MATARAM-Masih banyak persoalan krusial menyakut identitas hukum baik secara nasional maupun daerah. Hal ini memerlukan penanganan dan fasilitasi dari berbagai pihak sehingga semua warga Negara memiliki hak dasar warga masyarakat itu.

Hal itu mengemuka pada Lokakarya Konsolidasi Pokja Identitas Hukum NTB, Kamis (2/8/2019). Kegiatan merupakan kerjasama LPA, Kompak, Puskapa UI dihadiri  Ketua LPA yang juga Ketua Pokja Identitas Hukum NTB, H.Sahan,  Ketua Pokja Identitas Hukum Nasional, Jaedi dan dari Kompak Regional NTB, Hj. Susana Dewi.

Ketua Pokja identitas Hukum NTB, H.Sahan, mengemukakan  terbentuknya Pokja Identitas Hukum terjadi pada 12 April 2018. Pokja dianggap penting karena terkait dengan percepatan kepemilikan identitas hukum. Di NTB sendiri pencapaian perolehan kepemilikan terutama akta kelahiran mencapai  85 persen (0-18 tahun) kala itu. “Capaian di kabupaten/kota sangat beragam,” kata Sahan.

Menurutnya, tujuan dibentuknya Pokja adalah menguatkan kembali advokasi masyarakat sipil, mendorong kebijakan inklusif dan memastikan setiap peristiwa penting dicatatkan serta mendorong terselesaikannya data statistik hayati yang akurat dan tepat, mendorong terwujudnya percepatan identitas hukum yang merupakan kebutuhan untuk kepentingan masyarakat NTB.

“Identitas hukum tidak lagi kebutuhan masyarakat tetapi kebutuhan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Karena itulah perlu jeput bola. Tidak lagi masyarakat semata yang datang ke pemerintah. Inilah yang kita tingkatkan dalam pemenuhan identitas hukum di NTB,” urainya.

Namun,  implementasinya di NTB setelah dilakukan pelayanan keliling identitas hukum,  masih terdapat persoalan antara pemangku kebijakan di daerah. Sebutlah terdapat perbedaan penanganan dalam kasus anak yang tidak memliki orangtua. Dalam kaitan ini, Dukcapil acap kali tidak berani membuatkan akta kelahiran. “Harus ada STPJM, itu yang selalu didahulukan,” katanya.

Namun kejadian di satu daerah berbada dengan daerah lain. Di Kabupaten Bima jika terjadi kasus serupa, justru bisa dengan cepat diselesaikan. “Ada kabupaten yang saklek.  Karena itu kita ingin mencari solusi.  Bagaimana menyikapinya di NTB,” kata Sahan. Kendala lain yaitu  Dukcapil masih menjadi bagian dari DPMPD NTB sehingga sering kesulitan dalam memeroleh anggaran yang bersifat “gelondongan”.

Susana Dewi dari Kompak Regional NTB mengemukakan perkembangan identitas hukum di NTB sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. “Target RPJMN insyaallah bisa dicapai sesuai dengan target yang sudah disepakati bersama oleh seluruh Dukcapil se NTB,” ujarnya.

Ia mengatakan  masing-masing  kabupaten/kota memiliki inovasi seperti Bakso Urat, Jempolan dan Penalti di KLU. Di Lobar hari Sabtu dan Minggu Dukcapil tetap melakukan pelayanan untuk mengakomodasi warga tidak memiliki waktu dihari biasa. Di Bima ada Papa untuk Mama yaitu pelayanan akta kependudukan untuk masyarakat marjinal.  “Ada juga Dukcapil yang mengunjungi penduduk satu persatu. Banyak istilah  yang keren,” katanya. “Yang jadi catatan, seberapa tahu masyarakat terkait inovasi tersebut.”

Susan berharap ketika pemerintahan sudah melakukan inovasi dan strategi penjangkauan, di level masyarakat sipil seharusnya mengetahuinya sehinggga proses pelayanan ditangkap dan ada kolaborasi. “Di KLU pelayanan online sepi pemijnat. Apakah masyarakatnya yang belum tahu,” katanya memertanyakan.

Hal yang menggembirakan,  Kompak bersama LPA bekerjasama dengan 19 perguruan tinggi memasilitasi pelaksanaan KKN tematik adminduk dengan maksud agar desa yang menjadi lokasi KKN jadi tuntas adminduk . Desa-desa itu berada di empat kabupaten yaitu KLU, Lotim, Sumbawa dan Bima. “Jika kolaborasi universitas dengan NGO dilakukan maka akan lebih massif. Dengan demikian lebih banyak desa tuntas adminduk,” kata Susan.

Terkait permasalahan, Susan mengemukakan Kabupaten Sumbawa sudah menemukenali kendala dalam pelayanan kependudukan. Misalnya jika orangtua hanya ada ibu, atau pernikahan hanya anak ibu, itu sudah ada solusinya.

Namun beberapa persoalan perlu didentifikasi mana kendala yang ada solusinya. Dan, solusi yng sudah ada di kabupaten lain belum tershare . Sementara ini, ada persoalan di level daerah yang bisa diselesaikan di level kabupaten/provinsi. Ada juga persoalan yang hanya bisa diselesaikan nasional.

Salah satu persoalan yang perlu menerima apresiasi di level nasional yaitu kasus di KLU. APBDes disana sudah menetapkan angaran isbat nikah masing-masing 25 pasang untuk desa. Tapiinovasi ini tak bisa dilakukan karena hakimnya sibuk atau tidak cukup. Kedua, proses di KLU masih di Giri Menang Lombok Barat untuk Kantor Pengadilan Agamanya. “Ini tidak bisa diselesaikan di level provinsi tapi harus Pusat,” katanya.Kasus lain ada anak melahirkan anak, cerai  dan menjanda dalam usia anak. Bagamana dia mengurus KIA dan KTP? “Dia belum ada bukti perkawinan karena KUA menolak perkawinan usia 14 tahun,” katanya.

Ketua Pokja Identitas Hukum Nasional, Jaedi, mengemukakan ada kesenjangan di tingkat nasional dengan daerah. Di tingkat nasional  progresifnya luar biasa dengan kebijakan-kebijakan baru yang menyederhanakan prosedur.  Kini, kata dia, ada 1.200 kerjasama dengan berbagai lembaga dengan memanfaatkan data kependudukan. Sekira 80-90 persen kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank, asuransi. “Terakhir kerjasama denga Astra,  dengan komunitas sosial juga sudah berjalan, pun dengan Kemenag,” cetusnya.

Sementara itu di daerah masih ada tantangan pelik dari aspek kepemilikan dibalik perkembanghan yang cukup bagus untuk NIK, akta kelahiran dan KTP el. “Namun yang masalah akta kematian, pun masalah jumlah warga yang memiliki buku nikah. Jadi kita punya tantangan di daerah. Namun dari sisi akses kita sudah mendorong orang-orang desa,” kata Jaedi.

Pertanyaannya,kenapa masih banyak orang yang tak punya dokumen kependudukan?  Ia menduga kasus-kasus yang belum selesai menyumbang rendahnya kepemilikan identitas hukum. Jaedi sekaligus mengaku mengaku ingin mengetahui kasus-kasus di NTB yang belum selesai. Mencontohkan masalah  di Papua, di sana baru 40 persen kepemilikan akta kelahiran. Alasannya satu dokumen terkait dengan dokumen lain. Bahkan banyak yang tidak punya dokumen apa-apa. Karena itulah pihaknya mengusulkan agar ada pemutihan.