Indrawati. Ibu satu anak asal Desa Seteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat kesulitan mengurus kartu keluarga (KK) pasca menjalani perceraian. Karena itu ia datang ke desa setempat pada pelayanan keliling LPA Unicef kerjasama dengan Dinas Dukcapil untuk mengurus dokumen adminduk. Senin (11/2).

Perceraian itu sendiri disebabkan suaminya yang berasal dari Jawa menyukai perempuan lain alias selingkuh. Perceraian pun terjadi di sana. Sedangkan Indrawati berkeinginan tinggal di Lomboki atau kembali ke kampung halamannya.

Karena merasa mengalami perceraian, indrawati ingin mengurus KK baru agar terpisah dari KK suaminya. Persoalannya ia tak punya surat pindah dan akta perceraian. Perceraiam sendiri berlangsung sepihak dan tidak melalui institusi formal.

Menurut Indrawati, untuk mengurus KK baru, dengan kondisinya saat ini ia rada kesulitan. Pasalnya, ia tidak memiliki akta cerai maupun keterangan pindah. Sedangkan perceraiannya tidak melewati sebuah persidangan di Pengadilan Agama dan kepindahannya ke Lombok belum dilaporkan.

Atas berbagai pertanyaannya, pihak Dukcail meminta Indrawati harus terlebih dahulu mengurus surat perceraiannya. Pihak Dukcapil sendiri tidak berani mengeluarkan dokumen KK sebelum perceraiannya benar-benar sah secara hukum Negara. Karena persyaratan belum terpenuhi, Indrawati harus balik lagi ke kediaman orangtuanya.

Kasi Advokasi Pelayanan Dinas Dukcapil Lobar, Nyoman Yudiana, Senin (11/2) mengatakan banyak kasus seperti yang menimpa indrawati. Namun dalam kaitan ini pihaknya hanya bisa menyarankan dilakukan pengurusan akta perceraian terlebih dahulu. Soal akta kelahiran, anak Indrawati sudah memilikinya dan tidak perlu diperbaiki.

Akta dengan STPJM

Pelayanan Keliling yang berlangsung di Desa Seteluk berhasl membuatkan dokumen kependudukan lebih dari 1o0 lembar yang meliputi akta kelahiran, perekaman KTP, akta kematian dan KK. Terkait akta kelahiran anak usia 0-18 tahun, banyak peserta yang hanya mencantumkan STPJM sebagai syarat mengingat mereka tidak memiliki akta nikah.

Yudiana mengakui sebagian besar mereka yang mengajukan akta kelahiran untuki anak-anaknya tidak memiliki surat nikah. Pasalnya, mereka menikah secara siri. Mengatasi hal ltu, mengngat tingginya pernikahan siri, pihak Ducapil Lobar menyarankan agar masing-masing desa di Lombok Barat menganggarkan dana isbat nikah. Jika tidak, akta kelahiran hanya akan mencantumkan nikah tidak tercatat. Implikasinya sangat besar bai anak-anak yang dilahirkan.

Fenomena persyaratan dengan STPJM itu tidak hanya terjadi pada saat pelayanan keliling. Malahan mereka yang menguru akta kelahiran secara mandiri rata-rata tidak memiiki akta nikah. Prosentasenya diperkirakan 75 persen. Hal yang mengherankan, kata Yudiana, sering kali warga tidak menjaga dengan baik dokumen penting itu.

“Dokumen adminduk tidak dijaga sebagaimana menjaga ijasah atau seertifikat tanah. Karena itu sering kali warga harus megurusnya lagi karena hilang,” ujarnya seraya menambahkan selayaknya dokumen adminduk menjadi dokumen penting yang harus dijaga agar tidak menyusahkan dikemudian hari. ian