Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerjasama dengan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) mengadakan diskusi bertajuk “Lokakarya Pemetaan Masalah Pencatatan Kelahiran dan Pengembangan Teori Perubahan di NTB”. Kegiatan yang yang berlangsung sejak Senin (21/1/2019) hingga Selasa (22/1/2019) ini digelar di Selaparang Ballroom, Hotel Lombok Raya, dengan menghadirkan sejumlah pemateri, seperti Maliki, ST.,MSIE.,Ph.D (Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial Bappenas), Syahbudin (Kepala Disdukcapil Lombok Utara), Choirul Anam, S.Sos.,MM. (Kabid PIAK & Pemanfaatan Data Kota Pasuruan), Panca Kusuma (Kepala Dinas PMPD & Dukcapil Prov. NTB). Kegiatan lokakarya ini diikuti oleh 70 peserta yang berasal dari berbagai instansi seperti Dukcapil, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPMD, DP3AKB, dan NGO se-pulau Lombok ini terlihat berjalan khidmat. Para peserta juga terlihat serius mendengarkan penjelasan dan pemaparan dari para pemateri. Sementara itu, Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial Bappenas, Maliki, ST.,MSIE.,Ph.D mengatakan, pihaknya menyampaikan progres tentang percepatan dalam konteks perlindungan anak dan dokumen adminduk dapat menjadi tools. Pasalnya, komitmen negara di dalam RPJM pada tahun 2019 mencapai 85%, sehingga pada tahun 2030 diharapkan dapat terpenuhinya akta kelahiran seluruh Warga Negara Indonesia.”Adanya tantangan untuk program ini cukup luas, meliputi adanya keterlambatan data susnas, permasalahan akses, keberagamaan dan kelompok yang tidak mengerti arti penting dari akta kelahiran, sehingga proses tidak bisa disamaratakan,” ujarnya Maliki juga memaparkan, pihaknya berharap tantangan tersebut harus menggunakan inovasi berupa adanya kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas, hingga bidan desa agar tercapai target pada tahun 2019 dan tahun 2024, yaitu seluruh anak-anak Indonesia yang baru lahir dapat langsung memperoleh akta kelahiran. Senada dengan Maliki, Kabid PIAK & Pemanfaatan Data Kota Pasuruan, Choirul Anam juga menjelaskan mengenai Aplikasi SIAK yang merupakan inovasi dan pemanfaatan strategi percepatan kepemilikan akta pencatatan sipil. “Strategi tersebut dilakukan melalui pelayanan akta pencatatan sipil reguler, online, dan mobile,” katanya. Syahbudin, Kepala Disdukcapil Lombok Utara juga menyampaikan terkait adanya inovasi dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Lombok Utara. Syahbudin merinci ada sejumlah inovasi yang diperlukan, yaitu Jaring Pekat (Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran); Jempolan (Jemput Berkas, Proses di Kantor, hasil Langsung diantarkan); Penalti (Pelayanan Akta Kelahiran 30 Menit Jadi); Pelayanan Adminduk di Kecamatan melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan); Duta Adminduk (PKK, Forum Anak, Masyarakat Adat, Perwakilan Kepala Sekolah, Perwakilan Kemenag/Tokoh Agama), dan KLU Berdoa.Selain itu, berdasarkan data agregat kepemilikan akta kelahiran anak di NTB per Desember 2018 menyebutkan bahwa total populasi anak yang ada di NTB berjumlah 1.719.989 jiwa, anak yang memiliki akta kelahiran berjumlah 1.528. 864 Jiwa (88,89%) dan anak yang tidak memiliki akta kelahiran berjumlah 191.125 Jiwa (11.11%). Hari kedua dilanjutkan dengan sesi diskusi mengenai paparan dan input solusi serta penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) masing-masing daerah kabupaten/kota sepulau Lombok. “Rencana Tindak Lanjut tersebut meliputi penguatan regulasi dan kebijakan untuk sinkronisasi target cakupan adminduk kabupaten dan desa, penguatan kelembagaan pemberi layanan adminsitrasi kependudukan di tingkat kabupaten sampai tingkat desa, penguatan kapasitas, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam adminduk kegiatan,” tambah Panca Kusuma Waldi, Kepala Dinas PMPD & Dukcapil Provinsi NTB.