KLU-Perbup nomor 44 Tahun 2017 tentang daftar Kewenangan desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala desa di Aula kantor Bupati KLU, Kamis (11/7), berlangsung alot. Perbup itu dibahas kembali dengan menghadirkan sejumlah kepala desa untuk melengkapi kekurangan kewenangan yang dinilai belum masuk, kino users.

Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala DP2KBPMD KLU, Dinas Dukcapil KLU, Bagian Hukum, dan utusan sejumlah OPD, itu mengemuka persoalan berkenaan dengan Perbup Nomo 14 tahun 2017 tersebut. Pasalnya, Perbup itu sudah melalui proses di tingkap provinsi dan Pusat. Hanya saja, oleh pihak Pusat dinilai cacat dengan alasan tidak didiskusikan dengan Pemprov.

Salah seorang utusan dari DPMPD NTB, Akbar, menuturkan pihaknya turut serta dalam pembahasan Perbup tersebut sebelumnya. Namun, ada tahapan rekomendasi Pokja yang harus dilalui sebelum Perbup ditandatangani. Karena itulah langkah Kompak dalam memfasitatasi pembahasan Perbup sangat diapresiasi.

Kepala DP2KBPMD KLU, H Kholidi Halil, menuturkan sudah sangat intens berkoordinasi dengan provinsi berkenaan dengan Perbup dimaksud. Karena itulah, dalam lokakarya berkaitan dengan kewenangan desa, diundang OPD tekait serta para kepala desa di KLU untuk kembali membahasnya.

Pembahasan berlangsung alot sejak dibentuk tiga kelompok diskusi masing-masing kelompok I berkenaan dengan kewenangan hak asal-usul dan lokal skala desa bidang pemerintahan, kelompok II Bidang Pembangunan dan kelompok III Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan.

Beberapa yang dibahas adalah kewenangan yang menyangkut kewenangan OPD. Dalam hal itu maka kewenangan yang dicantumkan sebagai kewenangan desa mesti dihapus. Sebutlah dalam soal pengelolaan obyek wisata mengingat selama ini sudah ada bagi hasil antarpemerintahan. Pun menyangkut paralegal.

Divisi Penguatan Desa dan Kecamatan Kompak, Ridho Ma’ruf, mengemukakan semakin banyak kewenangan desa maka bisa digunakan untuk lebih intens berkreasi.