Salah satu bidang utama yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah percepatan perluasan layanan dasar  untuk identitas hukum, seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, NIK, KK, KTP-el. LPA NTB adalah salah satu mitra strategis KOMPAK dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan tersebut di atas.

Sebagai mitra strategis, LPA NTB turut merancang sekaligus melaksanakan program sesuai arah kebijakan program KOMPAK secara nasional. Dalam hal ini, LPA NTB melaksanakan serangkaian kegiatan advokasi pemerintah dan masyarakat dan melakukan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat desa untuk percepatan kepemilikan identitas hukum di wilayah NTB dengan penekanan pada masyarakat miskin di desa, kelompok rentan seperti anak-anak, penyandang disabilitas dan perempuan kepala keluarga.

Pelibatan masyarakat melalui semangat kearifan lokal adalah kunci keberhasilan untuk mempercepat kepemilikan identitas hukum dan Pencatatan Sipil Statistik Hayati (CRVS) masyarakat di NTB. Untuk itu, LPA NTB memberdayakan masyarakat untuk melakukan sosialisasi, pendataan, dan advokasi pemerintah dari tingkat desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Melalui kegiatan sosialisasi dan lokakarya dengan aparat desa dan berbagai unsur masyarakat, seperti PKK, kader Posyandu, tokoh agama, adat, pemuda dan penyandang disabilitas, diharapkan akan terwujud persepsi yang sama dalam upaya percepatan kepemilikan identitas hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya. LPA NTB menargetkan agar di akhir program, 90% anak memiliki akta kelahiran dan 65% kepala keluarga yang belum memiliki buku nikah untuk mendapatkan putusan penetapan itsbat nikah dan buku nikah di desa dampingan. Keberhasilan di desa-desa dampingan ini diharapkan dapat direplikasi di seluruh desa di NTB.

LPA NTB mengadvokasi lahirnya kebijakan lokal, yaitu awiq-awiq/Perdes di tingkat desa dan Perda atau Perbupditingkat kabupaten tentang percepatan kepemilikan dokumen identitas hukum masyarakat. Selain itu, LPA NTB juga mendorong adanya komitmen perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan pelayanan terpadu identitas hukum oleh pemerintah daerah kabupaten.