Pertemuan LPA NTB dengan para relawan berkenaan dengan pencegahan perkawinan anak.

MATARAM-Intervensi LPA NTB-Unicef di 10 desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mampu menekan laju perkawinan anak sekira 67 persen. Hal itu tidak lepas dari berbagai program yang dijalankan baik dari sisi regulasi maupun sosialisasi kepada masyarakatmelalui forum anak dan Temu Penguatan Anak dan Keluarga.

Sebanyak 10 desa dampingan itu masing-masing berada di Kecamatan Bayan meliputi Senaru dan Sukadana, Kecamatan Kayangan meliputi Dangiang dan Gumantar, Kecamatan Gangga meliputi Sambik Bangkol dan Gondang, Kecamatan Tanjung meliputi Tegal Maja dan Jenggala, serta Kecamatan Pemenang meliputi Malaka dan Pemenang Timur.

Berdasarkan data hasil survei pra program, di 10 desa tersebut pada tahun 2018 dijumpai terjadi sebanyak 114 kasus perkawinan anak, tahun 2019 menjadi 100 kasus perkawinan anak. Namun hingga Oktober 2020 perkawinan anak hanya mencapai 33 kasus.

Kasus itu bisa lebih tinggi jika tidak dilakukan penanganan oleh para relawan LPA. Pasalnya, dari 53 indikasi perkawinan anak di 10 desa dampingan, 20 kasus di antaranya  dapat dicegah dan 33 tidak dapat dicegah.

Menurut Sekretaris LPA NTB, Sukran Hasan, upaya menekan laju perkawinan dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dari aspek regulasi. Setelah menyusun raperda yang disepakati sebagai Raperda Pencegahan Perkawinan Anak DPRD KLU, dilakukan pula hal serupa di tingkat desa berupa penyusunan Perdes Pencegahan Perkawinan Anak.

Dalam penyusunan Perdes, tim legal drafting terdiri atas unsur tokoh adat, tokoh agama tokoh perempuan, aktivis LSM, anggota DPR KLU, dan akademisi. Sebanyak 10  telah menyusun  draf raperdes tentang pencegahan perkawinan anak.

 Khusus draf Raperda  KLU tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Prolegda (Program Legislasi Daerah) inisiatif DPRD KLU akan berlangsung bulan Oktober – November 2020 dan dibahas serta disahkan Bulan Pebruari – Maret 2021. Untuk mengawal ditingkat masyarakat terbentuk pula Forum Masyarakat KLU yang diketuai oleh  Ketua DPRD KLU , wakil : Pimpinan Bapemperda DPRD KLU dan Sekretaris: Ketua LPA KLU yang sudah mendeklarasikan pecegahan perkawinan anak.

Menurut Sukran, upaya lain yang dilakukan adalah pembentukan Forum Anak yang terdiri dari 20 orang (10 laki-laki dan 10 orang perempuan). Mereka telah mengikuti pelatihan Fasilitator Forum Anak. Dari target peserta sebanyak 200 anak, hingga Oktober 2020 jumlahnya sudah mencapai 338 peserta.

Ia mengataan sebanyak 8 dari 13 desa (ada pemekaran tiga desa) sudah mendapat SK dari kepala desa. Disisi lain 13 forum anak desa mengeluarkan petisi “Menolak Merariq Kodek”.

Pengaruh pendampingan tersebut cukup besar. Beberapa indikasi perubahan perilaku masyarakat  dan tokoh masyarakat diantaranya turut serta melaporkan dugaan terjadinya perkawinan anak. Hal ini merupakan dampak dari program Tepak yang juga dijalankan.

Program Tepak yang semula ditarget menyasar 400 warga masyarakat, bulan Oktober 2020 sudah mencapai 470 warga masyarakat. Dalam implementasi Tepak mengemuka salah satu penyebab perkawinan anak berupa awiq-awiq menyangkut pulang malam direview kembali.

“Perangkat kewilayahan (kepala dusun) di 10 desa sekarang berhati-hati untuk mendukung proses perkawinan anak di wilayahnya,” kata Sukran. Mereka, jika mengetahui rencana perkawinan anak, segera melaporkan kepada konselor, MKD dan LPA KLU. Hal itu terjadi di Desa Gumantar

“Sebanyak 6 dari 10 kasus /indikasi perkawinan anak yang didampingi oleh aparat desa, fasilitator, kepala dusun dan tokoh adat berhasil dicegah /digagalkan dan 4 kasus lanjut menikah karena alasan penyimpangan dan alasan lainnya,” kata Sukran.