Pokja Identitas Hukum merupakan ujung tombak upaya mempercepat kepemilikan identitas hukum, Pencatatan Sipil Statistik Hayati  (PS2H) serta akses layanan dasar bagi masyarakat. Keberadaannya cukup mengakar karena keterlibatan berbagai komponen masyarakat di dalamnya dengan membangunkan kembali kearifan lokal.

Kesan masyarakat bahwa mengurus adminduk itu sesuatu yang berbelit tergambar ketika Ahmad Fansuri mendatangi rumah warga Desa Bontokape dan Desa Darussalam, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Saat itu, termasuk kepada Kepala Desa Bontokape, relawan Pokja Identitas Hukum di Kabupaten Bima itu menyosialisasikan upaya pemenuhan adminduk. Ia menghadapi berbagai penolakan. Padahal, warga diajak dan hendak diuruskan adminduknya.

     Lantas apa penyebabnya?

     Ternyata warga punya pengalaman sebelumnya ketika langkah serupa digelar pihak kecamatan lewat Program Mesra. Mereka kecewa karena pelaksanaan yang dinilai tidak beres. Walaupun pengalaman sebelumnya bukan dengan Ahmad, setiap pelayanan adminduk seakan dinilai sama saja. Sambutan kurang mengenakkan tersebut terjadi selama sepekan ketika dilakukan sosialisasi.

     Ahmad mencoba menjelaskan upaya itu akan difasilitasi Pokja Identitas Hukum. Di belakang Pokja  berdiri berbagai komponen masyarakat yang memiliki mekanisme teknis pelaksanaan yang memuliakan warga.

      Hanya bukti yang diperlukan warga masyarakat setempat. Ahmad pun tidak perlu berargumen terlalu banyak. Selain menyampaikan keyakinan bahwa adminduknya akan diurus, ia terus door to door menyambangi warga agar menemukan orang yang benar-benar yakin pada program yang diamanahkan kepadanya menyusul pertemuan (Mbolo Rasa) berkenaan dengan upaya penyuksesan acara tersebut.

      Ternyata, pada pelaksanaan Mbolo Rasa yang melibatkan berbagai pihak inipun mencuat lagi rasa ketidakpercayaan. Para relawan berargumen ada pola komitmen baru dalam layanan ini karena ada dukungan berbagai pihak seperti kader posyandu, tokoh agama, Kadus, BPD, dan kepala desa. Mereka tergabung dalam Pokja Identitas Hukum yang memberikan semangat yang berbeda. Terlebih Pokja mendapatkan legalitas dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

      Sebelum pelaksanaan pelayanan memang digelar musyawarah di tingkat desa. Di Lombok dikenal dengan istilah Sangkep, di Kabupaten Sumbawa dikenal dengan istilah Musyakara, sedangkan di Kabupaten Bima dengan istilah Mbolo Rasa.

      Geliat sosialisasi terus dilakukan lewat pertemuan-pertemuan Posyandu, PKK, dusun dan RT, bahkan dari rumah ke rumah mempertanyakan kepemilikan identitas hukum warga. Selain itu, jelang pelaksanaan diumumkan lewat pengeras suara di masjid untuk mengingatkan kembali. Bagi mereka yang baru mendengar informasi tersebut bisa langsung datang pada acara pelaksanaan.

Dari Gawe Gubuk Hingga Rawi Rasa

     Pelaksanaan pelayanan baik berupa Yandu maupun pelayanan keliling, Pokja Identitas Hukum mengambil istilah-istilah lokal. Di Lombok mengambil istilah Gawe Gubuk, di Sumbawa Boat Rasa dan di Bima Rawi Rasa.

     Ketika dilaksanakan Rawi Rasa di Desa Keli yang dibuka oleh Ketua LPA Kabupaten Bima, ada sesuatu yang diluar dugaan Tim Dukcapil. Antusiasme warga membludak di luar perkiraan. Warga masyarakat terus berdatangan. Pihak Dikcapil harus melayani masyarakat termasuk perekaman KTP-el sampai larut malam. Pada pukul 22.00 Wita layanan baru dihentikan walau masih ada yang belum terlayani sebanyak 30 orang. Untuk capain layanan di Desa Keli itu saja terdapat  sebanyak 382 pemohon, sedangkan di Desa Pandai sebanyak 558 pemohon.

     Melihat teknis pelayanan adminduk tersebut, warga bahkan para kepala desa menjadi yakin dan percaya. Mereka mengacungi jempol pelaksanaan Rawi. Ratusan warga bisa terlayani dengan baik. Tidak berbelit, tidak merepotkan dan tanpa biaya. Hal serupa terjadi pula di Lombok Timur, KLU dan Kabupaten Sumbawa.

     Mengetahui hal itu, warga desa lain yang terlambat menerima informasi kemudian beramai-ramai datang untuk layanan itu. Bahkan warga berdatangan dari luar desa yang ditetapkan. Kepedulian tersebut tidak hanya dikenang, melainkan menjadi bahan cerita. Desa lain yang belum kebagian layanan meminta. Boleh memang, karena ada desa replikasi.

     Antusiasme warga masyarakat itu menerima respon positif dari pihak Dukcapil. “Dukcapil Kabupaten Bima membuka hati dengan memberikan ruang pelayanan khusus di tempatnya bagi anggota Pokja,” kata relawan lain, Eka. Hal itu berpengaruh pada percepatan pelayanan.

      Fakta serupa terjadi di Sumbawa. Semula masyarakat sanksi apakah mereka akan terlayani dengan baik. Sampai-sampai, untuk meyakinkan, para relawan harus jemput bola tak kenal lelah. Setelah praktik pelayanan terpadu (Yandu) dan pelayanan keliling dibuka, mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan bukan omong kosong.

      Staf Ahli Bupati Sumbawa, H. Burhan, memuji langkah yang dilakukan LPA NTB sebagai suatu terobosan. Mantan Kadis Dukcapil Kabupaten Sumbawa ini, ketika memberikan sambutan pada Yandu Isbat Nikah di Kecamatan Plampang, merespon baik. Demi melihat pelaksanaan acara tersebut ia menegaskan bahwa  bila perlu Pemda memberikan pelayanan untuk 1000 warga secara gratis.

    “Jangan sampai akta kelahiran hanya untuk orang mampu. Kalau masyarakat tak mampu berapa biaya jika harus mengurus secara mandiri,” kata Burhan.

     Di Kabupaten Lombok Timur pun terjadi antusiasime yang luar biasa. Dalam bayangan warga, mengurus adminduk menelan tenaga, waktu dan biaya. Apalagi pengalaman warga menyebutkan pengurusan adminduk selalu mengecewakan.

     “Kini kami baru merasakan bahwa ternyata benar mengurus adminduk  itu tidak ada biaya alias gratis,” ungkap Amaq Rul, salah seorang warga disabilitas peserta isbat nikah yang berasal dari Dusun Kandang, Desa Rarang Selatan,  Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

    Kesan serupa diungkapkan Inaq Suhaini, warga disabilitas yang mengurus KTP-el sebagai persyaratan untuk memperoleh Rumah Layak Huni dan Akte Kelahiran yang berasal dari Dusun Pungkasan, Desa Kembang Kerang, Daya Kecamatan Aikmel.

    Bahkan Pjs Bupati Lombok Timur, H.Ahsanul Khalik, dalam acara Yandu Isbat Nikah di Desa Sukadana, meminta agar segenap jajarannya bahu membahu dalam mempercepat pemenuhan identitas hukum warga.

     Fakta yang terjadi di KLU pun demikian. Warga masyarakat datang beramai-ramai mengurus adminduk. Bahkan siswa SMA disela-sela jam istirahat berdatangan ke Kantor Camat Bayan untuk mengikuti acara tersebut.

     Khusus isbat nikah, tidak semua terakomodir mengingat persoalan waktu dan biaya sehingga dari rencana 100 pasangan pada Rabu (25/4), terpaksa hanya melayani untuk 60 pasangan. Sedanghkan 40 pasangan lain berlangsung pada tanggal 3 Mei 2018.

     “Setelah kita di datangi oleh tim dari LPA, khususnya di Dusun Terengan Daya Desa Pemenang Timur banyak respon positif dari masyarakat dan alhamdulilah apa yang dilaksanakan oleh LPA dalam pelayanan keliling sudah kita mendapatkan hasilnya,” Kadus Terengan Daya, Desa Pemenang, KLU, Fauzul Khabir.,Spd.

Revitalisasi Kearifan Lokal

     Program Percepatan Adminduk Berbasis Desa melalui Replikasi Kearifan Lokal baik sejak musyawarah hingga pelaksanaan, membuat proses yang rumit rumit, jarak tempuh yang jauh dan biaya yang mahal, tidak menjadi kendala. Secara bergotong royong masyarakat diberi tahu langsung persyaratan sesuai dokumen identitas yang hendak diurus, difasilitasi dan diberi pelayanan di lokasi terdekat.

     Sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 (54) tentang musyawarah desa, Sangkep, Musyakara atau Mbolo Rasa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa.

     Karena itu, kelompok kerja (Pokja) Pelayanan Dasar dan Identitas Hukum tingkat desa melibatkanaparat desa yang berkompeten seperti BPD, kepala dusun, PKK, kader Posyandu, tokoh agama, tokoh adat, kelompok anak, pemuda/karang taruna, penyandang disabilitas, perwakilan perempuan, dan banjar (kelompok sosial masyarakat).  

    Satu Pokja di satu desa masing-masing rata-rata terdiri dari 15 anggota. Dalam tugasnya mereka melakukan pertemuan berkala sekali dalam dua bulan. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memantau perkembangan hasil kerja lembaga stakeholders tingkat kabupaten dan kinerja Pokja Identitas Hukum tingkat desa.

     Masyarakat pun diberdayakan untuk turut melakukan sosialisasi, pendataan serta mendorong  dan mengadvokasi pemerintah dari tingkat desa, kecamatan sampai pada tingkat kabupaten.

      Langkah-langkah yang dilakukan untuk mempercepat capaian kepemilikan identitas hukum setelah adanya pembekalan atau sosialisasi berupa :

     Mendata masyarakat yang belum memiliki identitas hukum by name by adrees.

     Mengadakan/membuat persyaratan di desa yang harus dipenuhi warga sesuai dengan dokumen identitas hukum yang hendak diurus.

     Membuat identitas hukum bagi masyarakat secara kolektif lewat pelayanan terpadu dan pelayanan kelililing termasuk di desa replikasi.

Partisipasi Masyarakat

     Kehadiran Pokja Identitas Hukum menerima sambutan tokoh-tokoh yang berpengaruh di desa, tidak hanya mereka yang tergabung dalam Pokja melainkan juga yang berada di luar itu. Hal yang paling menggembirakan adalah kehadiran para Kadus yang menunjukkan praktik baik.

     Peran tokoh masyarakat dalam peningkatan pembuatan adminduk menjadi kunci kesuksesan. Fakta ini sekaligus menunjukkan terjadinya fenomena membanggakan di lingkungan masyarakat.

    Kadus Motong Daya, Faozi (Kadus montong daya), Tazarudin (Kadus Terengan lauk) dan Kabir (Kadus Terengan Daya), di Kabupaten Lombok Utara, tidak henti-hentinya ikut menyuarakan imbauan lewat pengeras suara di masjid tentang pentingnya adminduk bagi warga masyarakat. Mereka pun melakukan berbagai pertemuan informal dengan penduduk agar persyaratan sah sebagai warga negara itu segera dilakukan.

     Mereka turun langsung ke tengah-tengah masyarakat yang belum memiliki identitas hukum, termasuk ke sejumlah penyandang disabilitas. Ada yang melakukan pelayanan di dusun, ada pula  yang langsung menuju rumah penduduk yang tidak bisa datang khususnya penyandang disabilitas

     Tidak hanya di lingkungan masyarakat, sejumlah tokoh masyarakat pun ke sekolah-sekolah melakukan sosialisasi dan penyadaran sebagaimana dilakukan Kadus Lendang Mamben, Desa Anyar, Mustari. Selain dilakukan aparat desa, bidan desa pun ikut serta.

     Partisipasi tokoh masyarakat yang cukup besar itu berkorelasi dengan motivasi warga masyarakat mengurus adminduk. Warga yang biasanya cuek meluangkan waktu untuk datang ke lokasi pelayanan disela-sela kesibukannya sebagai petani.

     Menurut relawan Pokja Identitas Hukum KLU, Dedi Irawan, keberhasilan pelayanan adminduk tidak lepas dari peran penting tokoh masyarakat. Pasalnya, dalam berbagai pertemuan masyarakat mengemuka persoalan yang menghambat pengurusan adminduk seperti ketidakpedulian masyarakat itu sendiri.

     Salah satu solusinya adalah para kadus harus bersikap keras dengan pendekatan melalui tekanan. Sebagai contoh, warga yang tidak mau mengurus adminduknya tidak akan menerima pelayanan seperti dalam penyaluran raskin. Demikian halnya di sekolah ditekankan bahwa mereka yang tidak memenuhi akta kelahiran anaknya tidak akan diterima bersekolah di sana.

     “Daya tekan dari tokoh masyarakat ini sedikit demi sedikit menciptakan kepedulian warga KLU untuk segera mengurus adminduk,” kata Dedi.

     Hadirnya Pokja Identitas Hukum akhirnya membuat warga masyarakat termotivasi dan sangat antusias mengurus identitas hukumnya. Fakta ini berbeda dengan sebelumnya. Kemudahan pelayanan lewat Pokja yang melibatkan berbagai pihak terkait sudah membangun kepercayaan baru masyarakat.

     Warga masyarakat yang terlambat mengurusnya ketika momentum ini usai seakan-akan berharap agar acara itu ada lagi.

     “Untuk selanjutnya memang masih dibutuhkan kegiatan serupa karena ini bisa membangun kemitraan bersama,” ujar Sekda KLU, H.Suandi, usai pelaksanaan Yandu Isbat Nikah di Kecamatan Bayan. yan