MATARAM-Masih banyak persoalan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di masyarakat yang perlu ditangani secara reponsif. Hal itu mengemuka pada Pertemuan Identifikasi Persoalan Pengurusan Adminduk untuk Advokasi Kebijakan Lokal dan Penyusunan SOP, di Kantor LPA NTB, Selasa (28/5).

Hadir sejumlah utusan LSM seperti dari SANTAI, Gagas, Perkumpulan Panca Karsa (PPK), HWDI, PPDI NTB, Somasi NTB, PKBI, KPI, dan Pekka. Sekretaris LPA NTB, Sukran Hasan, dalam pengantarnya mengemukakan adanya banyak persoalan terkait adminduk membuat pihaknya pun mencari masukan dari para stakeholder lainnya.

Salah satu yang mengemuka adalah adanya keraguan agregat akta kelahiran 0-18 tahun dibanding kondisi di lapangan. Salah seorang kader LPA, Anang, menuturkan data agregat akta kelahiran anak di Lobar 96 persen.

Keraguan Anang pada  klaim tersebut mengingat KLU yang sistemnya baik saja belum sampai menyentuh angka itu. Fakta klaim dengan angka yang cukup baik juga terjadi di Kabupaten Dompu diatas 90 an persen. “Saya ragu atas data agregat karena kondisi di lapangan sangat banyak masalah,” tutur Anang.

Sebagian aktifis lapangan dalam pertemuan tersebut mengakui kondisi di desa banyak persoalan seperti biaya, kesadaran masyarakat, birokrasi, serta apatisme menyusul pengalaman yang selama ini mereka alami dalam melakukan pengurusan.

Direktur Santai, Atik Suharti, mengaku sangat cemas karena sesuatu yang dianggap sebagai persoalan pihaknya, justru sering tidak menjadi persoalan oleh Dukcapil. Misalnya warga harus keluar biaya.

“Masyarakat gunakan calo karena tidak punya pengetahuan cukup bagaimana cara mengurus. (Disisi lain) masyarakat sering mengurus saat terdesak,” paparnya.  “Penting membangun kesadaran mereka tentang pentingnya adminduk, bahwa itu kewajiban Negara,” lanjut Atik.

Sementara itu di Kota Mataram, untuk mengurus segala sesuatu termasuk adminduk harus melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terlebih dulu. “Ini di Kelurahan Dasan Agung,” kata Johan dari Somasi NTB. Bajang Toni dari Loteng menuturkan selama melakukan pendampingan  di 3 desa di Batukliang, kendala yang muncul adalah respon masyarakat yang masih minim.

Para aktifis menginginkan Negara agar benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat miskin dalam soal pelayanan dasar.  Suratman dari Unicef mengatakan, anak lahir dari perkawinan mana pun berhak atas akta. “Hak anak agar kelahirannya tercatat. Yang penting dia terigestrasi dalam sistem Negara,” katanya. “Sementara ini stelsel aktif difahami kalau ada yang datang saya aktif mencatat. Semestinya datang sampai ke tingkat bawah,” cetusnya.