Zoom Meeting LPA NTB

MATARAM-Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB menghimpun permasalahan dan progres LPA kabupaten/kota dalam zoom meeting yang berlangsung, Sabtu (17/10). Hadir seluruh unsur pimpinan LPA setempat dan Karo Hukum Setda NTB, Ruslan Abdul Gani.

Ketua LPA NTB, H.Sahan, SH, ketika membuka acara mengatakan perlu adanya data kasus di masing masing kabupaten berkenaan dengan perlindungan anak. Sementara ini, Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) sudah melakukan intervensi di seluruh kabupaten/kota di Pulau Lombok dalam menangani kerentanan anak. Terdapat pula program Covid 19 yang mengambil obyek di 50 desa kelurahan dengan 75 kader yang sudah dilatih dan program Pencegahan Perkawinan Anak serta adminduk.

Karo Hukum Setda NTB, Ruslan Abdul Gani, dalam kesempatan itu mengemukakan akibat Covid 19 kekerasan terhadap anak naik. Ironisnya, kekerasan yang dilakukan ibu terhadap mencapai 60,4 persen, disusul oleh ayah serta kakak.

Ruslan menanggapi serius terkait usulan Perda Kota Layak Anak di Kabupaten Bima yang sementara ini masih ditangguhkan. “Harapan bukan saja Kabupaten Bima yang membuat Perda Kota Layak Anak. Dengan hadirnya kota layak anak, anak sebagai generasi bangsa akan lebih baik,” katanya. Ia berharap berbagai pihak senantiasa  melindungi anak sehingga setiap kegiatan mengedepankan perlindungan sosial anak.

Pengurus LPA Kabupaten Bima, Ahmad Fansuri, mengharapkan dukungan program untuk menjamin hak-hak anak. “Persoalan anak tidak hanya kekerasan fisik melainkan juga psikis,” katanya.

Sementara ini fasilitas di Kabupaten Bima cukup mendukung seperti adanya taman khusus anak di Palibelo.  Fasilitas ini, kata dia, harus dikuatkan sehingga bisa memantau kepentingan anak.

Eka dari LPA Dompu mengaku sudah melakukan berbagai program perlindungan anak. Namun, apa yang dilakukan masih perlu dukungan penguatan kapasitas kelembagaan. Sedangkan Fitriatul dari Kabupaten Sumbawa mengkritisi masih lemahnya dukungan Pemkab setempat terhadap kiprah LPA.  Sementara ini LPA setempat konsen melakukan  kerjasama dengan UTS berkaitan dengan KKN. Dalam kaitan ini mahasiswa KKN berkewajjban menyosialisasi perlindungan anak.

“Hal yang dibutuhkan adalah meyakinkan Pemda Sumbawa agar LPA diperhatikan,” ujarnya seraya menambahkan selama ini LPA terkesan sebagai  pemadam kebakaran bagi segala permasalahan sosial anak.

 Sementara itu Ketua LPA Lombok Timur, Judan Putrabaya,  memaparkan pernikahan anak yang ditangani LPA setempat mencapai 21 kasus dan 12 kasus diantaranya berhasil dibelas. Sedangan kasus ABH mencapai 13 kasus.