MATARAM-Problem utama Covid 19 yang perlu diwaspadai adalah pengaruhnya terhadap angka kekerasan terhadap anak dan perkawinan anak. Perkawinan anak khususnya, sering dijadikan solusi setelah sekian lama mereka bosan berada di rumah dimasa pandemi.

Hal itu dikemukakan Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, dalam webinar bertajuk “Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Pokja Adminduk Perlindungan Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak”, Rabu (3/9). Acara dihadiri para kepala desa di Lobar via daring itu juga menghadirkan psikolog Rias Pratiwi.

Manajer Program LPA NTB itu menuturkan pada semester pertama 2020 terjadi kenaikan kasus kekerasan terhadap sekira 55 persen dibandingkan tahun 2019. Perkawinan diusia anak pun ditengarai meningkat di berbagai wilayah dan mulai menjadi problem.

“Di KLU ada 25 kasus di tingkat desa. Tahun ini sudah lebih dari 25 kasus. Ini yang perlu jadi perhatian terkait situasi covid,” katanya.

Namun, perkawinan anak tidak berdiri sendiri melainkan ada pemicunya. Kata dia, dimasa pandemi tingkat stress anak dan orangtua naik. Ketika anak stress orangtua bisa jadi tidak stress. Namun ketika orangtua stress kehilangan pekerjaan misalnya, anak juga stress.   

 “Stress kini banyak di orangtua yang mempengaruhi pengasuhan anak. Apalagi jika anak anak berada di pengasuhan pengganti seperti anak yang orangtuanya di Malaysia. Ini jadi tambah rumit kalau tak ditangani,” urainya.

Terjadinya stress tidak lepas dari munculnya perubahan dari kebiasaan. Dalam situasi covid   kebiasaan anak berbeda dari yang semula main di luar menjadi bermain di dalam rumah. Ironisnya, suasana bermain sebagaimana sebelumnya tidak bisa didapatkan.

 “Ditambah beban kelas online yang berat karena guru sekolah belum menyiapkan kurikulum online namun dipaksa online. Materi offline digunakan untuk online. Ketika ini belum siap maka anak dan orangtua stress,” ujarnya.

Situasi ini, kata Joko, kemungkinan membangun konflik anak dan orangtua yang makin tinggi. Pasalnya, anak-anak ingin keluar dari masalahkemudian  merasa mendapat jalan keluar sampai pada kasih sayang dari pihak yang baru dikenal media sosial hingga memutuskan kawin. Akhirnya angka perkawinan usia anak tinggi karena konflik akibat stress tersebut. Disisi lain, ketika ada kasus anak seperti itu, orangtua dan masyarakat sering gagap menghadapinya.

Problem yang juga kerap muncul dari kasus perkawinan anak adalah dibangunnya narasi bahwa  anak lebih baik menikah ketimbang melakukan seks bebas. Masyarakat masih. beranggapan menikah diusia anak sebagai hal biasa dan bukan aib.

Dalam diskusi mengemuka apa yang bisa dilakukan pihak desa jika menghadapi kasus perkawinan anak? Kata Joko, yang perlu dilakukan yakni upaya pencegahan. Selain itu, pemdes hadir ditengah-tengah masyarakat agar perkawinan mereka tercatat.

“Jika hal ini tidak bisa dicegah maka akan menjadi awal dari masalah dan desa menjadi bulan bulanan pada proses berikutnya,” katanya. Warga yang menikah diusia anak akan kesulitan mengakses bantuan sosial dan program lain karena tidak memiliki dokumen kependudukan yang memadai.ian