Kegiatan Layanan Identitas Hukum dan Pemanfaatan PS2H bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan perempuan kepala keluarga di Kabupaten Bima telah berlangsung  Agustus – November 2018. Hasilnya, sebanyak 3.002 dokumen diterbitkan.

Sebanyak 11 Desa Binaan LPA NTB – Kompak di Kabupaten Bima mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias. Di Kecamatan Bolo diikuti masyarakat Desa Darussalam, Desa Bontokape, Desa Timu, Desa Leu, Desa Rato, Desa Rasabou. Sedangkan di Kecamatan Woha diikuti Desa Talabiu, Desa Rabakodo, Desa Tenga, Desa Pandai, dan Desa Keli.

Khusus Desa Replikasi kegiatan menyasar Desa Kananga, Desa Tambe dan Desa Tumpu di Kecamatan Bolo serta Desa Tente dan Desa Naru di Kecamatan Woha.  Untuk Replikasi Kecamatan adalah Kecamatan Donggo dan Kecamatan Madapangga yang meliputi Desa Mbawa dan Desa Palama di Kecamatan Donggo serta Desa Monggo di Kecamatan Madapangga.

Hasil pelayanan itu berhasil menerbitkan 1.268 dokumen untuk perempuan dan 1.734 orang/dokumen  untuk laki-laki. Total keseluruhan mencapai  3.002 dokumen. Dari jumlah penerima manfaat itu, sebanyak 19 orang diantaranya penyandang disabilitas, dan 149 lansia.

Dari 11Desa Binaan LPA NTB – KOMPAK terdapat beberapa desa yang telah memenuhi terget pencapaian zero atau 100 % kepemilikan identitas hukum warga masing-masing Desa Rasabou Kecamatan Bolo, Desa Leu Kecamatan Bolo dan Desa Rabakodo Kecamatan Woha. Fakta ini cukup menggembirakan karena menunjukkan adanya peran serta pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhn dasar masyarakat akan identitas dirinya.

Delapan Desa Anggarkan Pelayanan Identitas Hukum Warga

Kabar yang cukup menggembirakan adalah adanya 8 desa di Kabupaten Bima yang menganggarkan sekaligus menanggung pelayanan dokumen identitas hukum warga di desanya masing-masing. Desa itu adalah Desa Darussalam, Desa Tumpu, Desa Leu, Desa Rasabou, Desa Kananga, Desa Tenga, Desa Rabakodo, dan Desa Keli.

Pelayanan Keliling untuk 8 Desa di Wilayah Kecamatan Bolo dan Kecamatan Woha memperbanyak jumlah kepemilikan masing-masing KK 491 berkas, Akta Kelahiran  623 berkas, Akta Kematian 4 berkas, E-KTP  935 berkas. Sehingga, total kepemilikan dokumen identitas hukum di desa-desa tersebut mencapai 2.053 berkas.

Kepedulian Pemerintah

Kenyataan itu tidak lepas dari peran serta pemerintah dalam hal ini DPMDes Kabupaten Bima. Pihak DPMDes setempat ,pada Kegiatan Advokasi Anggaran Dana Desa yang difasilitasi LPA NTB tanggal 7 September 2018 di Aula Kantor Camat Woha – di hadapan peserta dan kepala desa — menegaskan syarat untuk disahkannya APBDes tahun 2019 adalah apabila memuatkan kegiatan pelayanan Identitas Hukum dan Istbat Nikah.

“Apabila salah satunya tidak dimasukan dalam Rancangan APBDes  maka saya tidak akan pernah menandatanganinya,” demikian dikemukakan pejabat dari DPMDes Kabupaten Bima pada pertemuan tersebut.

Komitmen itu sekaligus mempertegas pelaksanaan Perbup Nomor 23 Tahun 2017 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran melalui Kabua Ncore Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Masyarakat. Terlebih, sesuai dengan SK Kepala Desa masing-masing di Desa Binaan LPA NTB – KOMPAK, Pokja sudah mengidentifikasi sebanyak 1.270 pemohon laki-laki dan perempuan sebanyak 1.032 pemohon. Jumlah tersebut mesti diselesaikan.

Hal ini pada akhirnya mempercepat kepemilikan identitas hukum warga baik akta nikah, KTP-E, akta kelahiran  maupun akta kematian.

Setidaknya, dengan penegasan itu,  sharing budget kegiatan layanan keliling dimuat dalam APBDes. Dalam APBDes Darusalam tahun 2018 misalnya, berhasil memenuhi dokumen identitas hukum untuk KK sebanyak 73 lembar, Akta kelahiran 69 lembar, dan KTP193 lembar.

Hal serupa terjadi Di Desa Tumpu dimana kegiatan Layanan Keliling dianggarkan secara mandiri dalam APBDes tahun 2018. Penganggaran tersebut berhasil memenuhi identitas hukum untuk KK sebanyak 87 lembar, Akta Kelahiran 119 lembar dan KTP  91 lembar.

Di Desa Leu sharing budget kegiatan layanan keliling yang dimuat dalam APBDes tahun 2018 memenuhi KK sebanyak 61 lembar, Akta Kelahiran  95 lembar dan KTP 76 lembar. Hal ini menjadi salah satu solusi bagi masyarakat karena pembuatan 100 BPJS mandiri masyarakat miskin yang dianggarkan dalam APBDes Tahun 2018 memuat salah satu persyaratannya adalah KTP dan Kartu Keluarga.

Untuk Desa Rasabou, sharing budget kegiatan layanan keliling yang dimuat dalam APBDes tahun  2018 memenuhi KK sebanyak 91 lembar, Akta Kelahiran 95 lembar, Akta Kematian 4 lembar, dan  KTP 178 lembar. Dalam APBDes Tahun 2018 juga dimuat pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang terbagi dalam 10 kelompok dengan nilai anggaran Rp 130.000.000. Rencana Anggaran tahun 2018 dimuat 50 orang masyarakat miskin dan lansia dibuatkan BPJS Mandiri serta Pemberdayaan Disabilitas melalui bantuan dana hibah

Di Desa Kananga, sharing budget kegiatan layanan keliling yang dimuat dalam APBDes tahun 2018 memenuhi identitas hukum berupa KK sebanyak 54 lembar, Akta Kelahiran sebanyak 117 lembar dan KTP 127 lembar.

Di Desa Tenga, sharing budget kegiatan layanan keliling yang dimuat dalam APBDes tahun 2018 berhasil dilayani pemenuhan identitas hukum sebanyak  56 lembar KK, Akta Kelahiran 59 lembar dan KTP 37 lembar. Digelar pula pelaksanaan Istbat Nikah untuk 10 pasangan suami istri dari keluarga miskin yang merupakan Aplikasi dari APBDes Tahun Anggaran 2018.

Di Desa Rabakodo, sharing budget kegiatan layanan keliling yang dimuat dalam APBDes tahun  2018 melayanii pemenuhan identitas hukum sebanyak  30 lembar KK, Akta Kelahiran 38 lembar dan KTP 80 lembar. Dari alokasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 telah direalisasikan bantuan hibah tunai kepada anak-anak terlantar, penyandang disabilitas, duda dan janda yang kisarannya Rp 300.000 per orang sebanyak 100 orang.

Sedangkan sharing budget kegiatan layanan keliling yang dimuat dalam APBDes Keli tahun 2018 berhasil melakukan pemenuhan identitas hukum sebanyak 39 lembar KK,  Akta Kelahiran  31 lembar dan KTP 153 lembar. yan