MATARAM-Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah tetap melakukan pelayanan keliling adminduk ke seluruh desa dengan protokol covid. Sementara itu kehadiran Pokja Adminduk mampu memperlancar kerja registrasi.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Dinas Dukcapil Lombok Tengah, Lale Anys Fajriani, dalam webinar yang diselenggarakan LPA NTB, Kamis (3/9). Hadir sejumlah aparatur desa yang mengikuti secara daring serta narasumber lain dari LPA, Joko Jumadi.

Anys mengakui melayani administrasi kependudukan memerlukan petugas registrasi yang lebih banyak. “Jika ada Pokja akan memperlancar kerja registrasi,” ujarnya. Sedangkan pelayanan online untuk akta kelahiran sering terkendala banyaknya berkas yang masuk via WA sehingga urutan sering berubah. Karena itu sering muncul keluhan masyarakat yang merasa tak terlayani.

 Ia mengatakan pelayanan keliling cukup efektif mengurai benang kusut pelayanan. Ketika masih menerapkan pelayanan reguler, kata Anys, hanya 200 KK yang terlayani, sedangkan saat ini bisa mencapai 500 KK atau jauh lebih banyak ketimbang reguler. Itulah sebabnya ia yakin target Dukcapil akan tercapai mengingat akta yang tercetak jauh lebih banyak.

Pokja Adminduk dinilainya memiliki peran penting membantu kerja registrasi. Terlebih sasaran Dukcapil tidak hanya satu pintu melainkan banyak pintu seperti Posyandu, organisasi sosial, sekolah, dan lain-lain.

“Diperlukannya semakin banyak petugas mengingat vitalnya data yang tepat yang berasal dari bawah,” ujarnya. Selama ini pu7n ditemukan sangat banyak persoalan kependudukan warga yang tidak tercatat.

Anys menyebut perkawinan yang tidak tercatat dan cerai yang belum tercatat. Hal ini lebih bisa diketahui oleh aparat di bawah yang selayaknya menindaklanjuti dengan melaporkan data tersebut ke Dukcapil. Fakta itu dibuktikan oleh grup registrasi yang ternyata mengatahui adanya persoalan di Desa Muncan. “Ada yang mencatat di Desa Muncan 50 warga yang belum tercatat perkawinannya,” ungkapnya.

Kendati demikian, dukungan desa terhadap kerja adminduk belum merata. Sebutlah dalam pelayanan kepada masyarakat, masih ada desa yang tidak memiliki dukungan anggaran. Karena itu, kata Anys, diperlukan advokasi kepada sejumlah pihak di desa yang belum menganggarkannya.

“Mohon aktif untuk persoalan Adminduk sehingga 2021 agar adminduk disuport anggaran,” katanya seraya menambahkan bahwa masyarakat tidak perlu mengeluarkan dana karena anggarannya ada di desa. Desa harus melakukan validasi kependudukan, pengurusan kolektif seperti KK, akta kelahiran dan lain lain.

Sementara itu Joko Jumadi menilai administrasi kependudukan berperan sangat vital karena berhubungan dengan akses bantuan sosial maupun bantuan pendidikan. Selama ini LPA sering kesulitan mengadvokasi anak yang tak punya akta kelahiran mengingat akta kelahiran tidak berdiri sendiri akibat berbagai persoalan yang melatarinya.

“Yang diperlukan dalam mengedukasi masyarakat desa, kita bisa belajar ketika kena masalah. Dengan cara ini kita berharap bisa terjalin komunikasi antara petugas registrasi dan Dukcapil,” ujarnya seraya menambahkan agar masyarakat jangan abai dengan administrasi kependudukan. “Jangan merasa adminduk ini penting ketika akan ada bantuan lalu marah marah karenakemudian tak terlayani.”

Dalam sesi tanya jawab mengemuka berbagai persoalan masyarakat yang mengait dengan administrasi kependudukan seperti sejumlah peryaratan yang diperlukan ketika melihat kasus nikah tak tercatat dan cerai tak tercatat. ian