Mempercepat kepemilikan identitas hukum dan Pencatatan Sipil Statistik Hayati  (PS2H) harus melibatkan unsur masyarakat secara partisipatif melalui semangat kearifan lokal. Hal inilah yang kemudian dilakukan LPA NTB-Kompak di empat kabupaten di NTB.

Ada kecenderungan pembuatan akta kelahiran anak baru dilakukan ketika anak mencapai usia-usia tertentu seperti pada saat akan masuk sekolah TK, SD atau SMP. Dalam soal akta kematian baru dibuat ketika berurusan dengan asuransi atau pembagian warisan.

     Data Dinas BPMPD dan Dukcapil NTB 2017 menunjukkan posisi cakupan akta kelahiran 0-18 tahun pada Juni 2016 sekira 54.59 % (925.631 anak) dan meningkat pada bulan Mei 2017 menjadi 66.81 % (dari 1.702.467 anak). Data capaian ini masih jauh di bawah target nasional, yaitu cakupan 80% pada akhir tahun 2017.       

      Pemenuhan identitas hukum warga masyarakat di pedesaan masih terkendala banyak faktor. Salah satunya kebijakan dan regulasi dari pemerintah  baik nasional, provinsi maupun kabupaten terkait PS2H dan pemanfaatan kepemilikan identitas hukum yang belum tersosialisasi dengan baik. Disisi lain, strategi pelayanannya kurang melibatkan berbagai stakeholders terkait.

     Di tingkat teknis, beberapa faktor yang menjadi penyebab belum terpenuhinya identitas hukum warga masyarakat antara lain :

      Disiplin Aparatur Desa

      Tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki akta kelahiran disebabkan  belum tersosialisasinya peraturan dengan baik. Sering kali sosialisasi dari pemerintah kabupaten dan camat hanya berhenti di Pemdes. Sesampai di Pemdes, terjadi kemacetan. Pun tidak ada petugas khusus register administrasi kependudukan di kantor desa. Hampir semua desa tidak melakukan update data administrasi kependudukan.

      Persoalan tersebut disebabkan oleh ketidakdisplinan aparat atau perangkat desa dalam meregistrasi peristiwa dan pencatatan kelengkapan administrasi kependudukan masyarakat desa disamping warga bersangkutan yang tidak memahami pentingnya adminduk.

     Tidak Dianggap Penting

     Pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan peristiwa penting (PS2H) masih minim. Masyarakat tidak segera melaporkan peristiwa penting (PS2H) seperti peristiwa kelahiran dan kematian karena tidak merasakan manfaat langsung dari akta kelahiran atau akta kematian. Warga masyarakat baru merasa membutuhkannya ketika terdesak seperti sebagai syarat masuk sekolah atau syarat menerima bantuan sosial dan kesehatan.

     Pengurusan yang Berbelit

     Pengurusan adminduk bagi masyarakat merupakan pekerjaan yang melelahkan. Disebut melelahkan karena dibutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang tidak kecil. Mengurus salah satu adminduk tidak cukup dengan waktu sehari. Akibat persoalan itu, tidak sedikit warga masyarakat yang menggunakan calo agar lebih cepat walaupun pada akhirnya mengeluarkan biaya besar.

     Pengurusan satu identitas hukum kadang pula berkaitan dengan identitas hukum yang lain, sehingga sering kali persyaratan tersebut menjadi kendala. Sebutlah jika suami istri tidak memiliki buku nikah maka mereka akan kesulitan membuat akta kelahiran kecuali mengurus terlebih dahulu isbat nikah atau mengisi formulir STPJM. Persoalannya, waktu yang dibutuhkan pun sangat lama.

    Transportasi

    Hal lain berkenaan dengan transportasi, yaitu jarak yang jauh dari desa ke Dinas Dukcapil, yang membutuhkan biaya transportasi cukup besar serta menyita waktu kerja. Apalagi kepengurusannya tidak cukup satu hari. Pada gilirannya hal ini menumbuhsuburkan percaloan kepengurusan adminduk di daerah yang memiliki konsekuensi biaya tinggi. Biaya yang dikeluarkan adalah transportasi, foto copy, jasa calo dan lain-lain.

     Prosentase cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk NTB usia 0-18 tahun berdasarkan data Dinas PMPD & Dukcapil (Mei 2017), baru sekira 66,81 persen dari 1.702.467 anak yang memiliki akta kelahiran. Rinciannya, KLU 83,77 persen, Lotim 70,66 persen, Sumbawa 79,97 persen, Lobar 49,76 persen, Loteng 50,53 persen, Kota Mataram 92,53 persen, KSB 79,17 persen, Dompu 59,69 persen, dan Kota Bima 75,63 persen. Prosentase tersebut masih jauh dari target nasional 80 persen akta kelahiran sehingga memerlukan penanganan yang sinergis dengan berbagai pihak.

     Berangkat dari kenyataan itu, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB bekerjasama dengan Kompak tahun 2018 melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka pencapaian hak-hak warga negara di 39 desa pada empat kabupaten.

    Adapun empat kabupaten yang menjadi sasaran masing-masing :

Kabupaten Lombok Timur (Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Terara)

Kabupaten Lombok Utara (Kecamatan Bayan dan Kecamatan Pemenang)

Kabupaten Sumbawa (Kecamatan  Utan dan Kecamatan Plampang)

Kabupaten Bima (Kecamatan Bolo dan Kecamatan Woha)

KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

     Dalam memasilitasi masyarakat untuk peningkatan pemahaman akses pelayanan dasar, LPA NTB – Kompak melibatkan pemangku kepentingan terkait sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa guna tercapainya percepatan kepemilikan identitas hukum. Para pemangku kepentingan yang memiliki peran dan tanggung jawab tersebut masing-masing :

     Bappeda Provinsi NTB terkait dengan koordinasi program dan dukungan fasilitasi terkait capaian indikator prioritas RPJMD NTB 2013 – 2018 antara lain Pendewasaan Usia Perkawinan (Perkawinan pertama perempuan usia 21 tahun).

     Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB (DPMPD dan Dukcapil NTB) terkait koordinasi program, dukungan kebijakan seperti supporting data serta dukungan media publikasi adminduk untuk pemerintahan desa.

     Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB (DP3AP2KB Prov. NTB) berkenaan dengan koordinasi program tentang kebijakan perlindungan perempuan dan anak melalui implementasi PUP.

    Dinas Sosial Provinsi NTB berkenaan dengan koordinasi program bidang kesejahteraan sosial terutama data dan pelayanan PMKS (penyandang permasalah kesejahteraan sosial) seperti anak terlantar dan penyandang disabilitas, keluarga miskin.    

     Asisten I (Bidang Tata Pemerintahan) dalam upaya memasilitasi pertemuan sinergitas antara Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PMPD, Dinas Pendidikan dan BPJS terkait pelayanan dasar (pemanfaatan CRVS) dan percepatan cakupan CRVS bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

      Dinas Dukcapil agar  bersama Kompak dan LPA NTB melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan identitas hukum atau CRVS. Merumuskan dan melaksanakan program prioritas (kebijakan internal) terkait percepatan kepemilikan CRVS di daerah. Pun, bersinergi dalam melaksanakan pelayanan keliling tentang identitas hukum, akta kelahiran, akta kematian, pembuatan dan perubahan KK, perekaman KTP-e sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

    Dinas Kesehatan dalam memasilitasi pertemuan dengan bidan agar Dinas Dukcapil dapat melakukan sosialisasi kepengurusan pencatatan kelahiran bagi anak yang baru lahir.

     Puskesmas bersinergi dengan LPA NTB-Kompak dalam menyosialisasikan pemanfaatan/penggunaan BPJS/Kartu Indonesia Sehat bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Bersama puskesmas pun  menyosialisasikan bahaya/dampak buruk bagi perempuan dan laki-laki yang menikah di bawah umur.

     BPJS bersinergi dengan LPA NTB – Kompak melakukan sosialisasi pengurusan dan pemanfaatan KIS dan BPJS mandiri maupun dari APBD bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas.

    Dinas Sosial berkaitan dengan koordinasi data penyandang disabilitas yang belum memiliki identitas hukum dan yang belum mendapatkan bantuan sosial.

Melalui pendamping PKH dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial tingkat Kecamatan). Bersinergi dengan LPA NTB – Kompak untuk pemenuhan identitas hukum/CRVS bagi penyandang disabilitas dan masyarakat miskin. 

    DPMPD terkait koordinasi program dan supporting data keluarga miskin,

kebijakan alokasi anggaran Dana Desa dari APBD untuk Adminduk/CRVS di desa.

Bersinergi dengan LPA NTB – Kompak untuk memastikan masyarakat miskin dan penyandang disabilitas memperoleh bantuan sosial.

    Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memasilitasi pemenuhan identitas hukum/akta kelahiran bagi siswa yang belum memiliki akta kelahiran. Memastikan anak-anak dari keluarga miskin di desa untuk mengakses pelayanan pendidikan dengan memberikan KIP (Kartu Indonesia Pintar atau beasiswa APBD)

     Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB berkenaan dengan koordinasi program terutama pemenuhan identitas hukum terhadap anak dari keluarga miskin serta menyosialisasikan tentang pentingnya PUP bagi remaja dan masyarakat.

     Kecamatan berkenaan koordinasi program, fasilitasi pertemuan dengan  aparat pemerintah kecamatan dan aparat pemerintah desa. Dukungan kebijakan tingkat kecamatan terkait pemenuhan identitas hukum/CRVS bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Bersama LPA-Kompak mondorong pemerintahan desa dalam Program Pemenuhan Identitas Hukum Berbasis Desa Melalui Revitalisasi Kearifan Lokal.

     Pemerintahan Desa berkaitan dengan dukungan pelaksanaan Program Pemenuhan Identitas Hukum Berbasis Desa Melalui Revitalisasi Kearifan Lokal. Pun

mendukung dan melaksanakan pemenuhan identitas hukum bagi masyarakat bersama aparat desa, BPD, kepala dusun, PKK, kader Posyandu, tokoh agama, tokoh adat, pemuda/karang taruna, dan banjar (kelompok sosial masyarakat).

Bersama Pemdes juga memastikan perempuan dan penyandang disabilitas menjadi sasaran utama dan berperan aktif dalam implementasi program. Selain itu membuat kebijakan tingkat desa (Perdes, awiq-awiq) terkait pemenuhan identitas hukum/CRVS dan PUP. Hal yang terpenting adalah membentuk kelompok kerja (Pokja) Pelayanan Dasar dan Identitas Hukum tingkat desa.

     Selain itu dilakukan pula koordinasi dengan mintra seperti :

     Pengadilan Agama berkenaan dengan program pelaksanaan Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah, Pencatan Nikah dan encatatan Kelahiran. Diharapkan ada supporting program Itsbat Nikah (Sidang Keliling) gratis bagi masyarakat miskin. Bersama Pengadilan Agama melakukan sosialisasi pentingnya dokumen perkawinan dan perceraian yang sah menurut hukum nasional.

     Kementerian Agama dalah hal ini KUA kecamatan berkenaan dengan koordinasi program pelaksanaan Pelayanan Terpadu Isbat Nikah, Pencatan Nikah dan Pencatatan Kelahiran. Supporting pencatatan nikah dan dokumen buku nikah secara gratis bagi masyarakat miskin serta sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak (sosialisasi PUP). yan