LOTIM,Tidak semua kepala desa bisa menjawab dengan cepat berkenaan dengan angka kemiskinan di desanya. Pasalnya, data kemiskinan warga di desa setempat selama ini berasal dari Pusat. Hal ini menyebabkan perbedaan dengan kondisi riil di lapangan yang berakibat pada terjadinya salah sasaran program bantuan sosoal. Kini, desa-desa di Lotim setiap tahun harus memaparkan data kemiskinan tersebut lewat pemutakhiran.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk pengentasan kemiskinan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan. Di Kabupaten Lotim, upaya tersebut menunjukkan angka yang signifikan. Posisi kemiskinan di Lotim 16,55 % sebagaimana yang dirilis oleh BPS Lombok Timur (Lotim) tahun 2018. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, prosentase angka kemiskinan  tahun 2017 lebih tinggi yaitu 18,5%.

     Data kemiskinan itu bisa terus ditekan jika Pemdes ikut terlibat dalam pendataan penduduknya. Pasalnya, kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Marwan, S.Sos., MM., sebagaimana dilansir Duta Selaparang, Rabu (22/5/19), ada beberapa program pemerintah telah digelontorkan dalam pengentasan kemiskinan di Lotim diantaranya PKH, BPNT, KIS, dan KUBe. Terdapat pula program lokal seperti Paket Ramadhan.

     Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan ini memerlukan sinergitas dan kerjasama yang baik dalam pendataan warga miskin secara terpadu dan terintegrasi dari Pemerintah Desa sebagai garda terdepan terkait dengan kondisi kemiskinan.

    Karena itulah data kemiskinan terus dimutakhirkan setiap tahun yang dilakukan oleh pihak desa dengan petugas/pendamping program  dari Dinsos. Data tersebut kemudian dikenal sebagai DT PFM dan OTM (Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu). Untuk selanjutnya, data tersebut dilaporkan ke Pusat dan sebagai acuan.

     Sementara itu, Staf Pemberdayaan Sosial dan Penanganan  Fakir Miskin Data DT PFM dan OTM Dinas Sosial Lotim, Saefuddin, S.Ap.,  menuturkan pemutakhiran data   (dalam bentuk DT PFM dan OTM) dilakukan 2 kali setahun yaitu Januari dan Juli.  Hasil pemutakhiran data  yang dilaporkan dalam bentuk DT PFM dan OTM sangat berpengaruh pada Pemdes, karena yang lebih tahu kondisi masyarakat setempat adalah pihak Pemdes dan yang berhak merubah status SDM DT PFM dan OTM adalah pihak Pemdes setempat. Untuk final DT PFM dan OTM juga berdasarkan hasil rapat antara kepala desa dan lembaga internal desa setempat (seperti BPD).

    “Kalau dilihat dari angka kemiskinan, terjadi tren penurunan. Ini berarti ada signifikansi positif adanya pemutakhiran data terpadu yang dilakukan tiap tahun tersebut,” tandas Saefuddin duta selaparang.