPAK, DISDUKCAPIL Kab. Bima, Camat Donggo, Camat Madapangga, Kepala Desa (Mbawa, Palama, Monggo), Romo, Pendeta, Dewan Gereja dan Tokoh Masyarakat Donggo, teridentifikasi hampir 200 pasang suami-isteri hanya melakukan nikah secara agama di gereja. Karena tidak mengurus ke pemerintahan, mereka belum memiliki Akta Perkawinan.. Begitu pula terhadap kepemilikan Akta Kelahiran, KK dan E-KTP.

Layanan Terpadu ini dilakukan terpusat pada Kantor Camat Donggo yang diawali dengan Pembaharuan Janji Pernikahan kepada seluruh pasangan suami-istri oleh pimpinan gereja dan setelah itu baru dilakukan pelayanan terhadap Akta Perkawinan, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan E-KTP.

Hasilnya, berhasil dibuat sebanyak  300 lembar Akta Pernikahan, 300 lembar Akta Kelahiran Suami-Isteri, 275 lembar Akta Kelahiran anak usia 0 – 18 Tahun, 2 lembar Akta Kematian, 30 lembar Kartu Keluarga, dan 42 lembar KTP.

Tantangan yang Dihadapi

Desa pada wilayah replikasi merupakan daerah yang tergolong sulit dijangkau. Kondisi itu membuat kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya identitas hukum masih kurang sehingga dilakukan sosialisasi berkesinambungan tentang pentingnya kepemilikan identitas hukum secara masiv di tingkat desa (Posyandu, Pertemuan Kampung, Sekolah, Lembaga Adat dan lembaga lainnya di Desa). Peran POKJA Identitas hukum dalam hal ini dimaksimalkan selain melakukan sosialisasi pun pendataan kepemilikan identitas hukum warga setempat.

Selain itu, ebijakan Anggaran Desa melalui APBDes belum sepenuhnya mengakses tentang kepemilikan identitas hukum sehingga dilakukan Advokasi Anggaran Dana Desa melalui APBDes. Advokasi ini harus dilakukan secara merata di semua desa di Kabupaten Bima untuk pemenuhan identitas hukum termasuk didalamnya untuk Isbat Nikah/Akta Nikah. Selain itu, memastikan APBDes untuk memaksimalkan anggaran pendataan dan operasional tenaga pendataan di desa. Dalam soal ini, dilakukan penguatan kapasitas POKJA Identitas Hukum di desa dan mendorong pengalokasian Anggaran Desa untuk operasional POKJA Identitas Hukum.

Di lain sisi, data kepemilikan Identitas Hukum (KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, E-KTP dan Akta Nikah) serta data disabilitas, Perempuan Kepala Keluarga dan Masyarakat Miskin belum teridentifikasi secara sempurna. Langkah yang harus  dilakukan adalahj melakukan pendataan secara berkala tentang perkembangan kependudukan dan kepemilikan identitas hukum selain memaksimalkan peran Pokja Identitas Hukum baik dalam melakukan pendataan maupun sosialisai tentang kepemilikan identitas hukum. yan