Kepemilikan identitas hukum dan catatan sipil dan statistik hayati (CRVS) merupakan hak semua warga negara. Untuk mewujudkan itu pemerintah menargetkan peningkatan kepemilikan akta kelahiran anak secara nasional. Dibutuhkan inovasi untuk mempercepat khususnya kepemilikan akta kelahiran.

    Sementara ini berbagai persoalan kepemilikan akta kelahiran setelah masalah diatas bisa diatasi disebabkan masing-masing :

  1. Pada aspek pelayanan terjadi persoalan biaya. Hal ini berkaitan dengan jarak antara rumah penduduk dengan lokasi layanan (kantor pemerintah) yang cukup jauh sehingga memerlukan dana transportasi yang tidak kecil.
  2. Terdapat pemahaman yang kurang dari aspek manfaat akta kelahiran. Hal ini menimbulkan kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran. Selain itu ada stigmatisasi masyarakat terhadap kelompok-kelompok rentan seperti pada kelompok yang melakukan pernikahan dini dan disabilitas.

   Menurut Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial Bappenas RI, Maliki, Ph.D., langkah yang bisa membantu dalam mengatasi persoalan itu adalah inovasi agar biaya bagi warga lebih ditekan lebih rendah. Masalah jarak tempuh diakuinya memerlukan biaya yang tidak kecil. Maliki memaparkan, di NTT ada warga yang memerlukan biaya Rp 300 ribu untuk mengatasi jarak tempuh yang jauh.

    “Bagaimana agar memudahkan dari sisi biaya,” katanya. 

Tidak sedikit pula yang masih berfikir buat apa akta kelahiran. Hal ini memerlukan sosialisasi yang berkelanjutan agar masyarakat mengetahui pentingnya akta kelahiran, diantaranya untuk memudahkan anak-anak bersekolah disamping mengakses bantuan sosial dari pemerintah. 

Tantangan dan Strategi

 
     Strategi nasional mencoba lebih fokus meningkatan capaian dengan percepatan kepemilikan akta kelahiran mengingat data ini bisa digunakan untuk perencanaan dan penganggaran terutama terkait dengan program pemerintah.
     “Kedepan bukan saja masyarakat punya dokumen namun juga memanfaatkan dokumen sehingga mereka merasakan manfaat,” cetusnya.
     Ia mengatakan ada 5 strategi dalam mengatasi masalah kepemilikan akta kelahiran.
    1. Tingkatkan cakupan. Setiap Dinas Dukcapil harus punya standar operasional prosedur (SOP) sehingga antara satu dan yang lain prosesnya standar. 
    2. Membantu melakukan sosialisasi edukasi dan advokasi. Karena itu kerjasama dengan masyarakat harus selaras dengan prinsip lintas sektor.
     3. Merangkum kelompok rentan seperti mereka yang melakukan perkawinan usia dini yang menimbulkan komplikasi masalah. 
    4. Setelah ada data harus ada statistik hayati berapa jumlah kelahiran dan kematian.
    5. Tingkatkan kolaborasi dengan menekankan kerjasama saling membatu agar masyarakat dan pemerintah dapat memeroleh manfaatnya.

Contoh Inovasi KLU dalam Pelayanan Akta Kelahiran

KLU menerapkan inovasi berkenaan dengan pengurusan akta kelahiran. Hal ini menjadi contoh bagi daerah lain untujk turut serta menerapkannya sehingga terjadi percepatan kepemilikan akta kelahiran.

     Dalam lokakarya pemetaan masalah pencatatan kelahiran pengembangan teori perubahan di NTB kerjasama LPA-Unicef yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Senin (21/1), mengemuka beberapa inovasi yang dijalankan Pemkab KLU.

  1. JARING PEKAT. Penjaringannya dilakukan melalui jalur pendidikan, kesehatan dan masyarakat yang disingkat Jaring Pekat. Hal ini mampu membuka akses yang luas pada pelayanan akta kelahiran bagi seluruh masyarakat.
  2. PIN. Adalah strategi Percepatan, Inovasi, dan Nilai Tambah (PIN) dengan menerapkan layanan antar jemput. Dalam kaitan ini, para tenaga medis dan KB beserta kepala desa wajib menyediakan dana pelayanan dokumen kependudukan.
  3. PENALTI. Menempatkan petugas Dukcapil di rumah sakit setempat sehigga ketika anak lahir langsung dicatat.
  4. PATEN. Menempatkan pegawai Dukcapil di tiap kecamatan. 
  5. KLU BERDOA. Bekerjasama dengan stakeholder untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

     Kepala Dinas Dukcapil KLU, Sahabudin, pada lokakarya pemetaan masalah pencatatan kelahiran pengembangan teori perubahan di NTB yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Senin (21/1), mengemukakan hasil dari itu berdampak pada perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 di KLU hanya 61 persen warga yang memiliki akta kelahiran namun kemudian menanjak pada tahun 2017 sudah diatas 80 persen

    KLU sendiri memiiki tantangan berupa kondisi geografis wilayah atau jarak yang jauh dari pusat pelayanan penatatan sipil. Selain itu, banyak warga masyarakat belum memahami pentingnya akta kelahiran. “Akibat belum faham, mereka tidak pula memahami persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan,” katanya. Tidak mengherankan kadang terjadi percaloan.

Kata Sahabudin, sebagai daerah baru, dalam setiap program ada inovasi untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain. “Namun tanpa komitmem bupati program-program inovasi itu tidak akan jalan. Beliau (Bupati KLU) selalu memberikan motivasi,” ujarnya.

     Terdapat pula pemahaman keliru di masyarakat yang menyebutkan bahwa pasangan yag nikah siri dan nikah usia dini tidak bisa mengurus akta kelahiran, Sahabudin mengemukakan, persoalan itu berhasil diatasi.

     Sebagaimana persyaratan umum, setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran dengan persyaratan :

    a. Surat Keterangan Kelahiran dari Desa/ Kelurahan (F2.01)

    b. Surat Keterangan Kelahiran dari Penolong Kelahiran

    c. Foto Copy Buku Nikah / Akte Kawin orang tua. (legalisir).

    d. Foto Copy KK orang tua.

    e. Foto Copy KTP-El orang tua.

    f. Foto Copy KTP_EL saksi 2 orang.

    g. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000.

     Persyaratan umum itu mengakibatkan banyak hal yang tidak bisa dipenuhi karena terjadinya komplikasi masalah akibat kasus-kasus nikah siri dan nikah usia dini selain faktor-faktor lain.

     Dalam pandangannya, pihak Dukcapil tak bisa memisahkan KK anak dari orangtuanya. Caranya, anak bisa dibuat akta dengan catatan anak dari ibunya. “Akta kelahiran anak akan diubah kalau sudah ada isbat nikah dari pasangan itu,” katanya. “Tugas Dukcapil hanya mencatat bukan mensahkan,” lanjutnya. yang