Foto :Anak-anak mulai dilibatkan dalam merespon kebutuhan desa terhadap hak-hak anak dalam Musrenbang Anak Desa Dangiang,KLU

Pembentukan forum anak di tiap desa memberi dampak positif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak mengingat mereka bisa dengan cepat melaporkan kejadian perkawinan anak yang ada di desanya. Hal ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena masyaraat terkesan menutup-nutupi kasus dan mereka yang mengetahuinya enggan bahkan takut melapor.

Forum anak itu oleh LPA NTB sudah dibentuk di 10 desa di Kecamatan Bayan, Pemenang, Gangga, Kayangan, dan Tanjung di KLU. Bahkan kemudian bertambah menjadi 13 desa setelah adanya pemekaran desa dengan jumlah anggota 271 anak. Keberadaan forum anak ini membangun sikap peduli khususnya dalam pencegahan perkawinan anak. 

Peran forum anak di lingkungan masyarakat cukup besar dalam mencegah perkawinan anak melalui pelaporan yang mereka lakukan. Melalui peran serta anak itulah fasilitator anak, kadus, kades, tokoh adat, babinsa, bahu membahu menyelesaikan kasus perkawinan anak.

Mereka pun menyuarakan penolakan terhadap perkawinan anak dalam bentuk spanduk pada hari anak nasional di KLU. Anak-anak mulai aktif dan berpartisipasi dalam pelaporan kasus-kasus perkawinan anak.

Justru ketika muncul forum ana,k kasus perkawinan anak mulai terbuka ke publik berkat laporan forum anak. Jika sebelumnya identitas pelaku tidak diketahui, kini sudah diketahui masyarakat. Kalau semua desa tidak memiliki data kasus tersebut,kini masyarakat sudah mulai menyaksikan secara langsung pelaku-pelakunya.

Perkawinan anak itu sendiri sebetulnya tidak diinginkan masyarakat KLU, termasuk di kalangan anak-anak. Jika belum melaporkan apa yang mereka ketahui, itu semua disebabkan belum lahirnya forum anak. Karena itu mereka bingung mau ke mana melaporkan kasus seperti ini. Sekarang mereka bisa melapor ke LPA dan fasilitator anak.

Hasilnya, sejak bulan Februari hingga Agustus 2020 anak-anak sudah melaporkan kasus perkawinan anak sebanyak 10 kasus di Desa Senaru dan Sukadana. Keterlibatan mereka sebagai pelapor yang kemudian ditindaklanjuti segenap unsur masyarakat berhasil melerai 6 kasus, sedangkan 4 kasus tetap melakukan perkawinan anak karena diantaranya (2 kasus) kehamilan.

Forum anak juga melaporkan 1 kasus perkawinan anak di Desa Dangiang yang kemudian berhasil dilerai. “Dalam kasus yang satu ini, kasus melibatkan dua orang anak baik yang laki maupun perempuan yang diselesaikan secaraadat gubuk,” kata Dedi, salah seorang aktifis LPA.

Terdapat pula sebanyak 2 kasus di Desa Jenggala pun hasil laporan anak yang satu kasus diantaranya berhasil dilerai. Sehingga untuk 4 desa saja forum anak berhasil melerai 8 dari 12 kasus. Kasus lain yang berlanjut ke jenjang perkawinan didorong berbagai faktor x diantaranya kehamilan.

Keberanian anak melaporkan setiapkejadian perkawinan yang melibatkan anak-anak tidak lepas dari semakin baiknya pemahaman terhadap dampak-dampak yang diakibatkan oleh masalah tersebut. Terdapat pula pengetahuan menyangkut berbagai regulasi seperti UU Perkawinan,UU Perlindungan Anak, dan rencana Perda dan Perdes di tingkat daerah.

“Kami selalu memberikan pembekalan kepada anak-anak sehingga mereka semakin faham dampak yang disebabkan perkawinan anak,” kata Mariyanti, salah seorang fasilitator anak di Desa Jenggala. Karena itukah dia meyakini kasus perkawinan anak bisa ditekan melalui peran forum anak dan stakeholder lain dalam menindaklanjutinya.

Anak-anak Bersuara di Desa

Sementara itu, anak-anak dalam forum anak sudah mulai aktif berpartisipasi dalam kegiatan di desa dan memberi masukan berbagai program di desa.

Keterlibatan anak itu menimbulkan keinginan dari para orangtua memasukkan pula anak-anaknya di forum anak.

Mereka memberi masukan kepada pemerintahan desa dalam musrenbang anak yang berlangsung di 10 desa, termasuk dalam berbagai pertemuan yang mengundang mereka. Salah satu masukan anak selain pencegahan perkawinan anak, kesehatan reproduksi, pembentukan lingkarremaja, juga pengolahan sampah menjadi barang yang bermanfaat.

Disisi lain masyarakat pun mulai terlibat melakukan penolakan terhadap perkawinan anak. Mereka meminta Perdes pecegahan perkawinan anak segera dibuat. Bahkan tokoh masyarakat meminta agar dilakukan peniadaan tradisi perkawinan versi melarikan anak karena berdampak negatif dan diubah dengan cara melamar. Tradisi ini menimbulkan persoalan perkawinan anak dan persoalan dalam rumah tangga mengingat  orangtua sering kali tidak tahu anak mereka dilarikan.

Sedangkan pihak Pemdes sangat antuasias menyambut Perdes pencegahan perkawinan anak. Sebanyak 10 desa dampingan menyetujui pembahsan Perdes tersebut sehingga menjadi dasar hukum dalam menindak pelaku perkawinan anak.

Kendati muncul fenomena perkawinan anak di masa pandemi, di 10 desa dampingan LPA di KLU diperkirakan akan terjadi penurunan kasus.  Pasalnya, anak-anak di desa yang tergabung dalam forum anak terus menerus menggaungkan persoalan ini melalui media sosial maupun kelompok wa.

Sekretaris LPA NTB, Sukran Hasan, mengakui di beberpa desa dampingan terjadi kekosongan kasus sejak forum anak didirikan.Padahal tahun-tahun sebelumnya terjadi banyak kasus.

“Pembuatan Perdes menjadi penguat bagi masyarakat, khususnya anak-anak akan memberi kepercayaan diri untuk turut serta memberikan laporan begitu mengetahui terjadinya kasus perkawinan anak,”katanya. ian