Baik Yandu maupun Pelayanan Keliling LPA NTB-Kompak yang bekerjasama dengan pihak terkait, benar-benar memaksimalkan nilai-nilai kemanusiaan. Warga yang teridentifikasi sebagai lansia dan disabilitas menerima prioritas dilayani sepenuh hati.

Pelayanan keliling diakhir 2018 itu mampu mengakomodir penyandang disabilitas masing-masing  laki-laki sebanyak 14 orang dan perempuan sebanyak 5 orang atau total mencapai 19 orang. Sedangkan Lansia penerima manfaat Pelayanan Keliling dan Pelayanan Terpadu 149 orang terdiri dari laki-laki  81 orang dan perempuan  68 orang.

Gambaran menyenangkan telah memeroleh identitas hukum ditunjukkan Muhammad Ali. Ali bisa bernafas lega. Pasalnya, penyandang disabilitas (buta total) itu, selama ini belum pernah melakukan perekaman E-KTP disebabkan keterbatasannya. Mendengar adanya pelayanan keliling dalam pengurusan identitas hukum,  Ali sangat bersemangat. Kondisi matanya yang buta tidak menghalangi niatnya untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Baginya, KTP adalah identitas diri yang harus dimiliki.

Hal serupa dirasakan warga Desa Rabakodo yang bernama Hafsah. Wanita berusia 60 tahun  ini mengalami kelumpuhan pada tangan dan kakinya (disabilitas) sehingga tidak bisa melakukan pengurusan identitas hukum melalui Layanan Keliling di Kantor Desa Rabakodo. Namun, hal itu bukan menjadi masalah. Pemerintah Desa bersama Disdukcapil Kabupaten Bima, akhirnya  melakukan pelayanan langsung di rumah Hafsah.  Setelah dilakukan perekaman akhirnya diterbitkanlah KTP dan Kartu Keluarganya.

Nah, Hafsah juga belum memiliki BPJS dalam rangka menjamin akses kesehatannya sebagai penyandang disabilitas termasuk yang terkatagori masyarakat miskin. Mengetahui hal itu, Pemerintah Desa Rabakodo kemudian merencanakan dalam Rancangan APBDes tahun 2019 untuk memasukan dirinya dalam anggaran pembuatan 200 peserta BPJS mandiri. Hafsah akan dibuatkan ditahun Anggaran 2019 dengan alokasi APBDes pada tahun yang sama.

Sementara itu, pasangan suami-Isteri bernama M. Nor (suami) dan Ina No (isteri) mengaku baru pertama kali melakukan perekaman KTP. Bagi pasangan penyandang disabilitas ini,  hal itu penting sebagai identitas diri mereka.

“Saya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah karena katanya harus ada KTP dan KK,” ujarnya. Setelah melakukan perekaman KTP, pasangan suami isteri inipun langsung direspon mendapatkan bantuan itu dari Kepala Desa Rabakodo.

Pemerintah Desa Rabakodo sendiri telah menyiapkan anggaran dari APBDes 2018 untuk dana hibah bagi disabilitas, janda, duda, masyarakat  miskin dan lansia sebanyak 100 orang. Masing-masing orang dinggarkan mendapatkan Rp 300 ribu. karena mereka telah memiliki KTP dan Kartu Keluarga.

Pelayanan terhadap warga penyandang disabilitas berlangsung di 6 desa masing-masing  Desa Darusalam, Desa Tumpu, Desa Leu, Desa Timu, Desa Rasabou, dan Desa Kananga. yan