MATARAM-Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB-Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) intens membahas dan menyusun draf Perbup Kepemilikan Akta kelahiran melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Desa di Kabupaten Lombok Barat. Upaya itu tidak lepas dari kegelisahan para aktifis LSM ini steroids dalam memasilitasi masyarakat dalam kepemilikan identitas hukum yang mengalami persoalan dalam diri warga masyarakat miskin khususnya.

Pada pembahasan draf Perbup di Yayasan Santai yang berlangsung Rabu (10/7) malam, pembahasan diawali dari jalur pendidikan di Kabupaten Lombok Barat. Kewenangan kabupaten hanya pada PAUD, SD dan SMP sederajat. “Karena itu wilayah kewenangan tidak menyentuh SMA yang menjadi ranah provinsi,” kata Dian, aktifis Yayasan SANTAI. Itulah sebabnya, khusus siswa SMA sederajat diarahkan untuk terlayani lewat jalur desa.

Draf Perbup tidak memberi tanggung jawab OPD Dinas Pendidikan untuk terlibat langsung berhubungan dengan Dukcapil, melainkan dari wali murid kepada pihak sekolah. Dan, pihak sekolah  kepada Dukcapil. “Ini untuk memangkas birokrasi,” kata Sekretaris LPA NTB, Sukran Hasan, S.Pd, seraya menambahkan pihak sekolah akan aktif dalam mendata siswanya yang belum memiliki akta kelahiran.

Pada jalur kesehatan diharapkan ada keterlibatan bidan desa untuk melaporkan setiap kasus kelahiran. Kendati tetap diperlukan keterlibatan orangtua untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, diharapkan aparat kesehatan tersebut berperan aktif dalam menyukseskan percepatan kepemilikan akta kelahiran.

Sedangkan di jalur sosial pemenuha persyaratan dilakukan bersama LKSA. Mengingat latarbelakang anak-anak yang ditampung di LKSA sangat beragam, bahkan kemungkinan ada di antara mereka sudah tidak memiliki orang tua atau yaim piatu, persyaratannya mesti ditambah berupa BAP dari kepolisian.

“Di sinilah peran pengurus panti agar membantu penyelesaian akta kelahiran itu bagi anak-anak yang ditampung di LKSA khususnya,” kata  Sukran Hasan.

Bagaimana bentuk percepatan yang diharapkan di tingkat Dukcapil? Baik LPA maupun SANTAI sepakat bahwa hal itu bisa dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam. Waktu singkat tersebut berdasarkan pengalaman pada pelayanan keliling yang dala wakti singkat sanggup menyelesaikan akta lahir.

Draf Perbup itu sendiri masih harus dibahas di Bagian Hukum Setda Lombok Barat sebelum dilakukan konsultasi dengan Bupati setempat.