Apa yang dikhawatirkan ketika tim LPA NTB mendatangi warga untuk melakukan sosialisasi akta kelahiran? Hampir di seluruh desa terdengar keluhan dan nada sumbang. Namun, hal itu bukan suatu masalah yang harus dihindari. Berkat kesabaran dan ketekunan, tim LPA NTB mampu mengubah apatisme masyarakat menjadi optimism.

    Kekhawatiran terkait keluhan itu memang terbukti saat Tim LPA NTB melakukan monitoring terkait persiapan jelang pelayanan keliling dokmen adminstrasi kependudukan (adminduk)  LPA NTB-Unicef di Kabupaten Lombok Timur dilakukan. Masyarakat sepertinya telah kehilangan kepercayaan karena selama ini mereka tidak pernah mendapatkan pelayanan segera dan tanpa biaya.

    Dengarlah keluhan relawan Desa Labuhan Pandan Kecamatan Sambelia, Iswari Mukbaynah.

  “Saya jengkel pada masyarakat saat kami berkunjung. Mereka tidak mau memberikan kami berkas-berkas yang dibutuhkan, mereka bilang nanti kami urus sendiri. Dari dulu katanya gratis tapi kami bayar juga dan capek nunggunya, seperti itulah kata warga.”

   Namun Iswari  tetap memberikan pemahaman dan pengertian serta meyakinkan warga bahwa program ini benar-benar gratis.

    “Saya dan teman-teman kader hampir putus asa dalam program  ini. Tapi saya dan teman-teman terus mengiformasikan melalui masjid dan mushalla. Dan alhamdulillah hari ini bapak lihat masyarakat datang banyak sekali baik yang merekam KTP maupun yang membuat akta kelahiran, lebih-lebih setelah dibuktikan akta anak-anaknya langsung jadi dan diterima sehingga masyarakat makin banyak yang datang”.

     Hal itu bsa terjadi disebabkan tim LPA NTB bekerja keras. Hal itu diawali dari bekal pengalaman implementasi program percepatan penuntasan kepemilikan hak-hak sipil warga negara khususnya Administrasi Kependudukan melalui program Legal Identity kerjasama LPA dengan KOMPAK. Dari pengaaman itu, Tim Akta Unicef Lotim seakan tidak menemukan kendala yang berarti dalam mengimplementasikan program PSI UNISEF pada 17 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur.

      Waktu  3 bulan yang disiapkan adalah masa yang sangat singkat untuk menuntasakan berbagai persoalan Adminduk di 17 desa dengan kondisi geografis yang cukup menantang serta jarak tempuh yang cukup lama. “Hanya saja, pengalaman program sebelumnya telah membuat Lotim makin matang dalam menyusun strategi agar waktu yang singkat ini dapat dioptimalkan,” kata Ketua LPA Lotim, Judan Putrabaya.

            Berdasarkan data capaian akta kelahiran anak usia 0-18 tahun dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok timur per 1 Januari 2019, capaian akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di 17 desa sekira 65 %. Fakta ini menjadi motivasi tersendiri bagi pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan seluruh jajarannya untuk bergerak bersama untuk menuntaskan.

      Judan mengakui dalam setiap sosialisasi muncul berbagai persoalan yang menyebabkan capaian ini sangat rendah seperti kondisi geografis, biaya tinggi, persyaratan rumit dan tidak ada kepastian kapan penyelesaian akta yang dimohonkan bisa diterima oleh pemohon.

    Namun, kehadiran program pencatatan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun Unicef-LPA NTB bagaikan durian runtuh bagi masyarakat sasaran program — lebih-lebih warga masih dalam situasi trauma fsikososial yang belum pulih pasca gempa bumi.

     Setelah memeroleh penjelasan dari Dinas Dukcapil terkait syarata-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dengan memberikan solusi alternatif berdasarkan perundang-undangan maka alasan persyaratan yang rumit tidak lagi berlaku, bahkan harapan baru bahwa putra putri mereka akan segera memeroleh akta kelahiran pun terwujud.