H.Mastur, Kabid Capil Disdukcapil Loteng

MATARAM- Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akan menempuh jalur pendidikan dalam pelayanan adminduk. Jalur tersebut dinilai penting mengingat banyak siswa yang tidak bisa mengakses bantuan pendidikan disebabkan ketiadaan akta kelahiran.

Hal itu mengemuka dalam zoom meeting Adminduk lewat jalur pendidikan, kesehatan dan LKSA, yang digelar Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Selasa (22/9). Upaya menempuh tiga jalur tidak lepas dari upaya percepatan agar anak-anak memeroleh haknya memiliki dokumen akta kelahiran. Hadir dalam kesempatan itu Kadis Dukcapil Loteng beserta Kabid Capil, para praktisi pendidikan, sosial dan kesehatan.

Kabid Capil Loteng, H. Mastur, mengemukakan nantinya ada penjaringan melalui jalur pendidikan termasuk kesehatan dan sosial. Hal ini sebagai upaya menggugah hati masyarakat untuk segera  menerima pelayanan akta kelahiran. Selain itu, pihaknya pun sudah bentuk korcam di 12 kecamatan. Masyarakat yang mau membuat akta dikoordinir Korcam yang berkoordinasi dengan Petugas Registrasi Desa PRD).

Ia mengatakan pihaknya sudah melakukan pelayanan ke desa-desa dengan 6 tim untuk memenuhi target. Namun, upaya itu sering terganjal kekurangan petugas.

Menjawab kemungkinan menempuh jalur pendidikan, menurutnya, program 2021 diarahkan dengan sasaran semua jenjang pendidikan dari PAUD, SD, SMP sampai SMA sederajat mengingat  banyak siswa yang belum miliki akta kelahiran.

Salah seorang praktisi pendidikan, Lalu Muzhar, malah meminta pelayanan lewat jalur pendidikan dipercepat. Pasalnya, akta kelahiran merupakan salah satu syarat siswa  dapat mengakses bantuan dari Kementerian Pendidikan. Namun bagi Harsono, praktisi pendidikan lainnya, sementara belum dilakukan kebijakan tersebut pihak sekolah perlu proaktif untuk mendatangi desa yang melakukan pelayanan serupa agar siswa memeroleh haknya.

Menurut Mastur, pihak sekolah agar mulai proaktif mengumpulkan berkas sehingga bisa dientri dan cetak di tempat ketika pelayanan via sekolah dimulai tahun depan. Hal serupa pernah dilakukan terhadap Yatofa yang mengumpulkan berkas para santrinya kemudian mengirimkannya via WA.

Terkait pelayanan di jalur kesehatan, Mastur mengakui masih terjadi persoalan Dukcapil yang sementara ini  sibuk melakukan pelayanan keliling di desa. Namun demikian, kalau berkas lengkap bisa langsung dikirim ke Dukcapil.

Bagi Atmawani dari Seksi Kesga Dinas Kesehatan Loteng, pihaknya sangat berat jika harus mengantarkan berkas ke Dukcapil mengingat petugasnya pun disibukkan oleh tingginya tingkat kelahiran yang mencapai belasan ribu setahun. Ia pun beralasan saat rapat sebelumnya, sudah ada kesepakatan bahwa pihak desa yang akan menjemput berkas itu. “Kalau kami harus antar berkas, berat jika ditugaskan bidan desa,” cetusnya.

Persoalan identitas hukum di rumah sakit sendiri sering memberatkan pasien yang kurang mampu. Sebutlah ketika disediakan Jampersal untuk pasien, mereka tidak dapat memerolehnya karena tidak punya KK. “Pasien juga kadang terbentur KK. Bagaimana caranya untuk keluarkan dana Jampersal. Kadang mereka tak tahu bagaimana cara membuatnya,” ujar Atmawati.

Terkait hal itu,  Kadis Dukcapil Loteng mengemukakan sejak 2018 sudah membentuk PRD untuk membuatkan KK dan akta di desa agar terintegrasi. Bahkan pola terintegrasi ini tidak hanya membuka peluang mendapatkan KK melainkan jufa identitas hukum lain seperti KIA dan akta kelahiran.

Berkenaan dengan pelayanan adminduk dijalur LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak), pihak LKSA justru sangat mengharapkannya karena begitu banyak problem anak yang bernaung di bawah lembaga itu. Kata HM Shaleh, pengelola LKSA Assunah,  problem yang sulit ketika ada titipan anak yang orangtua si anak tak meninggalkan identitas.

“Karena kelamaan dititip, bingung mau masukkan KK di mana,” cetusnya. Problem lain dikemukakan Husnul Maad dari LKSA Darul Falah. Ia menceritakan kasus kepindahan anak.  Administrasi seorang anak yang berasal dari Lotim misalnya, sudah dicabut dari daerah itu etika si anak pindah ke Lotengi. Muncul pula masalah ketidaksesuaian nama anak di ijazah dan akta kelahiran.