Yuli, salah seorang pegawai Dinas Kesehatan Lombok Barat mengeluh. Pada dinas tempatnya bernaung, digulirkan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) untuk warga masyarakat miskin. Untuk mengaksesnya, ada syarat KTP dan KK. Ternyata, pada level Puskesmas syarat itu sulit dipenuhi.

     “Rata-rata tak ada KTP. Namun, pakai KK pun bermasalah. Lalu disederhanakan dengan surat keterangan dari desa. Ini juga masih ribut,” urainya. Ketiadaan KK tentu saja merembet ke masalah akta kelahiran.

Persoalan dokumen kependudukan pun menimpa Dinas Pendidikan setempat seperti berkenaan dengan KK. Sering dijumpai si anak berubah nama sampai 3 kali. Sehingga KK sebagai syarat tidak bisa digunakan.Terdapat pula persoalan nama di KK berbeda dengan nama yang digunakan di sekolah. Problem berikutnya, sebagian besar bantuan pendidikan bagi siswa tidak bisa diakses akibat masalah ini.

    Fakta-fakta itu mengemuka dalam lokakarya pemetaan masalah pencatatan kelahiran pengembangan teori perubahan di NTB kerjasama LPA NTB-Unicesf yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Senin (21/1). Hadir sebagai narasumber diantaranya Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial Bappenas RI, Maliki, Ph.D., Kepala Dukcapil KLU, Sahabudin. Ketua Forum Dukcapil NTB.

Kasus yang terjadi di NTB tersebut mengindikasikan masih ditemui berjimbun masalah yang berkenaan dengan identitas hukum. Kepemilikan identitas hukum berkaitan erat dengan akses pada pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Kurangnya data mengenai pencatatan sipil dan kependudukan yang akurat membuat lemahnya kinerja pemerintah dalam mengatasi problem-problem sosial di masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, kepastian hukum dan pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, dokumen kunci pencatatan sipil seperti akta kelahiran menjadi fokus garapan LPA NTB bekerjasama dengan Unicef tahun 2019.

     Sementara ini, pencatatan sipil dan kependudukan masih banyak persoalan sehingga masih banyak hak-hak kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak belum terpenuhi dalam berbagai program layanan bantuan kesehatan dan pendidikan dari pemerintah. Mereka tidak punya akta kelahiran dan KK tidak tercantum dalam database pemerintah.

NTB Sudah Mencapai 85,59 Persen

    Menurut Ketua LPA NTB, H.Sahan, SH, hingga akhir tahun 2018 kepemilikan dokumen identitas hukum berupa akta kelahiran di NTB sudah mencapai 85.59 persen. Tahun 2019 ditarget tidak ada lagi masalah warga yang tak memiliki dokumen akta lelahiran.

     Kegiatan itu sendiri bermaksud mendukung percepatan kepemilikan akta kelahiran. “Tujuannya mencari penyebab terhambatnya akta kelahiran dan mencari solusi mengatasinya,” ujar Sahan dalam laporannya. Sejak beberapa tahun lalu NTB didera masalah pelik berkenaan dengan akta kelahiran.

Gubernur yang diwakili Asisten III Setda NTB, Hj. Hartinah, mengaku bahagia dengan capaian akta kelahiran di NTB. Padahal, tahun 2017 ada kabupaten di NTB yang capaiannya cuma 68 persen namun kini sudah diatas 85 persen.

     “Berbicara akta kelahiran adalah bicara masa depan bangsa,” ujar Hartinah. Kesulitan belum adanya akta kelahiran di NTB disebabkan akta nikah terutama ortu yang nikah diusia muda. “Dua masalah di NTB adalah pendewasaan usia perkawinan dan pembuatan akta kelahiran,” lanjutnya.

     Secara Nasional target kepemilikan akta kelahiran 90 persen. Sementara ini, di Provinsi NTB hanya Kota Mataram yang sudah mencapai penghargaan dalam soal pelayanan akta kelahiran. Namun, di kabupaten/kota lain selalu ada inovasi untuk percepatan kepemiliki akta kelahiran tersebut. Ia berharap kegiatan bisa melahirkan kebijakan yang bisa diterapkan langsung di lapangan.

     Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial Bappenas RI, Maliki, Ph.D., menegaskan akhir tahun 2024 akta kelahiran diharapkan tidak lagi menjadi persoalan. Hal itu didasarkan pada anak usia 17 tahun pada tahun tersebut telah ditarget saat ini (2019). Sedangkan tantangan bari anak-anak yang baru lahir sudah tidak bermasalah karena sudah dijalin kerjasama dengan pihak rumah sakit.

     Menurut Maliki, kepemilikan akta kelahiran di Indonesia Timur kurang dari 70 persen. Bahkan ada daerah yang hanya 20 persen. Khusus di NTB, pada Maret 2017 di Lombok Selatan dan sebagian Bima memiliki indikator agak merah namun pada Agustus 2018, berdasarkan laporan daerah, sudah hijau semua.

“Ada perubahan Maret 2017 hingga Agustus 2018. Dari laporan daerah cukup baik,” kata Maliki. Orang miskin yang punya akta di NTB kelahiran hanya 77 persen, sedangkan secara Nasional 83 persen. Tapi bukan berarti orang kaya semuanya memiliki akta kelahiran karena berdasarkan data hanya 70 persen orang kaya yang bisa menunjukkan akta kelahiran. 

    “Beberapa persoalan berkenaan dengan akta kelahiran diantaranya menyangkut  keberagaman karena belum tentu antar kelompok memiliki kesepakatan yang sama. Hal itu terutama terjadi di Indonesia timur,” ujarnya.

     Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana kelompok umur bisa tetap masuk sekolah. Jangan sampai terjadi mereka yang tak punya akta kelahiran tidak diperbolehkan masuk sekolah. “Namun diperlihatkan apa saja yang belum bisa dipenuhi untuk kemudian bisa dipenuhi,” harapnya terkait problem identitas hukum dikaitkan dengan syarat masuk sekolah. 

Problem yang lebih besar dari ketiadaan akta kelahiran berkontribusi pada rendahnya human capital. Rendah pendapatan memberi kontribusi sepertiga ketimpangan.