MATARAM-Kompak melibatkan perguruan tinggi dalam mengupayakan percepatan program pemerintah berupa kepemilikan dokumen identitas hukum. Selain universitas Mataram (Unram), beberapa perguruan tinggi yang terlibat diantaranya Universitas Gunung Rinjani (UGR), STKIP Hamzanwadi, Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Unsa, STIH, IISBUD dan STKIP Taman Siswa Bima.

Hal itu mengemuka dalam Lokakarya Program Kuliah Kerja Partisipatif Tematik Adminduk di NTB yang berlangsung di Hotel Santika, 2-3 Juli 2019. Perguruan tinggi tersebut akan menjalankan salah satu program pemerintah berupa adminduk sebagai salah satu item KKN. Hadir pada acara tersebut utusan dari berbagai perguruan tinggi, utusan Dukcapil 4 kabupaten dan pengurus Kompak NTB.

Pront Line Program Sektor PASH Kompak NTB, Susana Dewi, mengatakan tujuan KKN Tematik Adminduk adalah desa tuntas adminduk alias semua warga memiliki dokumen kependudukan.

Program yang diinisiasi Kompak itu tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang dijalankan sejak beberapa tahun lalu yang bertujuan mencapai percepatan kepemilikan dokumen adminduk. Adapun beberapa dokumen identitas hukum yang akan digarap mahasiswa KKN masing-masing akta kelahiran, nomor induk kependudukan (NIK), KTP E, kartu keluarga dan akta kematian. Selama ini, kepemilikan dokumen itu masih relative rendah.

Sedangkan kabupaten yang menjadi sasaran meliputi Kabupaten Bima di Kecamatan Bolo dan Woha, Kabupaten Sumbawa melputi Kecamatan Utan dan Plampang, Kabupaten Lombok Timur meliputi Kecamatan Aikmel, Terara, Pringgabaya, Sambelia, dan Lenek, serta KLU meliputi Kecamatan Bayan dan Pemenang.

Khusus di KLU, terdapat 10 desa yang menjadi sasaran masing-masing Akar-akar, Mumbul Sari, Bayan, Anyar, Sambik Elen, Loloan, Gili Indah, Malaka, Pemenang Barat, dan Pemenang Timur. Coordinator Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) wilayah KLU, Hamdi, mengatakan pelepasan mahasiswa KKP itu dilakukan 15 juli setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan kerjasama dengan pemkab KLU 9 Juli.

Pihaknya akan melakukan monitoring sebanyak dua kali selama mahasiswa melakukan KKN selama 45 hari. Monitoring terkait dengan sosialisasi dan progress yang dicapai. “Monitoring dilakukan di satu tempat yaitu d kecamatan secara FGD,” katanya. ian