BIMA-Badan Pemberdayaan Desa (BPD) diharapkan mampu bersinergi dengan Pemerintah Desa dalam mendukung keterpenuhan Adminduk di desa khususnya identitas hukum warga.

Hal itu mengemuka dalam Bimtek Penguatan Peran BPD dan Pokja Adminduk untuk Kualitas Pelayanan Adminduk di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Rabu (1/5).

Karena itu, BPD sebagai lembaga musyawarah harus melaksanakan fungsi musyawarah di tingkat Dusun dan Desa dalam rangka menjaring aspirasi untuk dituangkan dalam perencanaan, penganggararan dan pengawasan APBDes.

Menurut Koordinator Pelaksana Program Penyediaan CRVS melalui revitalisasi kearifan lokal LPA-Kompak Kabupaten Bima, Ahmad Fansuri, langkah penguatan kapasitas harus terus dilakukan, bukan saja oleh LPA NTB – KOMPAK tetapi direncanakan dalam APBDes untuk penguatan kelembagaan BPD termasuk POKJA Adminduk.

“Selain itu, musyawarah dusun dan desa diharapkan akan dianggarkan dalam APBDes dalam memastikan tentang pembenahan Adminduk di desa,” katanya

BPD sebelum melakukan penetapan RKPDes dan RPJMDes, kata Ahmad, akan memastikan ketersediaan anggaran dan keterlibatan Pokja Adminduk dalam kegiatan layanan Adminduk di Desa

Bentuk pengawasan yang dilakukan BPD terhadap keterpenuhan kepemilikan identitas hukum masyarakat di desa adalah dengan melibatkan Pokja Adminduk dan RT untuk menjaring informasi kepemilikan identitas hukum maupun hasil layanan Adminduk yang telah dilaksanaka.

Pokja Adminduk di desa akan dilibatkan secara maksimal baik dalam perencanaan maupun kegiatan demi terpenuhinya kepentingan adminduk masyarakat di desa.

Pokja Adminduk direncanakan menjadi tim pelaksana untuk kegiatan penyusunan profil desa, pendataan dan pelayanan identitas hukum maupun Isbat Nikah yang anggarannya dituangkan dalam APBDes.

Salah satu pengurus Pokja Adminduk akan dimasukan dalam Tim Penyusunan Rencana APBDes dan Pokja Adminduk disarankan untuk mendapatkan insentif setiap bulannya dari APBDes, demikian Ahmad Fansuri.