Masih banyak persoalan dalam menangani kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Padahal, pelaksanaan UU 11 tentang Sistem Peradilan Anak  (UU SPPA) diharapkan bisa memberi jaminan perlindungan bagi ABH.

Walau UU SPPA sudah berlangsung selama 4 tahun, kejahatan yang dilakukan anak tidak berkurang, justru terus bertambah. “Semakin bertambahnya ABH  tiga tahun terakhir memberi gambaran bahwa pelaksanaan UU SPPA 4 tahun terakhir ini belum memberikan dampak  yang signifikan dalam meminimalisir kasus ABH,” kata Koordininator Divisi Hukum dan Advokasi LPA NTB, Joko Jumadi, SH.

     Di NTB sendiri telah dibentuk Pokja ABH. Namun, kasus-kasus ABH yang bermunculan  seakan memberi tamparan bahwa Pokja ABH tidak bekerja. Karena itulah dilakukan Pertemuan Pokja ABH NTB di Hotel Lombok Raya, Selasa (15/1). Hadir diantaranya pihak kepolisian Polda NTB, Kejaksaan Tinggi Mataram, PengadilanTinggi Mataram, PSMP Paramita, Bapas NTB,LPKA Mataram, Kemeneg, Dikpora, serta Ponpes Nurul Hikmah Langko.

    Tingginya ABH nampak salah satunya dari banyaknya penghuni PSMP Paramita yang merupakan tempat penitipan ABH yang terdiversi. Baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban tertempung di sana.

    Kata Kasi Rehabilitasi Paramita, Syamsul, ada trend kenaikan ABH yang dititipkan di Paramita. Kini sekurangnya mencapai 185 orang. Ada anak yang sudah keluar namun kemudian ada yang masuk. Mereka terdiri dari pelaku maupun korban yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu. Kasus terbanyak adalah pencurian, khusus perempuan  kasus pelecehan anak.

    Pembinaan anak yang terdiversi diarahkan agar mereka memiliki mental yang baik, bahkanmereka diarahkan bisa masuk ke dunia kerja.

    Peluang mereka berubah dilakukan lewat berbagai pendekatan seperti pendekatan psikologis dan spiritual dalam rangka perubahan karakter. Diberikan pula berbagai pelatihan untuk menambah keterampilan mereka agar selepas dari sana bisa bekerja.

Tidak Diimbangi Anggaran

    Persoalan yang mengemuka, penitipan anak di lembaga yang terkait diversi tidak diimbangi dengan keberadaan anggaran. Sebutlah dari pihak Kejaksaan. Kadangkala anggaran diminta kepada pihak lain seperti Dinas Sosial.

     Tidak sedikit pula yang anak yang harus menjalani diversi namun putusan terkait masa pembinaan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.

     Dalam kasus lain, terdapat pula persoalan dimana anak melarikan diri dari tempat penitipannya di Paramita ketika menjalani masa pembinaan di sana. Karena perilaku itu pula pihak Paramitha harus memperketat pengamanan.

      Hal yang cukup krusial adalah, para pihak terkait terkhusus yang bertugas membina anak bersangkutan tidak menerima tembusan putusan pengadilan berapa lama sebenarnya anak yang bersangkutan menerima diversi.

      “Pada saat anak tersebut dititipkan, pihak yang menerimanya tidak menerima tembusan hasil putusan tersebut kecuali hanya menampung dan melakukan pembinaan saja,” kata Syamsul.

     Diversi itu sendiri hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan untuk ancaman penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

      Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Perlu SOP Bersama

     Pengurus LPA NTB, Joko Jumadi, dalam diskusi yang digelar Pokja ABH, mengemukakan perlunya SOP dalam penanganan anak yang menerima putusan diversi. Bagaimana ketika putusan diversi tidak dijalankan misalnya, hal ini memerlukan jalan keluar yang tepat.

      “Jika putusan diversi tidak dijalankan, Bapas sampaikan kepada penyidik bahwa si anak tidak menjalankan putusan diversi,” ujarnya. Namun Bapas sendiri sering tidak ditembusi hasil putusan diversi dari pengadilan sehingga tidak mengetahui berapa lama sebetulnya diversi terhadap anak bersangkutan.

      “Jadi perlu disepakati apakah penetapan diversi tidak cukup ke instansi asal tapi juga ke Bapas,” katanya. Artinya, putusan tidak hanya sampai di pegadilan melainkan pula di Bapas, Paramitha dan pihak tertentu lainnya akan ada kesamaan pandangan dalam masalah ini.

     Kata dia, diperlukan kesamaan pandangan dalam menyatukan SOP masing-masing institusi dalam penanganan kasus ABH seperti antara Kejaksan, Kepolisian, Pengadilan, Bapas dan Paramitha.

     Menurut Joko, pertemuan Pokja ABH itu sendiri bertujuan menghasilkan kesamaan pemahaman dan bentuk kerjasama guna optimalisasi pemberian bantuan kepada anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang sedang ditangani di wilayah hukum Perovinsi NTB.

     Hasil yang diharapkan diantaranya tercapainya bentuk kesepakatan dalam pembagian peran penanganan ABH. Selain itu terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif guna meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada ABH.  yan