Foto : Berbagai program digarap LPA NTB untuk mencapai kesejahteraan anak


Pendidikan kemasyarakatan adalah bentuk peningkatan partisipasi masyarakat untuk pencapaian kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dinilai dari apakah penduduk mampu menggunakan informasi; sadar perilaku hidup bersih dan sehat dan mengakses puskesmas; serta mampu mencari mata pencaharian.

Ketiga sasaran ini perlu dididikkan secara bertahap dari usia anak. Kesejahteraan sosial untuk tahap tumbuh kembang anak inilah yang mendorong Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA NTB) menjadi lembaga koordinasi dan rujukan untuk isu perlindungan anak di NTB.

Lewat kepengurusan baru sesuai lampiran keputusan Gubernur NTB No: 470-661 tahun 2020, LPA NTB telah membuat rentang waktu 2020-2025 untuk berkontribusi sebagai mitra pemerintah, LSM sejenis dan para penerima manfaat untuk menata pondasi pencapaian kesejahteraan sosial NTB dengan fokus kontrol tumbuh kembang anak melalui program kerja.

Ketua LPA NTB, H. Sahan, SH dalam acara silaturrahmi ke DP3AP2KB dan Dinas Sosial Provinsi NTB menjelaskan bahwa program pertama adalah kepemilikan akta lahir anak dan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) terkait seperti buku nikah orang tua.

Akta lahir akan memudahkan anak mengakses layanan pendidikan dasar dan kesehatan yang disediakan pemerintah. Selanjutnya, keadministrasian ditindaklanjuti dengan layanan sistem perlindungan anak melalui program pusat kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI) di lima kabupaten/kota di NTB. Bersama inisiasi Dinas Sosial dan UNICEF, PKSAI menata sumber daya, manajemen data, serta keterkaitan program kerja sehingga layanan hak-hak anak bisa lebih integral.

Pada isu pencegahan kekerasan terhadap anak, LPA juga telah bekerja sama dengan para orang tua dan masyarakat di 10 desa di Kabupaten Lombok Utara untuk pencegahan perkawinan anak. Meningkatnya kesadaran akan membawa keberlanjutan pendidikan, menurunnya kekerasan seksual, kesehatan emosional anak serta diperhatikannya suara anak.

Pada kasus anak berhadapan dengan hukum, LPA, didukung TAF the Asia Foundation, telah melakukan upaya-upaya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku maupun korban anak melalui restorative justice, masalah dimusyawarahkan untuk mendorong penyelamatan masa depan anak.