Supartha

MATARAM, LPA-Masih  banyak aparatur desa yang buta terhadap penggunaan anggaran desa, baik Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) maupun komponen anggaran lain. Bahkan dalam soal penggunaan dana untuk pelayanan kebutuhan dasar, masih diperlukan sosialisasi yang komperehensif dari DPMPD agar aparatur desa tidak merasa ragu terhadap penggunaan anggaran dimaksud.

Hal itu mengemuka dalam zoom meeting yang dilakukan LPA NTB berkenaan dengan pelayanan adminduk di Kabupaten Lombok Barat, Selasa (1/9). Zoom Meeting Adminduk secara online yang melibatkan 34 desa bertujuan supaya desa bisa mereflikasi Pokja Adminduk dan Perlndungan Anak.  Hadir sebagai narasumber Sekretaris Dinas Dukcapil Lombok Barat, Drs.Fathurrahman dan Kabid Pemdes DPMPD setempat, Supartha.

Sekretaris Desa Sigerongan, Syahrul, dalam sesi tanya jawab mempertanyakan apakah honor bisa diambil dari dana desa.  Aparatur desa lain juga menanyakan hal serupa berkenaan dengan penggunaan anggaran untuk pendataan penduduk.

Kabid Pemdes DPMPD Lobar, Supartha, mengemukakan untuk operasional pendataan bisa diambil dari DD, sedangkan dana berupa honor dari ADD. “Kegiatan pendataan seperti kebutuhan pulpen, ATK, penghapus dari DD,” katanya seraya menambahkan operasional Pokja Adminduk yang dibentuk di desa bisa menggunakan anggaran-anggaran tersebut.

“Pokja bisa didanai dari berbagai sumber seperti dana desa maupun pendapatan lain,” katanya. Ia mencontohkan dana bisa dikucurkan untuk sosialisasi maupun pendataan. Namun, hal yang terpenting dari kegiatan tersebut adalah memerankan perangkat yang ada agar bisa bekerja dengan kerangka perencanaan yang matang dengan acuan kondisi awal dan kondisi akhirnya. Supartha berharap  ada satu desa yang bisa menjadi pilot project terkait adminduk yang bisa mengintegrasikan dengan kegiatan kegiatan lain.

Fathurrahman

Sementara itu Sekretaris Dinas Dukcapil Lombok Barat, Fathurrahman, mengurai Permendagri nomor 7 tahun 2019 yang mempermudah proses pelayanan lewat daring. Ia mencontohkan mulai diberlakukannya tanda tangan elektronik untuk dokumen kependudukan kecuali KTP. Pun dibukanya bagi aparat desa mengakses data yang dibutuhkan mengingat sering terjadi perbedaan data desa dengan data Pusat. Bahkan, kata dia, akan dibuka pula pusat-pusat pelayanan di desa melalui warung/kios pelayanan adminduk yang bisa mempermudah warga.

Sementara ini masyarakat masih menginginkan kehadiran Disdukcapil di desa lewat pelayanan kelililing. Namun, pandemi yang masih terjadi menyulitkan pelayanan yang  melibatkan ratusan hingga ribuan orang itu. Karenanya pelayanan keliling belum dilakukan sementara ini.

Menurut Fathurrahman, pelayanan keliling  bisa dilakukan jika ada jaminan dari pihak desa untuk menerapkan protokol kesehatan Covid 19 kepada masyarakat yang akan dilayani.

“Untuk difabel spesial Dukcapil akan mendatanginya. Bisa juga dikoordinir oleh desa sehingga dalam sehari bisa melayani lebih banyak difabel,” ujar Fathurrahman. ian