Pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun PKH sering kali dijumpai kekacauan data mereka yang berhak atau tidak berhak menerimanya. Hal ini menjadi sumber masalah selama bertahun-tahun.

Suatu ketika, ada seorang warga Dusun Lendang Mamben, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, yang merasa berhak menerima BLT. Di lingkungan dusun, warga tersebut tergolong mampu. Hanya saja warga tadi ngotot agar dia juga dapat.

Kebetulan waktu itu bulan Ramadhan. Para jamaah yang sedang membicarakan masalah itu di dalam masjid pun diajak berdoa agar yang berhak atas BLT itu adalah benar-benar orang miskin. Warga yang protes tadi kebetulan ada di dalam masjid. Barangkali khawatir dia akan hidup miskin sebagaimana dalam doa, akhirnya ia melengos ke luar dari masjid.

Warga tersebut memang tidak tercatat sebagai orang yang berhak menerima bantuan. Namun,  tidak sedikit juga warga lain yang tak tercatat hanya saja bisa mendapat bagian karena faktanya memang miskin.

Masalah data orang miskin yang tidak valid jadi sumber penyebab. Bayangkan, orang miskin di dusun itu jumlahnya 200-an, namun jatah BLT hanya untuk 100-an. Tentu banyak yang tidak dapat dan berharap mendapatkannya.

Guna mencari solusinya, warga masyarakat yang merasa berhak menerimanya melakukan pertemuan difasilitasi Kadus Lendang Mamben, Masturi. Tidak ada intervensi didalamnya, kecuali kesepakatan seluruh warga. Keluarlan keputusan agar bantuan itu dibagi secara menyeluruh. Akhirnya, satu KK tidak bisa menerima full Rp 300 ribu untuk BLT maupun Rp 400 ribu dari PKH kecuali bantuan itu dibagi juga untuk yang lain.

Hal serupa terjadi pada pembagian beras sejahtera (rastra). Sehingga kerap kali jatah beras 15 kg dibagi dua agar adil. Pasalnya, warga yang menerima maupun yang tidak menerimanya sama-sama miskin. “Yang menerima merasa tidak enak pada tetangganya sehingga lahirlah keputusan bahwa beras harus dibagi dua,” kata Masturi

Peristiwa-peristiwa itu tidak lepas dari problem pelik administrasi kependudukan (adminduk) yang tidak kunjung selesai. Data penyaluran berbagai bentuk bantuan untuk orang miskin tidak penuh menyeluruh. Pihak desa tidak mengetahui dari mana datangnya data penerima bantuan itu. Nama-nama penerima ada, akan tetapi orang itu saja yang diberikan terus menerus.

“Saya sendiri bingung dari mana mereka dapat data,” ujar Masturi.

Kenyataan tersebut mendasari  Masturi merasa senang membantu persoalan adminduk sejak program percepatan Identitas hukum di Kecamatan Bayan tahun 2016 hingga April 2018 yang difasilitasi LPA-Kompak. Ia tidak ingin terjadi tumpah tindih data sehingga cukup aktif dalam menggerakkan warganya membuat dokumen adminduk, baik akta kelahiran, akta kematian, KTP-el hingga buku nikah. Kebetulan warga yang menjadi sasaran program adalah keluarga miskin sehingga dengan mudah ia membantu melakukan sosialisasi.

Warga masyarakat Dusun Lendang Mamben sebagian besar tergolong miskin. Kendati memiliki tanah, kata Masturi, tanah yang mereka kelola tergolong tandus. Itulah sebabnya, warga dusunnya mayoritas sebagai buruh. Pada waktu-waktu tertentu mereka mencari pekerjaan ke Bali rata-rata selama enam bulan. Biasanya, pada bulan puasa mereka pulang. Di sanalah Masturi memanfaatkannya untuk melakukan sosialisasi.

Sosialisasi tidak sebatas persoalan adminduk, melainkan juga masalah lain seperti Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Walau tidak ikut serta dalam Pokja Identitas Hukum, Masturi sangat intens menyosialisasikan segala bentuk program yang dinilai positif bagi warganya.

Menurutnya, sebelum tahun 2016 banyak kasus anak-anak menikah di bawah umur. Setelah munculnya pendampingan LPA-Kompak, Masturi seakan mendapat kekuatan untuk mengatasi persoalan yang selama ini terjadi di dusunnya.

“Sebelum tahun 2016 banyak sekali kasus perkawinan di bawah umur,” cetusnya. “Namun ditahun 2017 setelah LPA-Kompak masuk kasus yang ada hanya dua,” ujarnya.

Kasus pertama terjadi karena warganya hamil di luar nikah sehingga harus dinikahkan. Usianya baru 16 tahun. Dalam persoalan ini Masturi melakukan berbagai pendekatan dengan keluarga agar si anak perempuan yang merupakan warganya jangan sampai putus sekolah. Hal itu disetujui pihak laki-laki. Akan tetapi si perempuan malu karena sudah bunting. Akhirnya keduanya menikah.

Kasus kedua menimpa warga lainnya yang ngotot melakukan perkawinan. Pendekatan serupa dilakukan dengan cara membelas. Karena faktor pendidikan dimana pasangan ini tidak pernah bersekolah, berbagai pendekatan yang dilakukan sulit mengatasi niat mereka. Walau masih ada kasus seperti itu, kata dia, jumlahnya sudah bisa ditekan.

Terjadinya kasus-kasus semacam itu terkait dengan pergaulan. Di pesisir pantai KLU setiap sore dijumpai muda-mudi berpacaran. Dalam soal ini pihak dusun kesulitan melakukan intervensi. Karena itu ia berharap pemerintah kabupaten yang berbuat mengatasi masalah itu. Desa sendiri sudah membuat Perdes PUP dengan berbagai sanksi di dalamnya. Masalahnya justru sering terjadi di luar desa.

Perdes PUP tidak lepas dari masukannya. Masturi yang tergolong  cukup aktif memberikan masukan agar anak-anak dapat menyelesaikan sekolah dan menikah dalam usia yang memenuhi ketentuan.

Saat ada pelayanan keliling bersama Dukcapil dan aparat kesehatan, Masturi datang langsung ke SMK Bayan guna meminta izin pada sekolah agar anak yang belum mengurus identitas hukum diberikan izin pada jam istirahat untuk mengurusnya. Ia sangat khawatir jika pelayanan keliling tidak dilakukan sebagaimana saat itu, warga enggan mengurusnya secara reguler.yan