Dahulu para TKW yang melahirkan di luar negeri tidak mau mengurus akta kelahiran anak-anaknya karena hanya ada keterangan anak dari ibu tanpa menyebut nama ayah. Kesan yang cenderung negatif menjadi penyebabnya.

Hal itu terjadi di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Para TKW yang menikah di negeri tujuan seperti Timur Tengah dan jiran Malaysia, membawa pulang anaknya namun tidak mau mengurus akta kelahirannya. Mereka diantaranya ketika berangkat merupakan seorang janda.

Penyebab keengganan mereka mengurus akta kelahiran si anak tiada lain karena kesan yang dinilai kurang nyaman. Padahal, sang ibu sendiri tidak bisa memberi bukti buku nikah. Dampaknya, seolah-olah anak anak mereka lahir di luar nikah karena yang tercantum di akta kelahiran hanya nama ibu.

“Itulah sebabnya dulu para TKW itu tidak mengurus akta kelahiran anaknya,” kata Sekdes Guntur Macam, M.Sara’i, disela-sela pelayanan keliling dokumen administrasi kependudukan kerjasama LPA-Unicef dengan Dinas Dukcapil Lobar di desa setempat. Selasa (19/2).

Setelah melalui berbagai pendekatan dan sosialisasi para aktifis LPA NTB akhirnya para TKW yang memiliki anak di luar negeri mulai menyadari pentingnya akta kelahiran dan sebutan “anak dari ibu” bukanlah suatu aib.

Menurut Sara’i, kasus TKW yang melahirkan di luar negeri mencapai 7 kasus yang kesemuanya kini sudah berhasil diatasi. Bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan dokumen dirinya tidak lagi didominasi oleh mereka yang menikah secara formal berdasarkan hukum negara melainkan juga anak dari nikah siri.

Tekad 100 Persen

Pelayanan keliling yang dilakukan LPA-Unicef bekerjasama dengan Dinas Dukcapil Lombok Barat itu diikuti sekira 100 peserta yang mengurus KK, KTP maupun akta kelahiran. Satu-satunya divabel pun sudah difasilitasi pelayanan pengurusan dokumen adminduk.

Sara’i mengemukakan, pada saat terjadi gempa bumi, sebanyak 156 warganya kehilangan dokumen adminduk. Dokumen itu berhasil diatasi sebagian, sebagiannya lagi pada saat pelayanan keliling tahun ini. Pihak Pemdes sendiri bertekad menyelesaikan dokumen jika ada diantara warga yang belum melakukan pengurusan.

Pihak Pemdes dalam hal ini menghimpun berkas persyaratan warga yang ingin mengurus adminduk. “Aparat desa yang kemudian akan mendatangi Dukcapil,” kata Sara’i seraya menambahkan antusiasme warga tidak lepas dari kesadaran mereka yang sudah mulai tumbuh.

Sementara itu, Kadus Guntur Macan, H.Samiun, mengemukakan pelayanan keliling dengan menghadirkan negara ditengah-tengah masyarakat sangat bermanfaat. Kendati warga sudah memiliki kesadaran yang tinggi, kata dia, pelayanan semacam ini penting dilakukan agar masyarakat benar-benar terlayani

Menurut Samiun, warga dusunnya mengurus dokumen adminduk sekira 20 orang karena rata-rata penduduk sudah memiliki dokumen yang diinginkan. “Saya bertekad khusus di dusun saya seratus persen nantinya warga memiliki dokumen kependudukan,” ujarnya. ian