Mataram (8/1) — Guna memperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan ABH terhadap bantuan hukum, SOP disusun melalui pertemuan-pertemuan penyusunan. Pertemuan penyusunan yang telah diselenggarakan pada tanggal 13 dan 17 Desember tahun lalu, telah menghasilkan draf SOP yang akan digunakan sebagai acuan dalam penanganan ABH di NTB. Dalam pertemuan tersebut, seluruh peserta dari anggota kepolisian memberikan sumbangsih ide dan pikiran terbaik terkait dengan materi SOP. Dan, hari ini (8/1) dilaksanakan Workshop SOP Penanganan ABH oleh Penyidik dan Bhabinkamtibmas. Acara yang digelar di Hotel Lombok Raya ini merupakan puncak dari beberapa kali pertemuan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Diikuti oleh sebanyak tiga puluh orang penyidik dan Bhabinkamtibmas, diskusi terkait materi SOP berlangsung hangat. Dalam acara yang berlangsung setengah hari ini pun akhirnya diperoleh kesepakatan tentang materi SOP yang akan digunakan sebagai acuan bersama dalam penanganan ABH.

Workshop Penyusunan SOP Penanganan ABH Oleh Penyidik dan Bhabinkamtibmas

Kegiatan tersebut merupakan jawaban dari belum adanya kesamaan pemahaman terkait satu hal yang sama. Hal ini dikhawatirkan bisa mengakibatkan perbedaan perlakuan. Tidak terkecuali dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Perbedaan pemahaman seringkali menjadi kendala dalam proses kerjasama dan koordinasi penanganan ABH maupun bentuk intervensi sendiri terhadap suatu kasus. Masing-masing memiliki persepsi dan pandangan yang berbeda terhadap satu kasus yang sama. Tentu hal ini akan menimbulkan dampak kurang baik bagi upaya implementasi Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di NTB. Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA NTB) dengan dukungan dari The Asia Foundation – Australian Indonesian Partnership for Justice 2 (TAF – AIPJ2) memfasilitasi Kepolisian Daerah (Polda) NTB untuk menyelenggarakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan ABH. Dengan tersusunnya SOP tersebut berarti telah ada satu pedoman yang menjadi acuan bersama untuk meningkatkan kualitas penanganan ABH di NTB.

Pertemuan Penyusunan SOP Penanganan ABH