Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat (LPA NTB) dengan dukungan dari The Asia Foundation-Australian Indonesian Partnership For Justice 2 (TAP-AIPJ2) mengadakan kegiatan dengan tema “Pelatihan & Penguatan Bhabinkamtibmas dan Krama Desa Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum”.

Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Sabtu (26/1/2019) bertempat di Mina Tanjung Hotel Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dihadiri oleh 46 peserta yang berasal dari Bhabinkamtibmas dan Krama Desa. Acara tersebut diawali dengan penyampaian pengantar singkat mengenai program LPA NTB oleh Bapak Joko Jumadi., SH. MH selaku Kordinator Hukum dan Advokasi LPA NTB. Kegiatan ini menghadirkan 2 (dua) narasumber yaitu AKBP Hasrifudin (Binmas Kasubdid Binpolmas) dan Ni Made Pujewati., SIK., M.M (Kasubdid 4 Ditreskrimum Polda NTB) dalam rangka u menjawab persoalan seputar penanganan ABH berdasarkan prinsip restorative justice atau keadilan restoratif.

Pada sesi pemaparan materi oleh narasumber, Bapak AKBP Hasrifudin menyatakan bahwa “Dalam hal penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), peran Polmas sangat penting sehingga perlu dipahami beberapa hal yang dalam sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang menjadi pedoman dalam hal penanganan ABH“.

Sementara itu, Ibu Ni Made Pujewati menyampaikan mengenai “Dalam UU SPPA memuat keadilan restoratif dan adanya diversi bagi ABH guna untuk menghindari terjadinya stigmatisasi terhadap ABH dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itulah peran Bhabinkamtibmaskamtibmas sangat diperlukan, misalnya melalui fokus terhadap pembinaan anak dan remaja“.

Setelah pemaparan materi, selanjutnya acara diskusi antara peserta dengan narasumber yang dipandu oleh Bapak Khairus Febryan Fitrahady, SH.MH selaku moderator. Pada sesi diskusi terlihat semakin menarik, ketika para peserta dengan penuh rasa semangat dan antusias melontarkan beberapa pertanyaan dan menyampaian usulan terhadap pemaparan materi yang telah dikemas dengan begitu baik oleh para narasumber. Akhir dari diskusi hangat tersebut dapat ditarik empat point kesimpulan mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam penanganan ABH yaitu penanganan bersifat preventif dan represif, pelibatan Bhabinkamtibmas dalam diversi (penegakan hukum), rehabilitasi (ketika dilakukan penangkapan sehingga tidak memberikan efek trauma bagi ABH), dan reintegrasi (ketika kembali kemasyarakat Bhabinkamtibmas berperan untuk memantau anak agar bisa diterima oleh masyarakat). Kedepannya diharapkan muara hasil diskusi pada pelatihan tersebut dapat diimplementasikan dilapangan ketika penyusunan SOP oleh Polda sudah rampung.