Maraknya kasus kekerasan terhadap anak dan tingginya angka Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan salah satu permasalahan bangsa yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini. Beranjak dari hal tersebut Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat (LPA NTB) bekerjasama dengan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) menyelenggarakan kegiatan dengan tema “Pelatihan Sistem Perlindungan Anak (SPA)”.

Pelatihan tersebut berlangsung selama 4 (empat) hari sejak hari Rabu (16/1/2019) hingga Sabtu (19/1/2019) tersebut digelar di Berugak Meeting Room, Holiday Resort. Tujuan dari pelatihan tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang hal-hak anak serta berbagai bentuk perlindungan terhadap anak.

Senada dengan tujuan pelatihan diatas, Ibu Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd (Wakil Gubernur NTB) pada saat penyampaikan sambutan sekaligus membuka acara pelatihan menyatakan sangat mendukung kegiatan pelatihan tersebut karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi.

Kegiatan pelatihan tersebut menghadirkan 6 (enam) fasilitator nasional yang tersertifikasi diantaranya Joko Jumadi (LPA NTB), Astrid Gonzana Dionisio (Spesialis Perlindungan Anak UNICEF), Naning Julianingsih (Spesialis Perlidungan Anak UNICEF), Winny Isnaini (LPA Tulungagung), Yosi Diani Tresna (Bappenas), dan I Made Sutama (Konsultan World Bank). Adapun peserta yang mengikuti pelatihan tersebut sebanyak 56 peserta yang berasal dari instansi dan LSM se-pulau Lombok agar dapat bersinergi satu sama lainnya khususnya untuk mewujudkan Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI). Instansi dan LSM tersebut diantaranya Dinas Sosial, DP3AP2KB/DP3A, Dinas Kesehatan, Polda/Polres, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Dinas Pendidikan dan Olahraga, TP PKK, BRAMPK, Bappeda, Dukcapil, Sakti Peksos, P2TP2A, SANTAI, DPMD, GAGAS, Panca Karsa yang dikelompokkan berdasarkan kabupaten/kota asal instansi dan LSM.

Adapun materi yang disampaikan oleh para fasilitator yang telah dikemas dengan begitu menarik dalam 7 modul yang meliputi pembahasan mengenai hak-hak anak, perlindungan anak dan sistem perlindungan anak, sistem hukum dan kebijakan, sistem peradilan anak, sistem kesejahteraan sosial anak dan keluarga, sistem perubahan perilaku sosial, sistem data dan informasi, serta penerapan SPA dalam perencanaan dan penganggaran responsif anak. Sesi penyampaian materi dan diskusi menjadi lebih menarik dan hangat, terlihat ketika para peserta pelatihan tidak hanya aktif untuk menyampaikan usul dan pendapat maupun pertanyaa, akan tetapi para fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing dan mengisi lembar kerja. Keaktifan tersebut menambah kekompakan dan keakraban antar sesama sehingga suasana pelatihan berjalan dengan lancar. Selain itu, dampak dari pelatihan tersebut adalah meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak anak dan perlindungannya dilihat berdasarkan adanya peningkatan skor penilaian pre dan post test.

Setelah penyampaian materi dan diskusi berakhir, kegiatan pelatihan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) oleh masing-masing kelompok terkait upaya perwujudan PKSAI ditinjau dari 3 (tiga) aspek yaitu Norma, Struktur dan Proses (NSP). Penyusunan RTL ini guna untuk mengetahui apakah PKSAI disetiap kabupaten/kota sudah berjalan sebagaimana mestinya atau sebaliknya masih terdapat kendala dan hambatan sehingga ditemukan benang merah untuk menyelesaikan akar permasalahan didaerah masing-masing.